Soal Ancaman PHK Petugas Gardu Tol, Surat Aspek Tak Dibalas Jokowi
Pemberlakuan E-Toll Multibank segera dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober (Foto: MP/Widi)
MerahPutih.com - Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia telah menyurati Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait acaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap puluhan ribu petugas gardu tol, dengan adanya penerapan pembayaran secara nontunai atau e-toll di seluruh ruas tol.
"Presiden RI sudah dua kali dikirimin surat juga nggak ada respon dalam hal ini selalu dijawab media-media massa begini bla bla dan sebagainya," kata Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumairat di Gedung Wisma Antara, Jakarta Pusat, Senin (23/10).
Tak hanya ke Presiden Jokowi, Mira mengaku, pihaknya juga telah meminta berunding terhadap institusi pemerintah yang berwenang dalam hal ini diantarannya, BI, PUPR, serta Badan Nasional Perlindungan Konsumen. namun upaya tersebut tak membuahkan hasil.
"Ya Aspek indonesia sudah meminta dialog berunding bersama kita bertemu dengan PUPR, BI. Kita juga sudah ke ombudsman untuk menyampaikan, ke YLKI sudah, dan juga Komnas Ham juga sudah, lagi-lagi seperti ini hasilnya," ungkapnya.
Sementara itu, kata Mira, petugas di gardu tol saat ini diperintahkan menjadi penjual kartu e-toll, bukan melayani pengguna jalan tol.
"Dan terus kami-kami di lapangan, terus diintimidasi dalam tanda kutip untuk menjual ikut-ikutan e-toll kawan-kawam ini alih fungsi alih profesi anak-anak karyawan di gardu tol ini yang seharuanya melayani pengguna jalan, alih profesi untuk menggunakan e-toll," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Begini Cara Laporkan PHK dan Gaji Tidak Sesuai ke Kemenaker
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
Begini Masalah Yang Jerat Industri Tekstil Nasional Hingga PHK Ribuan Pekerja
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor
Kekosongan BBM di SPBU Shell Berpotensi Picu PHK, Istana Negara ‘Putar Otak’ untuk Cari Solusi
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi