Soal Ancaman PHK Petugas Gardu Tol, Surat Aspek Tak Dibalas Jokowi

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 23 Oktober 2017
Soal Ancaman PHK Petugas Gardu Tol, Surat Aspek Tak Dibalas Jokowi

Pemberlakuan E-Toll Multibank segera dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober (Foto: MP/Widi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia telah menyurati Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait acaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap puluhan ribu petugas gardu tol, dengan adanya penerapan pembayaran secara nontunai atau e-toll di seluruh ruas tol.

"Presiden RI sudah dua kali dikirimin surat juga nggak ada respon dalam hal ini selalu dijawab media-media massa begini bla bla dan sebagainya," kata Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumairat di Gedung Wisma Antara, Jakarta Pusat, Senin (23/10).

Tak hanya ke Presiden Jokowi, Mira mengaku, pihaknya juga telah meminta berunding terhadap institusi pemerintah yang berwenang dalam hal ini diantarannya, BI, PUPR, serta Badan Nasional Perlindungan Konsumen. namun upaya tersebut tak membuahkan hasil.

"Ya Aspek indonesia sudah meminta dialog berunding bersama kita bertemu dengan PUPR, BI. Kita juga sudah ke ombudsman untuk menyampaikan, ke YLKI sudah, dan juga Komnas Ham juga sudah, lagi-lagi seperti ini hasilnya," ungkapnya.

Sementara itu, kata Mira, petugas di gardu tol saat ini diperintahkan menjadi penjual kartu e-toll, bukan melayani pengguna jalan tol.

"Dan terus kami-kami di lapangan, terus diintimidasi dalam tanda kutip untuk menjual ikut-ikutan e-toll kawan-kawam ini alih fungsi alih profesi anak-anak karyawan di gardu tol ini yang seharuanya melayani pengguna jalan, alih profesi untuk menggunakan e-toll," tutupnya. (Asp)

#Kartu E-Toll #Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) #Ancaman PHK Massal #PHK #PHK Massal
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PHK 2026 Meningkat, DPR Desak Pemenuhan Hak Pekerja dan Pengawasan Ketat
PHK 2026 kini sudah menembus 23.470 orang. Komisi IX DPR pun mendesak hak pekerja segera dipenuhi.
Soffi Amira - Rabu, 10 Juni 2026
PHK 2026 Meningkat, DPR Desak Pemenuhan Hak Pekerja dan Pengawasan Ketat
Indonesia
PHK Massal Ancam Pekerja Tambang di Kaltim, Pemprov Dorong Pemangkasan Jam Lembur
Potensi pekerja tambang yang terdampak kebijakan efisiensi atau PHK bisa mencapai 1.500 orang.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juni 2026
PHK Massal Ancam Pekerja Tambang di Kaltim, Pemprov Dorong Pemangkasan Jam Lembur
Indonesia
20 Ribu Pekerja Berpotensi di PHK, Pemerintah Harus Bersiap Bikin Mitigasi
Kebijakan fiskal preventif perlu disiapkan untuk menahan tekanan dunia usaha agar tidak berujung pada PHK, penundaan perekrutan, maupun penurunan upah secara signifikan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Mei 2026
20 Ribu Pekerja Berpotensi di PHK, Pemerintah Harus Bersiap Bikin Mitigasi
Indonesia
Badai PHK Intai Sektor Manufaktur, Hasil Simulasi Bisa Sampai 20 Ribu Pekerja
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperingatkan potensi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur pada kuartal II 2026.
Wisnu Cipto - Rabu, 20 Mei 2026
Badai PHK Intai Sektor Manufaktur, Hasil Simulasi Bisa Sampai 20 Ribu Pekerja
Indonesia
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
BPJS Ketenagakerjaan akan bergerak aktif menghubungi perusahaan untuk memastikan hak pekerja dapat segera diproses apabila PHK terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
Indonesia
Nasib Guru Honorer Dipastikan Aman, Kemendikdasmen Bantah Isu PHK Massal
Kemendikdasmen membantah adanya isu PHK massal guru honorer. Hal itu terungkap seiring terbitnya SE Nomor 7 Tahun 2026.
Soffi Amira - Senin, 11 Mei 2026
Nasib Guru Honorer Dipastikan Aman, Kemendikdasmen Bantah Isu PHK Massal
Indonesia
PHK Krakatau Osaka Steel Jadi Alarm, DPR Desak Pemerintah Selamatkan Industri Baja Nasional
PHK Krakatau Osaka Steel menjadi alarm. DPR mendesak pemerintah untuk menyelamatkan industri baja nasional.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
PHK Krakatau Osaka Steel Jadi Alarm, DPR Desak Pemerintah Selamatkan Industri Baja Nasional
Dunia
Punya CEO Baru, Disney Bakal PHK Massal Seribu Karyawan
The Walt Disney Company, berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran dengan memangkas sekitar 1.000 pekerjaan dalam beberapa pekan mendatang.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 April 2026
Punya CEO Baru, Disney Bakal PHK Massal Seribu Karyawan
Indonesia
Setahun setelah PHK Sritex, Eks Karyawan Tuntut Pembayran Pesangon
Dalam tuntutan aksi itu, eks karyawan Sritex menuntut pembayaran pesangon oleh kurator.
Dwi Astarini - Minggu, 01 Maret 2026
Setahun setelah PHK Sritex, Eks Karyawan Tuntut Pembayran Pesangon
Indonesia
Manajemen Mie Sedaap Bantah PHK Besar-Besaran, Sebut Pegawai Aset Terpenting Perusahaan
Pihak manajemen akan terus menjalankan kegiatan usaha secara terukur, sesuai regulasi yang berlaku.
Dwi Astarini - Kamis, 26 Februari 2026
Manajemen Mie Sedaap Bantah PHK Besar-Besaran, Sebut Pegawai Aset Terpenting Perusahaan
Bagikan