Skeptis dengan Pemanggilan Hasto, Romo Magnis Tegaskan KPK sudah Lama Dikebiri
Romo Magnis sebut KPK tidak lagi independen dalam menjalankan tugasnya.(foto: Merahputih.com/Ponco Sulaksono)
MERAHPUTIH.COM - GURU Besar STF Driyarkara, Prof Dr Franz Magnis Suseno, mengatakan ada kesan yang tergambar di masyarakat terkait dengan penegakan hukum yang digunakan sebagai alat penguasa untuk membungkam pihak yang tidak bersahabat dengan pemerintah.
Hal itu disampaikan Romo Magnis saat menanggapi kasus hukum yang tengah dialami Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Romo Magnis, tak salah jika ada yang berpandangan bahwa proses hukum tersebut dilakukan lantaran sikap Hasto yang kerap kritis terhadap pemerintah.
"Ya itu, dalam masyarakat, termasuk saya ada kesan bahwa dalam pilihan mereka yang diperiksa KPK ada perbedaan, yaitu mereka yang tidak bersahabat dengan pemerintah akan cepat-cepat diperiksa, sedangkan yang lain-lain sepertinya tidak jadi apa-apa," kata Romo Magnis di sela-sela diskusi publik bertajuk 'Hukum Sebagai Senjata Politik' di Ampera, Jakarta Selatan, Rabu (19/6).
Rohaniwan ini juga mengkritik keras KPK yang saat ini terlihat tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara independen. "KPK sudah lama agak dikebiri dan tidak sepenuhnya menjalankan apa yang pernah dijalankan, dan masih saya harapkan daripadanya," ujarnya.
Baca juga:
Dicecar Hotman Paris, Romo Magnis Jelaskan Filosofis Sebut Presiden Seperti Pencuri
Dalam kesempatan ini, Romo Magnis mengimbau seluruh masyarakat agar tidak perlu khawatir untuk bersikap kritis terhadap pemerintah.
"Saya kira penting sekali, kita jangan menyerahkan kebebasan demokratis yang sampai sekarang masih ada. Kami masih bisa mengatakan sesuatu ada keterbatasan, (meskipun) ada kemungkinan juga ditarik ke pengadilan dan sebagainya," tuturnya.
Ia juga mengajak seluruh kalangan akademisi untuk tidak diam dan mengkritik penguasa apabila ada cara-cara yang tak sesuai dijalankan.
"Kami kaum akademisi harus bicara kalau merasa perlu bicara, kami kan tidak bicara atas kepentingan kami sendiri, kami bicara atas kepentingan bangsa Indonesia, terutama juga kepentingan orang-orang kecil yang harusnya mendapat suara oleh partai-partai tetapi kita tidak melihat partai-partai membela orang kecil," pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
Kusnadi Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan KPK
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Periksa Eks Pebalap Faryd Sungkar dalam Kasus Pencucian Uang Hasbi Hasan
KPK Lamban Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, MAKI Siap Ajukan Gugatan Praperadilan
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center
Nusron Wahid Ungkap Dua Masalah Utama di Kementerian ATR/BPN
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sambangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Skor MCP Malut Masih Rendah, Gubernur Sherly Tjoanda Minta Arahan KPK
Gubernur Malut Sherly Tjoanda Konsultasi ke KPK Terkait Skor MCP dan Upaya Pencegahan Korupsi
Jawab Tantangan Mahfud MD, KPK Bakal Proaktif Mandiri Usut Dugaan Korupsi Whoosh
Bos Minyak Riza Chalid Mulai Dibidik KPK, Diduga Terlibat Skema Bisnis Katalis Pertamina