Siswa IQ di Bawah 80 Masih Bisa Masuk Sekolah Rakyat, Asalkan dari Keluarga Miskin

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 19 Mei 2025
  Siswa IQ di Bawah 80 Masih Bisa Masuk Sekolah Rakyat, Asalkan dari Keluarga Miskin

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Prof. Dr. Agus Zainal Arifin. ANTARA/Tri Meilani Ameliya

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto mulai mewujudkan salah satu janji kampanyenya membuka sekolah gratis bagi anak-anak keluarga miskin. Untuk tahap pertama akan dibuka 63 Sekolah Rakyat, dengan mayoritas masih di Pulau Jawa.

Selaku koordinator program, Kementerian Sosial (Kemensos) merinci Sekolah Rakyat yang siap beroperasi mulai tahun ajaran baru pada Juli mendatang di Pulau Jawa sebanyak 34 titik, Sumatera 13, Sulawesi , Bali dan Nusa Tenggara 3, Kalimantan 2, Maluku 2, dan Papua 1 titik.

"Kami catat ada 63 titik yang mulai beroperasi pada Juli tahun ini. Insya Allah pertengahan Juli sudah dimulai," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/5).

Baca juga:

Pemerintah Tengah Rumuskan Skema Pemenuhan Kebutuhan Guru Sekolah Rakyat

Agus menambahkan pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di titik lainnya secara bertahap hingga ada di seluruh nusantara. "Minimal 100 Sekolah Rakyat harus dibangun setiap tahun, sehingga ke depan setiap kabupaten/kota dapat memiliki sekolah rakyat," imbuhnya.

Menurut Agus, untuk penerimaan murid Sekolah Rakyat didasarkan pada kelengkapan administrasi calon murid, bukan pada kecerdasan atau kemampuan akademik.

"Tidak pada kecerdasan atau kemampuan akademik, termasuk kalau mungkin IQ-nya hanya 80 misalnya, juga tidak masalah, itu harus diterima," ungkap pejabat eselon 1 Kemensos itu, dikutip Antara.

Namun, Agus menambahkan terdapat pertimbangan khusus terkait syarat kesehatan dalam penerimaan, yakni anak-anak yang menderita penyakit menular. Nantinya, lanjut dia, mereka akan dirujuk terlebih dahulu hingga sembuh sebelum dapat menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat.

Baca juga:

200 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Kantong Kemiskinan Tinggi

"Mungkin seleksi yang agak beda sedikit adalah tentang kesehatan, karena memang jangan sampai ada yang punya penyakit menular, kemudian sekolah di sini. Bukan ditolak, menurut arahan Presiden Prabowo agar diberikan perawatan, kerja sama dengan Kementerian Kesehatan," papar dia.

Lebih jauh, Agus menegaskan tujuan utama Sekolah Rakyat untuk memberdayakan masyarakat miskin, sehingga para murid merupakan mereka yang berasal dari kelompok miskin atau miskin ekstrem sesuai kategori Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Murid yang harus belajar di sini dibatasi bagi keluarga miskin ekstrem dan miskin atau pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dipilih desil 1 dan 2," tandasnya. (*)

#Keluarga Miskin #Sekolah Rakyat #Pendidikan
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Ombudsman Minta Konsep Asrama Sekolah Rakyat SD Dievaluasi, Banyak Siswa tak Betah
Anak umur 6-7 tahun itu rata-rata belum siap boarding. Ada yang baru beberapa waktu sudah minta pulang.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Ombudsman Minta Konsep Asrama Sekolah Rakyat SD Dievaluasi, Banyak Siswa tak Betah
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
Dewan PSI Minta Disdik Cabut Izin Sekolah yang Cuek Tangani Kasus Bullying
Para orangtua murid melayangkan laporan kepada kepolisian perihal perundungan yang dialami bisa jadi merupakan indikasi sekolah terkait tak responsif.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Desember 2025
Dewan PSI Minta Disdik Cabut Izin Sekolah yang Cuek Tangani Kasus Bullying
Berita Foto
Sebanyak 166 Sekolah Rakyat Telah Beroperasi dari Sabang sampai Merauke
Suasana belajar-mengajar siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 6 di Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (4/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Desember 2025
Sebanyak 166 Sekolah Rakyat Telah Beroperasi dari Sabang sampai Merauke
Indonesia
Lapor ke Presiden Prabowo, Mendikdasmen: Bonus sudah Ditransfer Langsung
Tunjangan bagi guru ASN yang setara dengan gaji pokok telah dibayarkan penuh dan sudah ditransfer ke rekening penerima.
Dwi Astarini - Sabtu, 29 November 2025
Lapor ke Presiden Prabowo, Mendikdasmen: Bonus sudah Ditransfer Langsung
Indonesia
Presiden Prabowo Bentuk Satgas Darurat Jembatan untuk Siswa Pelosok
Langkah ini diambil setelah laporan dan temuan mengenai banyaknya siswa yang harus mempertaruhkan keselamatan karena minimnya infrastruktur penghubung.
Dwi Astarini - Sabtu, 29 November 2025
Presiden Prabowo Bentuk Satgas Darurat Jembatan untuk Siswa Pelosok
Indonesia
Presiden Prabowo Dorong Mahasiswa Terlibat di Proyek Strategis, Persiapkan SDM Nasional
Presiden Prabowo meminta percepatan penyiapan sumber daya manusia (SDM) nasional agar mampu menjawab kebutuhan berbagai sektor pembangunan.
Dwi Astarini - Jumat, 28 November 2025
Presiden Prabowo Dorong Mahasiswa Terlibat di Proyek Strategis, Persiapkan SDM Nasional
Indonesia
Legislator Usulkan 3 Pilar Transformatif Generasi Digital untuk Perkuat Digitalisasi Pembelajaran
Berfokus pada keamanan dan kompetensi literasi digital anak serta tenaga pendidik. ?
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
Legislator Usulkan 3 Pilar Transformatif Generasi Digital untuk Perkuat Digitalisasi Pembelajaran
Indonesia
Pemprov Jateng Kembalikan Kebijakan 6 Hari Sekolah Jadi Polemik, Wagub Taj Yasin: masih Dikaji
Pemberlakuan lagi enam hari sekolah di Jateng banyak ditolak. Ketidaksetujuan masuk melalui kanal medsos aduan Pemprov Jateng.
Dwi Astarini - Rabu, 26 November 2025
Pemprov Jateng Kembalikan Kebijakan 6 Hari Sekolah Jadi Polemik, Wagub Taj Yasin: masih Dikaji
Indonesia
Legislator PKB Ingatkan Program Guru Wali Jangan Tambah Beban Mengajar
Setiap kebijakan baru harus dirancang secara matang agar memberikan manfaat nyata bagi proses belajar-mengajar.
Wisnu Cipto - Senin, 24 November 2025
Legislator PKB Ingatkan Program Guru Wali Jangan Tambah Beban Mengajar
Bagikan