Setelah PPKM Darurat, Jokowi Harus Jadi Komandan Penanganan COVID-19

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Juli 2021
Setelah PPKM Darurat, Jokowi Harus Jadi Komandan Penanganan COVID-19

Presiden Joko Widodo. (Foto: Sekretariat Presiden)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dampak varian delta dinilai tidak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah. Kondisi ini, terlihat dengan rekor kematian tertinggi di dunia dengan banyak kasus kematian saat Isoman pasa warga yang diduga terpapar COVID-19.

Anggota Komisi IX DPR , Kurniasih Mufidayati mengatakan, eskalasi yang cepat ini harus dikendalikan segera dengan meningkatkan testing dan tracing agar upaya pencegahan bisa lebih dilakukan secara dini.

"Jangan kurangi testing hanya untuk terlihat kasus harian menurun," sebut politikus PKS ini.

Baca Juga:

Polisi Pastikan Video Ricuh Demo Tolak PPKM Hoaks

Pemerintah harus buat kebijakan dan lakukan langkah-langkah yang efektif dan terukur dalam mengendalikan penularan.

"Jangan lagi banyak simbolik yang hanya buang waktu dan tidak efektif,” imbuh Anggota DPR RI Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri ini.

Ia menekankan, agar sosialisasi dan edukasi tentang bahaya penularan jika tidak disiplin protokol kesehatan dan mengutamakan #DirumahSaja harus terus dimassifkan

"Bantuan sosial harus segera dicairkan dan disampaikan agar masyarakat juga mau ikut arahan pemerintah untuk melakukan pembatasan kegiatan yang saat ini diperpanjang hingga 25 Juli," papar dia.

Mufida meminta usai evaluasi 25 Juli, Presiden Joko Widodo langsung menjadi komandan penanganan COVID-19 agar kebijakannya jauh lebih kuat dan menyeluruh.

"Banyak negara yang minta warga negaranya keluar dari Indonesia artinya kondisinya sudah darurat benar. Presiden harus memimpin langsung penanggulangan COVID-19 di Tanah Air,” ujar Mufida.

Jumlah penambahan harian kasus warga terkonfirmasi belum sepenuhnya turun. Data yang dirilis Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat, Jumat (23/7), terjadi penambahan kasus sebanyak 49.071 kasus. Kasus mulai merangkak sejak Kamis (22/7) lalu dengan 49.509 kasus dalam sehari.

Pasien COVID-19. (Foto: Antara)
Pasien COVID-19. (Foto: Antara)

Sementara tiga hari berturut sebelumnya penambahan kasus harian menurun menjadi 34.257 di 19 Juli, 38.325 pada 20 Juli, dan 33.772 kasus yang tercatat di 21 Juli. Penurunan itu terjadi setelah sempat pada 15 Juli penambahan harian COVID-19 cetak rekor mencapai 56.757 kasus.

Apabila melihat data sebaran kasus, terlihat Jawa Barat dan DKI Jakarta menyumbang kasus paling tinggi di antara wilayah provinsi yang lain. Satgas mencatat pada hari ini jumlah kasus COVID-19 yang teridentifikasi di Jawa Barat mencapai 8.925 kasus, sementara DKI Jakarta mencapai 8.033 kasus.

Baca Juga:

Ketua DPD Minta Pelaku Pungli Penyaluran BST PPKM Ditindak Tegas

#Jokowi #PPKM Level 1-4 #PPKM Darurat
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Budi Arie Kembali Jadi Ketum Projo, Bakal Ubah Logo Muka Jokowi
Budi mengatakan, Projo juga akan mengubah logo organisasi dari logo sekarang yang bergambar wajah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Budi Arie Kembali Jadi Ketum Projo, Bakal Ubah Logo Muka Jokowi
Indonesia
Budi Arie Pastikan Jokowi Sudah Sepakat Projo Ganti Logo
Ormas Projo memutuskan akan menghilangan siluet wajah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam logo baru mereka
Wisnu Cipto - Sabtu, 01 November 2025
Budi Arie Pastikan Jokowi Sudah Sepakat Projo Ganti Logo
Indonesia
Jokowi Tidak Datang, Projo Ganti Logo Tegaskan Bukan Singkatan Pro-Jokowi, Apa Artinya?
Ketum Projo Budi Arie Setiadi mengumumkan rencana perubahan logo organisasi tidak lagi menampilkan siluet wajah Jokowi dalam Kongres III
Wisnu Cipto - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Tidak Datang, Projo Ganti Logo Tegaskan Bukan Singkatan Pro-Jokowi, Apa Artinya?
Indonesia
Jokowi Sapa Kongres III Projo Hanya Lewat Video, Budi Arie Ajak Relawan Berdoa
Jokowi batal menghadiri langsung acara yang digelar relawan pendukung Jokowi itu di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, hari ini, Sabtu (1/11).
Wisnu Cipto - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sapa Kongres III Projo Hanya Lewat Video, Budi Arie Ajak Relawan Berdoa
Indonesia
Jokowi Batal Buka Kongres III Projo di Jakarta, Alasannya Disuruh Dokter Istirahat
Kepastian absennya Jokowi tersebut disampaikan langsung ajudannya, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Alasan Jokowi absen karena anjuran dokter untuk beristirahat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Batal Buka Kongres III Projo di Jakarta, Alasannya Disuruh Dokter Istirahat
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Disebut tokoh yang sangat berpengaruh dan dekat dengan kader PSI.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Indonesia
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen PSI Raja Juli bertemu dengan Presiden ke-7 RI Jokowi di Solo. Momen ini dibagikan Raja Juli lewat akun instagram pribadinya, @rajaantoni.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Indonesia
Pengamat Sebut Jokowi Beralasan Proyek Kereta Cepat Investasi Sosial Sulit Dipercaya, Fakta di Lapangan Menunjukkan Sebaliknya
Dalih itu jelas untuk menghindar dari tanggung jawab atas kerugian keuangan negara yang super besar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Pengamat Sebut Jokowi Beralasan Proyek Kereta Cepat Investasi Sosial Sulit Dipercaya, Fakta di Lapangan Menunjukkan Sebaliknya
Indonesia
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Jokowi menegaskan proyek transportasi massal seperti Whoosh dibangun untuk layanan publik dan manfaat sosial, bukan demi keuntungan finansial.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Oktober 2025
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Bagikan