Setiap Tahun Pemerintah Alokasikan Dana Abadi Buat Soft Diplomacy

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Mei 2023
Setiap Tahun Pemerintah Alokasikan Dana Abadi Buat Soft Diplomacy

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah menganggarkan Rp 8 triliun mendukung soft diplomacy dengan negara lain melalui program-program Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI).

Salah satu program tersebut adalah penyaluran bantuan 1,5 juta dosis Vaksin Pentavalen yang diproduksi oleh PT Bio Farma untuk Nigeria.

Baca Juga:

Dana Abadi Pendidikan Hampir Capai Rp 100 Triliun

Sri Mulyani mengatakan, setiap tahun ia membuat anggaran khusus untuk dana abadi LDKPI yang akan diwujudkan menjadi program diplomasi oleh Dewan Pengawas LDPKI yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Sekarang ini negara-negara di dunia semakin fragmanted, jadi kita tidak hanya melakukan diplomasi, Bu Menlu sudah banyak melakukan mediasi dan berbagai macam peran kepemimpinan," imbuhnya.

Saat ini, anggaran melalui LDKPI difokuskan tidak hanya kepada Nigeria tapi juga Afganistan dan Pakistan yang kerap dilanda banjir.

"Negara Pasifik ini banyak sekali masalah dan program LDKPI menjadi tools diplomasi yang kita harap semakin efektif, termasuk untuk membangun bukan hanya charity dan grant, tapi juga economic relation," ucapnya.

Ia menegaskan, pengiriman vaksin ke Nigeria merupakan langkah awal dari berbagai program melalui LDKPI dari hasil kelolaan endowment fund.

Selain untuk Nigeria, selanjutmya melalui LDKPI, Indonesia akan menyalurkan vaksin kepada Zimbabwe.
Dengan produksi vaksin PT Bio Farma. Menkeu optimistis Indonesia mampu memberikan bantuan sejumlah 10 juta dosis Vaksin Polio kepada negara lain untuk memperkuat diplomasi. (Pon)

Baca Juga:

Jokowi Nilai NU Perlu Bangun Dana Abadi Biayai Progam Unggulan dan Inovatif

#Kemenkeu #Pemulihan Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Pemerintah memberlakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Pemerintah Mulai Pungut Pajak Atas Transaksi Melalui Platform Asing
Indonesia
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
program sekolah negeri gratis tetap dialokasikan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2027 atau dengan kata lain tidak menggunakan anggaran baru.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Buat Pendidikan Gratis, Pemerintah Desain Ulang Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Sejumlah target penerima insentif perpajakan di antaranya termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor bidang usaha seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, hingga konstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Ingin Uang Beredar di Masyarakat, Insentif Pajak Capai Rp 632 Triliun
Indonesia
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
DJKN memiliki Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang masih terutang kepada negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
Indonesia
Utang BLBI 30 Dekade ke BI Lunas, Kemenkeu Ambil Alih Tugas Satgas Tagih Aset Obligor
Pemerintah resmi melunasi utang BLBI Rp218,3 T ke BI setelah 30 tahun. Hak tagih dan penyitaan aset obligor nakal diambil alih Kemenkeu!
Wisnu Cipto - Selasa, 22 September 2026
Utang BLBI 30 Dekade ke BI Lunas, Kemenkeu Ambil Alih Tugas Satgas Tagih Aset Obligor
Indonesia
Penempatan SAL Rp 200 Triliun di Himbara Tetap Dilanjutkan
Kementerian Keuangan akan terus melakukan komunikasi dengan perbankan, sehingga tidak terjadi gap atau lag antara dana yang tersedia di bank dengan yang ditarik oleh pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
Penempatan SAL Rp 200 Triliun di Himbara Tetap Dilanjutkan
Indonesia
Menkeu Baru Dihadapkan pada Ujian Kepercayaan Pasar, DPR Soroti Arah APBN dan Utang
Momentum pergantian Menkeu harus dimanfaatkan untuk memperkuat kredibilitas fiskal sekaligus menjaga stabilitas pasar keuangan dan keyakinan investor.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
Menkeu Baru Dihadapkan pada Ujian Kepercayaan Pasar, DPR Soroti Arah APBN dan Utang
Indonesia
Qodari Yakin Suahasil Mampu Jaga Perekonomian Indonesia Tetap Tumbuh dan Stabil
Muhammad Qodari optimistis Suahasil Nazara mampu menjaga perekonomian Indonesia tetap tumbuh sekaligus stabil.
Yusuf Abdillah - Selasa, 15 September 2026
Qodari Yakin Suahasil Mampu Jaga Perekonomian Indonesia Tetap Tumbuh dan Stabil
Indonesia
DPR Ingatkan Menkeu Suahasil Nazara Fokus ke Perbaikan Ekonomi
Dolfie berharap, Suahasil mampu menjalankan agenda pemerintah sekaligus memperkuat langkah-langkah perbaikan ekonomi Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
DPR Ingatkan Menkeu Suahasil Nazara Fokus ke Perbaikan Ekonomi
Indonesia
Presiden Prabowo Perintahkan Menkeu Suahasil Nazara Jaga Defisit APBN di Bawah 3 Persen
Kesehatan dan kredibilitas APBN menjadi salah satu arahan utama Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Selasa, 15 September 2026
Presiden Prabowo Perintahkan Menkeu Suahasil Nazara Jaga Defisit APBN di Bawah 3 Persen
Bagikan