Soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS Sebut Pemerintah Inkonsisten

MerahPutih.com - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memutuskan pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai menunjukan inkonsistensi pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyoroti Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubatan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Saranan Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

"Keputusan menggunakan dana APBN untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menunjukkan inkonsistensi pemerintah yang berpeluang besar merusak kredibilitas proyek-proyek BUMN. (Padahal) dari awal sudah sesumbar tidak akan menggunakan dana APBN," kata Mardani kepada awak media, Selasa, (12/10).

Baca Juga:

Jokowi Tinjau Vaksinasi Gotong Royong dan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Menurut Mardani, pelaksanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak hati-hati hingga merusak lingkungan. Di samping itu, perencanaan yang kurang matang dan perhitungan biaya yang tidak komprehensif. "Patut diduga menjadi penyebab pembengkakan biaya," imbuhnya.

Dirinya mengakui, ada kekhawatiran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan membebani pemerintah. Menurutnya, minat serta keterisian pengguna terhadap proyek ini bisa saja berubah di masa pandemi COVID-19.

"Jika tidak dipertimbangkan dengan benar, berpotensi menyebabkan kerugian jangka panjang," tegas Mardani.

Politikus Partai Dakwah ini mengakui, proyek ini tak pernah luput dari masalah sejak diterapkan dan direncakan pada akhir 2015. Hal tersebut imbas dari studi kelayakan yang terburu-buru.

"Serta tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) secara menyeluruh," kata Mardani.

Baca Juga:

Setelah Anggaran Bengkak, PT KAI Diusulkan Ambil Alih Pimpinan Proyek Kereta Cepat

Lebih lanjut, Mardani mengingatkan bahwa kondisi keuangan negara sedang menemui ujian besar. Salah satunya, defisit anggaran untuk penanganan COVID-19 selama dua tahun terakhir.

"Salah dalam mengelola besarnya risiko fiskal, dapat menjadi malapetaka yang mengerikan di masa mendatang," pungkas Mardani. (Pon)