Skeptis dengan Pemanggilan Hasto, Romo Magnis Tegaskan KPK sudah Lama Dikebiri
Romo Magnis sebut KPK tidak lagi independen dalam menjalankan tugasnya.(foto: Merahputih.com/Ponco Sulaksono)
MERAHPUTIH.COM - GURU Besar STF Driyarkara, Prof Dr Franz Magnis Suseno, mengatakan ada kesan yang tergambar di masyarakat terkait dengan penegakan hukum yang digunakan sebagai alat penguasa untuk membungkam pihak yang tidak bersahabat dengan pemerintah.
Hal itu disampaikan Romo Magnis saat menanggapi kasus hukum yang tengah dialami Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Romo Magnis, tak salah jika ada yang berpandangan bahwa proses hukum tersebut dilakukan lantaran sikap Hasto yang kerap kritis terhadap pemerintah.
"Ya itu, dalam masyarakat, termasuk saya ada kesan bahwa dalam pilihan mereka yang diperiksa KPK ada perbedaan, yaitu mereka yang tidak bersahabat dengan pemerintah akan cepat-cepat diperiksa, sedangkan yang lain-lain sepertinya tidak jadi apa-apa," kata Romo Magnis di sela-sela diskusi publik bertajuk 'Hukum Sebagai Senjata Politik' di Ampera, Jakarta Selatan, Rabu (19/6).
Rohaniwan ini juga mengkritik keras KPK yang saat ini terlihat tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara independen. "KPK sudah lama agak dikebiri dan tidak sepenuhnya menjalankan apa yang pernah dijalankan, dan masih saya harapkan daripadanya," ujarnya.
Baca juga:
Dicecar Hotman Paris, Romo Magnis Jelaskan Filosofis Sebut Presiden Seperti Pencuri
Dalam kesempatan ini, Romo Magnis mengimbau seluruh masyarakat agar tidak perlu khawatir untuk bersikap kritis terhadap pemerintah.
"Saya kira penting sekali, kita jangan menyerahkan kebebasan demokratis yang sampai sekarang masih ada. Kami masih bisa mengatakan sesuatu ada keterbatasan, (meskipun) ada kemungkinan juga ditarik ke pengadilan dan sebagainya," tuturnya.
Ia juga mengajak seluruh kalangan akademisi untuk tidak diam dan mengkritik penguasa apabila ada cara-cara yang tak sesuai dijalankan.
"Kami kaum akademisi harus bicara kalau merasa perlu bicara, kami kan tidak bicara atas kepentingan kami sendiri, kami bicara atas kepentingan bangsa Indonesia, terutama juga kepentingan orang-orang kecil yang harusnya mendapat suara oleh partai-partai tetapi kita tidak melihat partai-partai membela orang kecil," pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
Kusnadi Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan KPK
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
KPK Kaji Dugaan Korupsi Pembalakan Liar di Sumatera dan Aceh
Deputi KPK Diterjunkan Kawal Donasi & Anggaran Bencana Sumatera Biar Tidak Dikorupsi
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Lidik Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Telusuri Status Lahan di Halim Benar Tidak Milik TNI AU
KPK Buka Peran Eks Menag Gus Yaqut dkk Sampai Akhirnya Dilarang Keluar Negeri
KPK Kuliti Aset Ridwan Kamil, Selaras tidak dengan LHKPN dan Sumber Pendapatan
Momen Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Bank BJB
Diperiksa KPK, Ridwan Kamil Ngaku tak Pernah Tahu dan Bantah Terima Hasil Korupsi BJB