Soal Amandemen Konstitusi, Politisi Golkar Singgung Kudeta di Guinea


Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena. ANTARA/Rosa Panggabean/Koz/nz/pri
MerahPutih.com - Kudeta militer yang terjadi di Guinea bisa menjadi contoh bagi Indonesia yang diisukan akan melakukan amandemen konstitusi dengan tujuan melanggengkan kekuasaan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena menyatakan amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diperlukan sebuah prasyarat dengan suasana kebangsaan yang kondusif.
Baca Juga
Fraksi Nasdem Tegaskan Usulan Amandemen UUD Bukan Dari Keinginan Rakyat
Menurut Idris, wacana amendemen sudah pernah muncul di tahun 2014, namun menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.
"Situasinya kurang lebih sama persis dengan apa yang terjadi saat ini," kata Idris dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (6/9).
Idris menegaskan tantangan yang dihadapi dalam menyikapi wacana tersebut adalah menyatukan perbedaan pandangan di tengah masyarakat, baik dari partai politik, lembaga negara lainnya serta kelompok masyarakat itu sendiri.
Selain itu, Idris menilai sikap PDI Perjuangan melalui Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden tak sesuai amanat konstitusi adalah pandangan yang tepat.
"Kalau PDIP saja tidak sependapat, bagaimana kita bisa meyakinkan partai lain dan masyarakat," tegas Idris

Idris khawatir kalau perbedaan itu nantinya tidak terkendali dan lebih parahnya malah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Menurut dia, tidak ada jaminan bahwa amendemen tersebut akan berhasil dengan mulus.
"Memang kita tidak mengenal istilah amendemen terbatas," ujarnya.
Sebagai mantan ketua tim kampanye daerah Jokowi-Maruf Amin, dia tidak ingin reputasi Presiden Jokowi tercoreng akibat ulah dari segelintir orang yang punya ambisi pribadi dengan mengorbankan nama baik Jokowi.
"Presiden Jokowi begitu hebat, dari wali kota naik menjadi gubernur dan akhirnya terpilih menjadi presiden dua periode, lalu hancur hanya karena bisikan dan ambisi segelintir orang," katanya.
Idris menilai kepemimpinan dua periode Presiden Jokowi sudah baik dan hasil kerjanya pun sudah terlihat dan dirasakan langsung oleh rakyat, seperti pembangunan infrastruktur yang mendatangkan inter-koneksi antardaerah, penanganan COVID 19 yang sukses dan menuai pujian dari negara tetangga.
Selain itu, Jokowi juga telah berhasil memperlihatkan kepada rakyat bahwa sikap berdemokrasi yang dewasa dengan merangkul dan bersatu membangun bangsa. (*)
Baca Juga
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional

[HOAKS atau FAKTA]: BIN Umumkan Terjadi Darurat Militer karena Ada Upaya Oposisi Mengudeta Prabowo
![[HOAKS atau FAKTA]: BIN Umumkan Terjadi Darurat Militer karena Ada Upaya Oposisi Mengudeta Prabowo](https://img.merahputih.com/media/a6/e7/fa/a6e7fac4f077240da7246c24344ddaad_182x135.png)
Terkait Hak Praperadilan, Hasto Sebut KPK Langgar UUD 1945 hingga KUHAP

Operasi Copa 2022 Kudeta Presiden Brasil Terbongkar, 5 Orang Ditangkap

Pujian Paus Terhadap UUD 1945

PDIP Sebut MPR Jadi Gamang Sejak Amandemen Keempat UUD 1945

Ketua MPR Bamsoet Tak Penuhi Panggilan MKD

Pimpinan MPR Sebut Amandemen UUD 1945 Merupakan Keniscayaan

Ketua DPD Minta Dukungan Forum Doktor Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli
Junta Perintahkan Militer Niger Siaga dan Usir Para Diplomat Asing
