Sidang Pemilihan Pimpinan DPD Sempat Diwarnai Kericuhan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 02 Oktober 2024
Sidang Pemilihan Pimpinan DPD Sempat Diwarnai Kericuhan

Sidang paripurna pemilihan Ketua DPD RI periode 2024-2029 (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sidang paripurna pemilihan Ketua DPD RI periode 2024-2029 sempat diwarnai kericuhan. Kericuhan tersebut akibat ketidaksepakatan soal tata cara pemilihan pimpinan senator.

“Pimpinan interupsi,” teriak para senator seraya saling berebut ingin menyatakan pendapatnya.

Merespons hal itu, Ketua sidang sementara Ismeth Abdullah meminta para senator untuk tenang.

“Ya sudah cukup,” ucap Ismeth.

Menjelang pukul 22.00 WIB, suasana sidang semakin tidak kondusif. Para senator beranjak dari tempat duduk mereka dan menghampiri meja anggota lainnya.

Baca juga:

Sultan B Najamudin Terpilih Jadi Ketua DPD Kalahkan La Nyalla Mattalitti

Silang pendapat terus berlangsung. Teriakan demi teriakan juga tak terhindarkan hingga pimpinan sidang memanggil pengamanan dalam (pamdal) DPD.

“Pamdal tolong pamdal,” tegas Ismeth.

Namun, pada akhirnya, Senator asal Bengkulu Sultan B Najamudin, secara resmi terpilih menjadi Ketua DPD RI untuk periode 2024-2029, menggantikan LaNyalla Mattalitti.

Pemilihan Ketua DPD yang dimulai Selasa, (1/10) pukul 19.30 WIB dan berakhir Rabu, (2/10) pukul 01.52 dini hari tersebut, diikuti oleh 151 Anggota DPD dan digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Pada periode ini, sistem pemilihan Ketua DPD secara paket calon pimpinan. Terdapat dua paket yang masing-masing terdiri dari empat Anggota DPD sebagai calon pimpinan.

Sultan dari Sub Wilayah Barat I dalam paket pimpinan yang dibentuknya menggandeng GKR Hemas, Senator asal DI Yogyakarta, dari Sub Wilayah Barat II, Yorrys Raweyai, Senator asal Papua yang mewakili Sub Wilayah Timur II, dan Tamsil Linrung, Senator asal Sulawesi Selatan dari Sub Wilayah Timur I.

Baca juga:

La Nyalla Mattalitti dan Sultan B Najamudin Berebut Jadi Ketua DPD

Sultan meraih suara terbanyak dengan 95 suara, mengungguli LaNyalla dengan perolehan suara sebanyak 56 suara. Sementara LaNyalla menggandeng paket pimpinan bersama Nono Sampono, Senator asal Maluku, Elviana, Senator asal Jambi dan Andi Muhammad Ihsan, Senator asal Sulawesi Selatan.

Berdasarkan voting ini, Sultan ditetapkan sebagai Ketua DPD. Kemudian, GKR Hemas sebagai Wakil Ketua I, Yorrys Raweyai sebagai Wakil Ketua II dan Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua III DPD.

#DPD RI #Gedung DPD
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita Foto
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamuddin menerima dokumen dari Anggota DPD dalam Rapat Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 22 Mei 2026
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Indonesia
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Status kasus pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Utara, Nus Kei, naik ke penyidikan. Kedua pelaku terancam hukuman mati.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Berita Foto
Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai Desak Pemerintah Segera Tuntaskan Konflik Papua
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, menyampaikan keterangan soal kondisi Papua, saat konferensi pers, di Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 21 April 2026
Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai Desak Pemerintah Segera Tuntaskan Konflik Papua
Berita Foto
Puan Maharani, Ahmad Muzani, dan Sultan B. Najamuddin Raih KWP Award 2026
Ketua DPR Puan Maharani (kiri) menerima piagam penghargaan yang diserahkan oleh Ketua KWP Ariawan pada KWP Award 2026 di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 April 2026
Puan Maharani, Ahmad Muzani, dan Sultan B. Najamuddin Raih KWP Award 2026
Berita Foto
Menkeu Purbaya Sambangi Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung Bahas UU HKPD
Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung (kiri) menerima kunjungan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di Ruang Kerja Pimpinan DPD, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 03 November 2025
Menkeu Purbaya Sambangi Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung Bahas UU HKPD
Berita Foto
Ketua DPD Buka Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) ke-23 di Jakarta
Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin (tengah) bersama Presiden DMDI Dunia, Dr. Mohd Ali Rustam saat pembukaan Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) ke-23 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 23 Oktober 2025
Ketua DPD Buka Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) ke-23 di Jakarta
Indonesia
Bukan Hanya Al-Khoziny, DPD RI Soroti Potensi Bangunan Rapuh di Ribuan Pesantren Indonesia
Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jatim per Senin pagi telah menerima total 55 kantong jenazah korban ambruknya ponpes tersebut
Angga Yudha Pratama - Senin, 06 Oktober 2025
Bukan Hanya Al-Khoziny, DPD RI Soroti Potensi Bangunan Rapuh di Ribuan Pesantren Indonesia
Indonesia
Prabowo Mau Sikat ‘Orang Kuat’ di Balik Tambang Ilegal, DPD RI Beri Dukungan
DPD RI mendukung Presiden RI, Prabowo Subianto, yang ingin memberantas orang-orang di balik tambang ilegal.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Prabowo Mau Sikat ‘Orang Kuat’ di Balik Tambang Ilegal, DPD RI Beri Dukungan
Indonesia
Blak-blakan Puan Maharani Singgung Kedaulatan Rakyat di Sidang Tahunan DPR, Pepatah Jawa 'Mangan Ora Mangan, Sing Penting Ngumpul' Jadi Sorotan
Demokrasi kita adalah demokrasi yang berjiwa gotong royong
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Agustus 2025
Blak-blakan Puan Maharani Singgung Kedaulatan Rakyat di Sidang Tahunan DPR, Pepatah Jawa 'Mangan Ora Mangan, Sing Penting Ngumpul' Jadi Sorotan
Indonesia
PPATK Diingatkan Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Punya Pijakan dan Hukum Jelas
Pemblokiran rekening seharusnya hanya dilakukan terhadap akun yang memiliki indikasi kuat terlibat aktivitas ilegal.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 Juli 2025
PPATK Diingatkan Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Punya Pijakan dan Hukum Jelas
Bagikan