Blak-blakan Puan Maharani Singgung Kedaulatan Rakyat di Sidang Tahunan DPR, Pepatah Jawa 'Mangan Ora Mangan, Sing Penting Ngumpul' Jadi Sorotan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 15 Agustus 2025
Blak-blakan Puan Maharani Singgung Kedaulatan Rakyat di Sidang Tahunan DPR, Pepatah Jawa 'Mangan Ora Mangan, Sing Penting Ngumpul' Jadi Sorotan

Ketua DPR RI Puan Maharani (Tangkapan layar youtube Sekretariat Presiden)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal kedaulatan rakyat dan semangat kebersamaan di hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Hal itu disampaikan Puan dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Sidang ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah jajaran kabinetnya, serta tamu-tamu tokoh negara.

"Hari ini, kita berkumpul dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Dalam hitungan hari, bangsa kita akan memasuki peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia," ujar Puan.

"Delapan puluh tahun kita berdiri sebagai satu bangsa, satu tanah air, yang dipersatukan oleh bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lebih dari itu, persatuan kita tegak karena kita memiliki Pancasila yang mempersatukan segala perbedaan suku, agama, dan budaya," lanjutnya.

Baca juga:

Lirik Lagu

Selain Presiden Prabowo, Sidang Tahunan MPR juga turut dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih serta pimpinan lembaga/instansi Negara.

Di antaranya Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Ketum PKB yang juga Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Kemudian, Ketum Partai Demokrat yang juga Menko Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Imipas Agus Adrianto, Ketum PAN yang juga Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mentan Andi Amran Sulaiman, Menag Nazaruddun Umar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Sejumlah mantan presiden dan mantan wakil presiden pun turut menjadi tamu undangan. Mereka yang hadir adalah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, Wapres ke-11 RI Boediono, dan Wapres ke-13 Ma'ruf Amin.

Baca juga:

Puan Maharani Kejutkan Sidang Tahunan DPR RI, Suaranya Bikin Merinding Saat Nyanyikan Lagu Legendaris 'Imagine' John Lennon

Puan pun menegaskan, Pancasila bukan hanya sekadar nilai, melainkan jiwa kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun ia mengingatkan bahwa mempertahankan Indonesia sebagai negara yang besar, berdaulat, dan kaya sumber daya, bukanlah tugas yang ringan.

"Amanah sejarah ini menuntut hadirnya kekuatan nasional sejati, kekuatan yang mampu menjaga kedaulatan, membangun kemandirian, dan merawat kebudayaan sebagai jati diri bangsa," tutur cucu Proklamator RI, Sukarno itu.

Menurut Puan, kekuatan tersebut tidak lahir dari senjata atau kekayaan semata, melainkan dari kehendak rakyat untuk bersama-sama menjadi Indonesia. Di mana kehendak yang hidup dalam semangat gotong royong, tumbuh dari rasa saling percaya, dan mengakar dalam jiwa kolektif seluruh anak bangsa.

"Seperti pepatah dalam kearifan Jawa 'Mangan ora mangan, sing penting ngumpul'. Yang berarti mengutamakan kebersamaan dari pada mengejar kepentingan masing-masing," ucap Puan.

Puan menyebut, jiwa sosial itulah yang membedakan kita dari bangsa lain. Kebersamaan itu, kata Puan, diperkuat dalam konstitusi, dan dijelmakan sebagai prinsip dasar negara. Ia menegaskan bahwa rakyat berdaulat atas kekuasaan negara, rakyat berdaulat atas sumber daya alam, dan rakyat berdaulat atas budaya bangsa.

"Inilah panggilan sejarah kita hari ini, menegakkan kedaulatan rakyat sebagai fondasi kekuatan nasional. Agar setiap kebijakan, setiap langkah, dan setiap keputusan negara, benar-benar berpulang pada kehendak rakyat," tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Baca juga:

Prabowo Peringatkan Bahaya Net Outflow, Indonesia Berpotensi Jadi Negara Gagal

Lebih lanjut, Puan menyinggung soal demokrasi nasional yang berakar kokoh pada sila keempat Pancasila, yang berbunyi: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Puan mengatakan, sila keempat Pancasila merupakan prinsip yang membimbing seluruh anak bangsa bahwa kekuasaan negara bersumber dari rakyat, dijalankan dengan penuh kebijaksanaan, dan dilandasi musyawarah untuk mencapai mufakat.

"Demokrasi kita adalah demokrasi yang berjiwa gotong royong, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan," sebut Puan.

Mantan Menko PMK itu menambahkan, demokrasi Pancasila menempatkan musyawarah sebagai proses utama, dan hikmat kebijaksanaan sebagai sumber pikiran dan nurani dalam setiap pengambilan keputusan sehingga membawa kebaikan bagi seluruh rakyat, dan tidak meninggalkan siapa pun di belakang.

"Demokrasi kita, bukan hanya tentang “saya”, akan tetapi tentang “kita”. Kita yang berdaulat; kita yang sejahtera; dan kita yang berkebudayaan," tegas Puan.

#Prabowo Subianto #Presiden Prabowo Subianto #DPR #DPR RI #Sidang Tahunan MPR #Gedung DPR #Gedung DPD
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Mau BUMN Lebih Gesit, Minta Anak-Cucu PLN dan Pertamina Dipangkas
Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta PLN dan Pertamina memangkas anak perusahaannya.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
Prabowo Mau BUMN Lebih Gesit, Minta Anak-Cucu PLN dan Pertamina Dipangkas
Indonesia
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Gerindra mengklaim kinerja pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dinilai oke.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Indonesia
DPR Soroti 6 Juta Data Ganda Penerima MBG, Minta BGN Perbaiki Data
BGN perlu melakukan penyisiran dan validasi data secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada lagi celah penerima ganda dalam program MBG.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 Agustus 2026
DPR Soroti 6 Juta Data Ganda Penerima MBG, Minta BGN Perbaiki Data
Indonesia
Industri Perbukuan Indonesia Sedang Menghadapi Persoalan Serius
RUU Sistem Perbukuan diperlukan karena industri perbukuan Indonesia sedang menghadapi persoalan serius.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 08 Agustus 2026
Industri Perbukuan Indonesia Sedang Menghadapi Persoalan Serius
Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
Polisi Didesak Ungkap Jaringan Pemasok 996 Pucuk Senjata Disimpan di Sekolah Kebayoran Lama
Aparat perlu membongkar dari mana senjata-senjata tersebut berasal, bagaimana jalur distribusinya, hingga siapa saja pihak yang terlibat.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 Agustus 2026
Polisi Didesak Ungkap Jaringan Pemasok 996 Pucuk Senjata Disimpan di Sekolah Kebayoran Lama
Indonesia
Prabowo Heran Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Bandingkan dengan Cape Verde
Presiden RI, Prabowo Subianto, menyinggung timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Ia membandingkannya dengan Cape Verde.
Soffi Amira - Kamis, 06 Agustus 2026
Prabowo Heran Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Bandingkan dengan Cape Verde
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Jejak AI di Makalah Ilmiah Pengusung MBG Nominasi Nobel Perdamaian 2026
Makalah Nobel Peace Prize 2026 yang mengusung Program MBG diduga menggunakan AI. Publik menemukan jejak prompt AI dalam dokumen, sementara pemerintah menginvestigasi pencatutan nama Presiden Prabowo.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 Agustus 2026
Jejak AI di Makalah Ilmiah Pengusung MBG Nominasi Nobel Perdamaian 2026
Bagikan