Soal Kerumunan Pasar Tanah Abang, NasDem DKI: Pemprov DKI Harus Tegas

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 02 Mei 2021
Soal Kerumunan Pasar Tanah Abang, NasDem DKI: Pemprov DKI Harus Tegas

Petugas keamanan di Pasar Tanah Abang terlihat memantau penerapan protokol kesehatan pengunjung dan pedagang (ANTARA/Anisyah Rahmawati)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Membludaknya masyarakat yang berkunjung ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk membeli pakaian menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah mendapatkan sorotan tajam dari DPRD DKI.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino mengingatkan masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan, untuk mencegah penularan COVID-19. Sebab, virus corona masih ada dan dapat menyerang siapa saja.

Baca Juga

Polisi Dirikan Posko Pengamanan Cegah Kerumunan di Pasar Tanah Abang

"Kami sangat menyayangkan masih adanya masyarakat yang abai akan protokol kesehatan," kata Wibi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (2/5).

Wibi sendiri bisa merasakan keinginan warga untuk merayakan Lebaran. Tapi, ia mengimbau masyarakat harus sadar betul dan taat akan protokol kesehatan.

"Seharusnya masyarakat bisa menahan diri, menahan hasrat untuk berbelanja, ingat selalu akan protokol kesehatan," ujar Wibi.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino

Dirinya mengingatkan akan pentingnya 5M, yakni memakai masker; mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir; menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi.

Agar persoalan serupa tidak terulang, Wibi meminta petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP DKI), personel kepolisian dan TNI, agar di Pasar Tanah Abang bisa membantu menegakkan prokes pencegahan COVID-19.

Bukan hanya itu, perlu juga diikut sertakan personel kepolisian dan tentunya mereka yang menjadi otoritas dan memiliki kewenangan
Selain itu, dia menyarankan agar didirikan posko pengamanan di Pasar Tanah Abang untuk pengawasan protokol kesehatan masyarakat.

"Ini harus disikapi serius. Pemprov harus tegas, masyarakat harus sadar akan pentingnya prokes COVID-19," kata Wibi.

Agar perputaran roda ekonomi dan penerapan protokol kesehatan tetap berjalan seiringan, Wibi mengusulkan agar ada pembatasan masyarakat yang berbelanja di Pasar Tanah Abang.

Dijelaskan Wibi, pembatasan itu yakni dengan memprioritaskan masyarakat pembeli dengan kuota grosiran, untuk antar kota. Sedangkan pembeli untuk pribadi, diarahkan ke penjual non grosiran.

Pada Sabtu (1/5) siang, Pasar Tanah Abang ramai didatangi pengunjung. Dalam video yang viral di media sosial, para pengunjung tersebut terlihat berbelanja sambil berdesak-desakan dan tanpa jaga jarak.

Di Blok A dan Blok B Pasar Tanah Abang, Jakpus, para pengunjung terlihat berdesak-desakan. Mereka berbelanja dalam rangka persiapan menyambut lebaran. (Asp)

Baca Juga

Ratusan Aparat Gabungan Diturunkan Awasi Prokes di Pasar Tanah Abang

#Pasar Tanah Abang #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Bagikan