Soal AHY dan Jokowi, BPN: Kami Hormati Pertemuan Itu

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Sabtu, 04 Mei 2019
Soal AHY dan Jokowi, BPN: Kami Hormati Pertemuan Itu

Presiden Jokowi dan Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyebutkan, bahwa Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak memberi tahu mereka dan tidak memberi konfirmasi soal rencana pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Kamis (2/5).

"Mas AHY tidak ada ijin dan konfirmasi ke kami soal rencana pertemuan tersebut," kata Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade seperti dilansir Antara, Sabtu (4/5).

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade. (Foto: MP/Kanugrahan)
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade. (Foto: MP/Kanugrahan)

Meski demikian, lanjut dia, mereka telah mendapatkan informasi dari Sekjen DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, bahwa Partai Demokrat tetap berada dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Kami percaya pada pernyataan Bang Hinca yang menyatakan tetap berkomitmen dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur," kata Rosiade.

Terlebih, lanjut dia, pertemuan antara AHY dan capres petahana Jokowi hanya bersifat pribadi dan tidak membawa institusi partai. "Namun, kami menghormati pertemuan itu. Kami tetap berpegang pada pernyataan sekjen Demokrat bahwa akan tetap berkoalisi dengan kami," tuturnya.

Juru debat BPN Prabowo-Sandi, Saleh Daulay, menilai pertemuan Jokowi dan AHY itu terjadi dalam konteks politik kebangsaan dan pembicaraannya tidak harus terkait politik praktis.

"Pembicaraannya tidak harus soal politik praktis, tetapi bisa juga soal politik kebangaan secara lebih luas. Saya melihat pertemuan itu dalam konteks politik kebangsaan yang lebih luas," kata wakil sekretaris jenderal DPP PAN ini.

Daulay mengatakan, pertemuan keduanya hanya komunikasi biasa saja, dan siapa pun presidennya tentu dituntut untuk bertemu dan berkomunikasi dengan banyak pihak.

Menurut dia, soal himbauan AHY untuk menghormati hasil Pemilu, konteksnya adalah hasil Pemilu yang dilaksanakan secara jujur dan adil (jurdil).

"Buktinya, sampai hari ini Partai Demokrat juga masih banyak yang melakukan pengaduan ke Bawaslu terkait berbagai kecurangan yang mereka alami. Mereka tentu meminta hal itu untuk diselesaikan secara baik," ujarnya.

Menurut dia, tidak mungkin AHY meminta menghormati hasil Pemilu dimana partainya mengalami ketidakadilan, begitu juga ketidakadilan yang dihadapi koalisi pilpres yang didukung partainya.

Selain itu, dia menegaskan koalisi partai politik pendukung Prabowo-Sandiaga tetap solid dan tidak retak karena komunikasi lintas partai masih berjalan dengan baik.

"Komunikasi lintas parpol masih berjalan cukup baik. Semua masih berkomitmen untuk menunggu hasil akhir perhitungan manual," ujarnya. (*)

Baca Juga: Kata Jokowi usai Bertemu dengan AHY

#Agus Harimurti Yudhoyono #Joko Widodo #Partai Demokrat
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Beredar informasi yang menyebut Jokowi divonis bersalah oleh Hakim MK Anwar Usman karena telah melakukan pemalsuan ijazah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Beredar unggahan yang menyebut pemerintah telah menetapkan Jokowi sebagai bencana nasional. Cek fakta dan keaslian informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Joko Widodo Ditugaskan BRIN Jadi Ketua Taskforce Penanggulangan Bencana, cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Bagikan