Soal Amandemen Konstitusi, Politisi Golkar Singgung Kudeta di Guinea

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 07 September 2021
Soal Amandemen Konstitusi, Politisi Golkar Singgung Kudeta di Guinea

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena. ANTARA/Rosa Panggabean/Koz/nz/pri

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Kudeta militer yang terjadi di Guinea bisa menjadi contoh bagi Indonesia yang diisukan akan melakukan amandemen konstitusi dengan tujuan melanggengkan kekuasaan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena menyatakan amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diperlukan sebuah prasyarat dengan suasana kebangsaan yang kondusif.

Baca Juga

Fraksi Nasdem Tegaskan Usulan Amandemen UUD Bukan Dari Keinginan Rakyat

Menurut Idris, wacana amendemen sudah pernah muncul di tahun 2014, namun menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

"Situasinya kurang lebih sama persis dengan apa yang terjadi saat ini," kata Idris dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (6/9).

Idris menegaskan tantangan yang dihadapi dalam menyikapi wacana tersebut adalah menyatukan perbedaan pandangan di tengah masyarakat, baik dari partai politik, lembaga negara lainnya serta kelompok masyarakat itu sendiri.

Selain itu, Idris menilai sikap PDI Perjuangan melalui Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden tak sesuai amanat konstitusi adalah pandangan yang tepat.

"Kalau PDIP saja tidak sependapat, bagaimana kita bisa meyakinkan partai lain dan masyarakat," tegas Idris

amandemen konstitusi
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena. Foto: mpr.go.id

Idris khawatir kalau perbedaan itu nantinya tidak terkendali dan lebih parahnya malah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Menurut dia, tidak ada jaminan bahwa amendemen tersebut akan berhasil dengan mulus.

"Memang kita tidak mengenal istilah amendemen terbatas," ujarnya.

Sebagai mantan ketua tim kampanye daerah Jokowi-Maruf Amin, dia tidak ingin reputasi Presiden Jokowi tercoreng akibat ulah dari segelintir orang yang punya ambisi pribadi dengan mengorbankan nama baik Jokowi.

"Presiden Jokowi begitu hebat, dari wali kota naik menjadi gubernur dan akhirnya terpilih menjadi presiden dua periode, lalu hancur hanya karena bisikan dan ambisi segelintir orang," katanya.

Idris menilai kepemimpinan dua periode Presiden Jokowi sudah baik dan hasil kerjanya pun sudah terlihat dan dirasakan langsung oleh rakyat, seperti pembangunan infrastruktur yang mendatangkan inter-koneksi antardaerah, penanganan COVID 19 yang sukses dan menuai pujian dari negara tetangga.

Selain itu, Jokowi juga telah berhasil memperlihatkan kepada rakyat bahwa sikap berdemokrasi yang dewasa dengan merangkul dan bersatu membangun bangsa. (*)

Baca Juga

Ini Sikap Terbaru PDIP dan Gerindra Soal Amandemen UUD 1945

#Kudeta #Amandemen UUD #UUD 1945 #Amendemen UUD 1945
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional
Bukan hanya sebatas omongan, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan demi kesejahteraan semua rakyat Indonesia.
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: BIN Umumkan Terjadi Darurat Militer karena Ada Upaya Oposisi Mengudeta Prabowo
Sebuah unggahan video menyebut aparat TNI dan Polri tengah bersiaga penuh terkait ancaman kudeta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA]: BIN Umumkan Terjadi Darurat Militer karena Ada Upaya Oposisi Mengudeta Prabowo
Indonesia
Terkait Hak Praperadilan, Hasto Sebut KPK Langgar UUD 1945 hingga KUHAP
Hasto menyebut KPK melanggar UUD 1945 hingga KUHAP. Hal itu terkait KPK yang dianggap mengabaikan hak untuk mengajukan praperadilan.
Soffi Amira - Jumat, 21 Maret 2025
Terkait Hak Praperadilan, Hasto Sebut KPK Langgar UUD 1945 hingga KUHAP
Dunia
Operasi Copa 2022 Kudeta Presiden Brasil Terbongkar, 5 Orang Ditangkap
Pelaku kudeta terhadap Presiden Brasil itu melibatkan anggota polisi federal dan militer.
Wisnu Cipto - Rabu, 20 November 2024
Operasi Copa 2022 Kudeta Presiden Brasil Terbongkar, 5 Orang Ditangkap
Indonesia
Pujian Paus Terhadap UUD 1945
Paus ingin meningkatkan dialog antar umat beragama
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 September 2024
Pujian Paus Terhadap UUD 1945
Indonesia
PDIP Sebut MPR Jadi Gamang Sejak Amandemen Keempat UUD 1945
Para pendiri bangsa sendiri mengakui bahwa konstitusi yang mereka rumuskan sebelumnya bukanlah harga final
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juli 2024
PDIP Sebut MPR Jadi Gamang Sejak Amandemen Keempat UUD 1945
Indonesia
Ketua MPR Bamsoet Tak Penuhi Panggilan MKD
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, tak memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Kamis (20/6).
Soffi Amira - Kamis, 20 Juni 2024
Ketua MPR Bamsoet Tak Penuhi Panggilan MKD
Indonesia
Pimpinan MPR Sebut Amandemen UUD 1945 Merupakan Keniscayaan
Intinya tidak ada kekeliruan dalam amandemen UUD
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Juni 2024
Pimpinan MPR Sebut Amandemen UUD 1945 Merupakan Keniscayaan
Indonesia
Ketua DPD Minta Dukungan Forum Doktor Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli
DPD RI meminta dukungan seluruh komponen bangsa untuk berjuang all out mengembalikan UUD 45 kepada naskah asli
Zulfikar Sy - Rabu, 27 September 2023
Ketua DPD Minta Dukungan Forum Doktor Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli
Dunia
Junta Perintahkan Militer Niger Siaga dan Usir Para Diplomat Asing
Radio rakyat Aljazair mengatakan negara Afrika Utara itu menolak permintaan Prancis untuk menggunakan wilayah udara Aljazair guna melakukan serangan militer ke Niger.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 Agustus 2023
Junta Perintahkan Militer Niger Siaga dan Usir Para Diplomat Asing
Bagikan