Sinyal Kuat Gabung Jokowi, PAN: Setelah Pilpres Kami Bebas!

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 29 April 2019
Sinyal Kuat Gabung Jokowi, PAN: Setelah Pilpres Kami Bebas!

Presiden Jokowi dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mengeluarkan indikasi kuat bakal bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amien, apalagi paslon nomor urut nol satu itu kini berpotensi untuk menang kembali memimpin pemerintahan.

"Tapi kalau histori PAN, eksistensi perjalanan kami di dalam pemerintahan. Dari 1999 sampai sekarang kami di pemerintahan," kata Wakil Ketua DPP PAN Bara Hasibuan, saat acara diskusi di kawasan Jakarta, Senin (29/4/2019).

Bara mengakui PAN memang sempat berada di luar pemerintahan pada awal 2014 lalu, tetapi kemudian balik lagi bergabung. "Hanya 2 tahun setelah 2014 kami di luar, lalu kami masuk lagi. Patron kami di dalam pemerintahan," tegas dia.

Apalagi, kata Bara, PAN diisi oleh orang-orang yang berintelektual yang memang berkomitmen membangun bangsa. "Kontribusi kami yang diberikan bahwa Partai ini didirikan oleh orang intelektual, memang kontribusi bagi pemerintahan. Nanti semua akan dibicarakan melalui mekanisme partai," tutur dia.

Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Cawapres Nomor Urut 02 Sandiaga Uno di Solo. Foto: @ZUL_Hasan

Menurut Bara, komitmen PAN memang hanya mendukung Prabowo-Sandi sampai pemilihan presiden Pilpres. Artinya, lanjut dia, PAN bebas memilih bergabung dengan koalisi mana saja setelah hasil Pilpres ditetapkan.

"Setelah Pilpres kami bebas untuk menunjukan langkah berikutnya dari partai. Lalu kontribusi apa yang bisa kami berikan untuk bangsa. Karena dengan selesainya proses pemilu, semua partai bebas. Termasuk partai sepenuhnya apakah mau ikut dalam pemerintahan atau tidak," tutup petinggi PAN itu. (Knu)

#PAN #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Diharapkan, Purbaya mampu memanfaatkan momentum dukungan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang konkret.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Bagikan