Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Soal Ancaman PHK Petugas Gardu Tol, Surat Aspek Tak Dibalas Jokowi

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 23 Oktober 2017
Soal Ancaman PHK Petugas Gardu Tol, Surat Aspek Tak Dibalas Jokowi

Pemberlakuan E-Toll Multibank segera dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober (Foto: MP/Widi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia telah menyurati Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait acaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap puluhan ribu petugas gardu tol, dengan adanya penerapan pembayaran secara nontunai atau e-toll di seluruh ruas tol.

"Presiden RI sudah dua kali dikirimin surat juga nggak ada respon dalam hal ini selalu dijawab media-media massa begini bla bla dan sebagainya," kata Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumairat di Gedung Wisma Antara, Jakarta Pusat, Senin (23/10).

Tak hanya ke Presiden Jokowi, Mira mengaku, pihaknya juga telah meminta berunding terhadap institusi pemerintah yang berwenang dalam hal ini diantarannya, BI, PUPR, serta Badan Nasional Perlindungan Konsumen. namun upaya tersebut tak membuahkan hasil.

"Ya Aspek indonesia sudah meminta dialog berunding bersama kita bertemu dengan PUPR, BI. Kita juga sudah ke ombudsman untuk menyampaikan, ke YLKI sudah, dan juga Komnas Ham juga sudah, lagi-lagi seperti ini hasilnya," ungkapnya.

Sementara itu, kata Mira, petugas di gardu tol saat ini diperintahkan menjadi penjual kartu e-toll, bukan melayani pengguna jalan tol.

"Dan terus kami-kami di lapangan, terus diintimidasi dalam tanda kutip untuk menjual ikut-ikutan e-toll kawan-kawam ini alih fungsi alih profesi anak-anak karyawan di gardu tol ini yang seharuanya melayani pengguna jalan, alih profesi untuk menggunakan e-toll," tutupnya. (Asp)

#Kartu E-Toll #Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) #Ancaman PHK Massal #PHK #PHK Massal
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ribuan Buruh Garmen Jateng Terancam PHK, Said Iqbal Upayakan Negara Selamatkan Perusahaan
Ribuan buruh garmen di Jawa Tengah terancam PHK. Said Iqbal desak pemerintah segera turun tangan menyelamatkan perusahaan dan pekerja. Dua pabrik besar, PT Victoria Apparel dan PT Samwon, berpotensi merumahkan 1.500 pekerja.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Juli 2026
Ribuan Buruh Garmen Jateng Terancam PHK, Said Iqbal Upayakan Negara Selamatkan Perusahaan
Dunia
PHK di Industri Bank, OJK Sebut Langkah Penyehatan Internal
Dian memastikan,rasionalisasi tenaga kerja di KB Bank sendiri juga telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
PHK di Industri Bank, OJK Sebut Langkah Penyehatan Internal
Indonesia
PHK Tokopedia, Ekonom Tegaskan Pekerja Paling Rentan Jadi Korban
Dalam penjelasan kepada DPR dan Kementerian Ketenagakerjaan, manajemen menyebut yang terjadi yakni penataan organisasi, bukan PHK massal.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
PHK Tokopedia, Ekonom Tegaskan Pekerja Paling Rentan Jadi Korban
Indonesia
Dasco Fasilitasi Pertemuan TikTok dengan Kemenaker Soal PHK, TikTok: Pekerja Ambil Paket Kompensasi
Media sosial diramaikan kabar yang menyebut 90 persen karyawan Tokopedia mengalami PHK setelah perusahaan diakuisisi TikTok.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Dasco Fasilitasi Pertemuan TikTok dengan Kemenaker Soal PHK, TikTok: Pekerja Ambil Paket Kompensasi
Indonesia
Tokopedia dan TikTok Dikabarkan Lakukan PHK, Pemerintah Cari Fakta Lapangan
Pendekatan pemerintah saat ini mengedepankan penyelesaian langsung di lapangan. Model tersebut sebelumnya telah diterapkan dalam sejumlah kasus hubungan industrial
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
Tokopedia dan TikTok Dikabarkan Lakukan PHK, Pemerintah Cari Fakta Lapangan
Indonesia
Kemnaker Telusuri Isu PHK di TikTok dan Tokopedia, Mediator HI Mulai Bergerak
Kemnaker mulai menelusuri isu PHK di TikTok dan Tokopedia. Hingga kini belum ada laporan resmi, sementara pemerintah masih menunggu klarifikasi dari perusahaan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Juli 2026
Kemnaker Telusuri Isu PHK di TikTok dan Tokopedia, Mediator HI Mulai Bergerak
Indonesia
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
PKS mendesak pemerintah mengevaluasi pajak pencairan JHT agar tidak membebani pekerja. Netty Prasetiyani menilai regulasi lama sudah tidak relevan dan perlu ditinjau ulang.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
Indonesia
Ancaman PHK Akibat Harga Gas Industri Naik, PGN Pastikan Turunkan Harga ke USD 13 per MMBTU
Saat ini, kebutuhan gas bumi industri dipenuhi melalui tiga kategori utama, yaitu Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa non-HGBT, dan LNG non-HGBT
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
Ancaman PHK Akibat Harga Gas Industri Naik, PGN Pastikan Turunkan Harga ke USD 13 per MMBTU
Indonesia
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Pemerintah berjanji segera mengambil keputusan agar pasokan gas bagi sektor industri kembali normal.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Rapat koordinasi Satgas Mitigasi PHK bersama perwakilan pemerintah dan pimpinan DPR itu membahas monitoring terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan PHK
Didik Setiawan - Jumat, 26 Juni 2026
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Bagikan