Penjelasan Lengkap YLBHI Terkait Diskusi Berujung Pengepungan Massa

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 18 September 2017
Penjelasan Lengkap YLBHI Terkait Diskusi Berujung Pengepungan Massa

Peserta dan panita diskusi di kantor YLBHI yang dikepung massa. (Merahputih.com/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, dikepung ratusan massa sejak Minggu (17/9) malam hingga Senin (18/9) dinihari. Massa menuding bahwa di dalam gedung tersebut sedang dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Padahal, menurut Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati, pihaknya telah berulang kali menjelaskan bahwa tidak ada acara terkait PKI di tempatnya.

Bahkan, kata dia, aparat kepolisian mulai dari Kapolsek Menteng AKBP Ronald Purba, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Suyudi Ario Seto, Kabaintelkam Mabes POLRI Komjen Lutfi Lubihanto dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Aziz telah melakukan klarifikasi langsung.

Menurut Asfinawati, aparat kepolisian telah melihat semua bahan, mengawasi terus menerus dan mengakui serta menjelaskan kepada massa bahwa tidak ada acara yang berkaitan sama sekali dengan PKI atau Komunisme.

"Tetapi massa tidak mau mendengar dan melawan aparat," kata Asfinawati dalam rilis resmi LBH-YLBHI, Senin, (18/9).

Karenanya, sambung dia, LBH-YLBHI mengucapkan terimakasih atas respon dan perlindungan aparat Kepolisian yang telah melindungi rekan-rekan yang di dalam gedung, serta menjelaskan kepada massa tentang acara yang sebenarnya.

Dia menegaskan, informasi di media sosial yang menyebutkan pihaknya menggelar kegiatan berbau PKI adalah hoax yang sangat sistematis untuk menyerang pihaknya.

"Padahal sama sekali tidak ada, kami khawatir ini ditunggangi oleh pihak-pihak yang menghendaki chaos dan rusuh," tegas dia.

‎Sementara itu, Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa menyatakan bahwa LBH-YLBHI adalah rumah bagi masyarakat miskin buta hukum, tertindas dan semua kelompok untuk mengadu dan meminta bantuan hukum.

"Sesuai semangat LBH, prinsip negara hukum dan kode etik profesi dan bantuan hukum, semua didampingi tanpa pandang bulu, tidak memandang suku, agama, ras, keyakinan politik, golongan dan lainnya," kata Alghiffari.

"LBH mendampingi juga korban-korban yang distigma 65, mereka yang sama sekali tidak berafiliasi dengan PKI tapi jadi korban kemudian," tambahnya.

Karenanya, dengan ini LBH-YLBHI juga mengucapkan terimakasih atas perhatian, bantuan dan solidaritas rekan-rekan yang mensupport dan membantu dengan cara-masing-masing.

Hal senada disampaikan Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhamad Isnur. Menurutnya, kebersamaan ini meneguhkan pihaknya untuk terus kuat dan berjuang bersama rekan-rekan ditengah darurat demokrasi saat ini.

"Juga mengajak semua untuk terus bergandengan tangan berjuang untuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia, Demokrasi, dan Rule Of Law," kata Isnur. (Pon)

Baca juga berita terkait massa yang mengepung gedung LBH/YLBHI di: Massa Anggap Diskusi di YLBHI Terkait PKI, Ini Penjelasan Kapolda

#YLBHI #LBH Jakarta #Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa #Aksi Massa
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Polisi Dilarang Kejar Pendemo jika Terjadi Ricuh, Penggunaan Gas Air Mata hanya Perintah dari Kapolda Metro
Anggota Polri diminta tidak bersikap agresif saat menghadapi masa.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Polisi Dilarang Kejar Pendemo jika Terjadi Ricuh, Penggunaan Gas Air Mata hanya Perintah dari Kapolda Metro
Indonesia
Demo di Jakarta Hari ini, 5.955 Personel Gabungan Berjaga dan Buka Opsi Tutup Jalan
Personel pengamanan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, serta jajaran polsek yang disiagakan.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Demo di Jakarta Hari ini, 5.955 Personel Gabungan Berjaga dan Buka Opsi Tutup Jalan
Indonesia
Ada Demo, Pintu Masuk C dan E Stasiun Dukuh Atas Ditutup Sementara
Kendati demikian, layanan perjalanan MRT Jakarta tetap beroperasi normal.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Ada Demo, Pintu Masuk C dan E Stasiun Dukuh Atas Ditutup Sementara
Indonesia
Dihadang Polisi Menuju Bundaran HI, Massa BEM UI Pilih Long March lewat Tugu Tani
BEM UI mengklaim massa aksi tertahan ketika akan melaksanakan salat Jumat.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Dihadang Polisi Menuju Bundaran HI, Massa BEM UI Pilih Long March lewat Tugu Tani
Indonesia
Tak Ada Aksi BEM UI di HI, Massa Tertahan di Kawasan Senayan
Massa mengaku tidak dapat melintasi kawasan Semanggi menuju Jalan Jenderal Sudirman karena akses jalan ditutup aparat kepolisian.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Tak Ada Aksi BEM UI di HI, Massa Tertahan di Kawasan Senayan
Indonesia
Demo Solidaritas Aktivis Andrie Yunus dekat Istana Negara, Polisi Siagakan Seribu Lebih Aparat
Personel yang diterjunkan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan polsek jajaran.
Dwi Astarini - Rabu, 08 April 2026
Demo Solidaritas Aktivis Andrie Yunus dekat Istana Negara, Polisi Siagakan Seribu Lebih Aparat
Indonesia
YLBHI Soroti KUHP dan KUHAP Baru, Prabowo Diminta Turun Tangan Terbitkan Perppu
YLBHI menyoroti KUHP dan KUHAP baru. Presiden RI, Prabowo Subianto, diminta turun tangan terbitkan Perppu.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
YLBHI Soroti KUHP dan KUHAP Baru, Prabowo Diminta Turun Tangan Terbitkan Perppu
Indonesia
Tegas Tolak Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Marzuki Darusman: Cermin Pengabaian HAM dan Reformasi
Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, menyebutnya simbol kekerasan Orde Baru dan pelanggaran HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
Tegas Tolak Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Marzuki Darusman: Cermin Pengabaian HAM dan Reformasi
Indonesia
Kontroversi Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Bivitri Susanti: Alarm Bahaya bagi Demokrasi
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai wacana gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto sebagai ancaman bagi demokrasi dan hasil reformasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
Kontroversi Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Bivitri Susanti: Alarm Bahaya bagi Demokrasi
Indonesia
1 Tahun Prabowo Berkuasa, YLBHI Soroti Ruang Demokrasi Kian Menyempit
YLBHI menyoroti terjadi berbagai peristiwa yang menunjukkan penyempitan ruang kebebasan sipil, pelanggaran HAM, serta lemahnya komitmen terhadap prinsip demokrasi sepanjang satu tahun ini.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
1 Tahun Prabowo Berkuasa, YLBHI Soroti Ruang Demokrasi Kian Menyempit
Bagikan