Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menjadi pemimpin dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dinilai sebagai pilihan yang rasional. Pengalihan ini,setelah proyek yang diingakan Presiden Joko Widodo ini mengalami pembengkakan anggaran yang diperkirakan mencapai USD 1,9 miliar atau sekitar Rp 27 triliun.
Pada awalnya, proyek tersebut diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar USD 6,07 miliar atau Rp 86,8 triliun. Namun, setelah proyek berjalan, biaya proyek tersebut diperkirakan mencapai USD 8 miliar atau sekitar Rp 114,4 triliun.
Baca Juga:
Jokowi Tinjau Vaksinasi Gotong Royong dan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Saat ini, pemerintah Indonesia memiliki saham sebesar 60% di proyek tersebut di bawah bendera PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Dalam Pilar Sinergi BUMN Indonesia, terdapat empat BUMN yakni PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Kereta Api Indonesia. WIKA yang memiliki saham 38% bertindak sebagai pemimpin konsorisum.
Adapun saham yang dimiliki KAI adalah 25 persen, PTPN VIII sebesar 25 persen, serta Jasa Marga sebesar 12 persen. Sementara itu, konsorsium Tiongkok, yang memiliki saham 40 persen terdiri dari China Railway International Co Ltd, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, jika terdapat penambahan modal untuk KAI dalam kepemilikan saham konsorsium BUMN dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, kemungkinan KAI akan menjadi pemimpin atau leader dalam proyek tersebut.
"Menurut saya sebuah pilihan rasional jika PT KAI yang menjadi pemimpin proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal ini dikarenakan PT KAI sangat berpengalaman dalam memahami proses bisnis perkeretaapian," katanya.
Eko melihat, ada hal lain yang diharapkan dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yakni pengembangan kota dan daerah baru di sepanjang jalur kereta tersebut, selain tentunya kereta cepat itu juga dapat mempermudah mobilitas.
Harapan lainnya yakni berasal dari pemerintah yang menginginkan adanya transfer teknologi dan pengetahuan mengenai kereta cepat kepada tenaga kerja dan masyarakat Indonesia.
PT KAI sebagai BUMN memiliki pengalaman dalam menghidupkan dan mengembangkan dinamika perekonomian daerah-daerah yang dilalui oleh jalur kereta, seperti terlihat pada dinamika ekonomi daerah yang berkembang di sekitar rute dan stasiun kereta komuter atau KRL sebelum pandemi Covid-19.
"Memang pada kenyataannya KAI berhasil membangkitkan dan mengembangkan perekonomian daerah-daerah yang dilalui rute kereta komuter Jabodetabek secara cepat," ujar Eko dikutip Antara.
Dengan demikian, lanjutnya, peran PT KAI jika menjadi pemimpin proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung ini akan lebih terlihat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proses pengerjaan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 73 persen dan moda transportasi mutakhir itu akan menjalani uji coba pada akhir 2022.
Jokowi mengharapkan proyek strategis itu dapat terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti kereta cepat ringan (Light Rapid Train/LRT) dan Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta agar menciptakan efisiensi waktu dan jarak tempuh untuk meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi.
Sebelumnya, Corporate Secretary PT KCIC, Mirza Soraya menyebutkan, PT KCIC terus melakukan percepatan untuk mengejar target-target yang sudah ditetapkan. Yakni target uji coba dan commercial operation yang dijadwalkan di akhir tahun 2022.
Mirza ada banyak teknologi yang belum pernah dijalankan di Indonesia. Untuk itu, transfer knowledge mengenai penggunaan teknologi dari tenaga ahli dilakukan. Sehingga jika di masa yang akan datang ada perpanjangan trase atau pembangunan kereta cepat di daerah lain, SDM di Indonesia sudah siap untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan.
Ia meyakini, jika sudah beroperasi, Mirza menyebutkan Kereta Cepat Jakarta Bandung akan terintegrasi dengan moda transportasi lain di Jakarta.
Konektivitas antarmoda transportasi, lanjut ia, akan memudahkan para pengguna layanan transportasi dari satu tempat ke tempat lain sehingga menciptakan daya saing dan efektivitas bagi Indonesia. Konektivitas moda transportasi akan dilakukan dengan LRT, MRT hingga busway.
"Ketika sudah terintegrasi, mobilisasi masyarakat menjadi lebih mudah, efektif dan efisien," tutup Mirza, dikutip dari laman KCIC. (*)
Baca Juga:
Jasa Marga Kawal Uji Coba Pengangkutan Rel Kereta Cepat di Jalan Tol
