Setelah Defisit Selama 3 Bulan, APBN Mulai Surplus Walau Masih Terguncang

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Mei 2025
Setelah Defisit Selama 3 Bulan, APBN Mulai Surplus Walau Masih Terguncang

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Instagram/@smindrawati)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaporkan mencetak surplus senilai Rp 4,3 triliun (0,02 persen terhadap produk domestik bruto/PDB) per April 2025, setelah mencatatkan defisit selama tiga bulan berturut-turut.

"Pada bulan April mengalami turn around atau perubahan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 tentang Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5).

Tercatat, pendapatan negara mencapai Rp 810,5 triliun atau 27 persen dari target, bertambah hampir Rp 300 triliun dari realisasi pada Maret 2025.

Penerimaan perpajakan melaju lebih cepat dengan realisasi April Rp 657 triliun (dari Rp 400,1 triliun per Maret) atau setara 26,4 persen dari target.

Baca juga:

Antisipasi Transisi Energi, APBN Sudah Gelontorkan Rp 610 T untuk Dana Iklim

Serapan dari pajak tercatat sebesar Rp 557,1 triliun dari Rp 322,6 triliun atau 25,4 persen dari target, kemudian serapan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp 100 triliun dari Rp77,5 triliun atau 33,1 persen dari target.

Sedangkan serapan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat senilai Rp 153,3 triliun dari Rp115,9 triliun atau 29,8 persen dari target.

Sementara realisasi belanja negara per akhir April mencapai Rp 806,2 triliun atau 22,3 persen dari target, bertambah sekitar Rp 185,9 triliun dari catatan terakhir Rp 620,3 triliun pada akhir Maret.

Belanja negara menunjukkan APBN 2025 tetap mampu berfungsi optimal dalam menunjang pelaksanaan program prioritas pemerintah yang dirasakan rakyat di tengah masa transisi. Hal itu tecermin pada realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) yang tersalur sebesar Rp 546,8 triliun atau 20,2 persen dari target.

Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp 253,6 triliun atau 21,9 persen dari target, sementara belanja non-K/L terealisasi Rp 293,1 triliun atau 19 persen dari target.

Adapun belanja transfer ke daerah (TKD) tercatat mencapai Rp259,4 triliun atau 28,2 persen dari target. Dari kinerja tersebut, keseimbangan primer terjaga surplus Rp173,9 triliun per akhir April, mengindikasikan kondisi fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang. Kas negara juga surplus Rp 283,6 triliun dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).

“Penerimaan terus menunjukkan penguatan, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi mengalami penguatan meski menghadapi guncangan,” ujar Sri Mulyani. (*)

#APBN #Kemenkeu #Menkeu Sri Mulyani
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu Purbaya Janji di Akhir Tahun Tak Ada Gaya Preman Kejar Pendapatan Perpanjakan
Manajemen mikro bakal diterapkan untuk mencegah pelebaran gap realisasi penerimaan pajak dari target (shortfall) pada akhir tahun anggaran 2025.
Alwan Ridha Ramdani - 9 menit lalu
Menkeu Purbaya Janji di Akhir Tahun Tak Ada Gaya Preman Kejar Pendapatan Perpanjakan
Indonesia
Menkeu Purbaya Siapkan Rp 20 Triliun Buat Putihkan Tunggakan BPJS Kesehatan, Syaratnya Perbaiki Tata Kelola
Bendahara negara memastikan tak akan memberikan sanksi bila BPJS Kesehatan tidak bisa memenuhi mandat yang telah diamanatkan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Siapkan Rp 20 Triliun Buat Putihkan Tunggakan BPJS Kesehatan, Syaratnya Perbaiki Tata Kelola
Indonesia
Duit Pemda Rp 14,6 Triliun Nganggur di Bank, ini Penyebabnya
Dalam mengelola anggaran, Pemprov DKI mempunyai semangat yang sama dengan Pemerintah pusat berdasarkan perencanaan yang baik, belanja yang semakin efisien dan efektif, serta pengelolaan kas yang prudent demi menjamin kesinambungan fiskal.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Duit Pemda Rp 14,6 Triliun Nganggur di Bank, ini Penyebabnya
Indonesia
Pajak Digital Sudah Capai Rp 10,21 Triliun Hingga September 2025, Bakal Semakin Dioptimalkan
Untuk PPN PMSE, total setoran sejak 2020 hingga 2025 mencapai Rp 32,94 triliun. Setoran itu diserahkan oleh 207 PMSE dari 246 PMSE yang telah ditunjuk.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Pajak Digital Sudah Capai Rp 10,21 Triliun Hingga September 2025, Bakal Semakin Dioptimalkan
Indonesia
Menkeu Bakal Terapkan Denda Bagi Importir Pakaian dan Tas Bekas
kebijakannya ini bertujuan untuk menghidupkan kembali pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) legal yang juga bisa menciptakan lapangan kerja, terutama produsen industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Menkeu Bakal Terapkan Denda Bagi Importir Pakaian dan Tas Bekas
Indonesia
Dana Pemda Mengendap di Bank Makin Tinggi, Ini Yang Dilakukan Menkeu Purbaya
Kemenkeu terus meningkatkan sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendalami persoalan dana mengendap pemda di bank.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Dana Pemda Mengendap di Bank Makin Tinggi, Ini Yang Dilakukan Menkeu Purbaya
Indonesia
Menkeu Purbaya Jadi ‘Idola’ Baru di Panggung Politik, Jadi Ancaman karena Gaya Koboi Bongkar Kejanggalan Keuangan Negara
Pengamat menyebut aksi dan tindakan Purbaya, kendati tanpa membawa tim media, tetap saja disorot publik.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Jadi ‘Idola’ Baru di Panggung Politik, Jadi Ancaman karena Gaya Koboi Bongkar Kejanggalan Keuangan Negara
Indonesia
Disorot Menkeu Endapkan Dana Rp 14,6 Triliun, Ini Kata Gubernur Pramono
Pramono pun mengaku setuju dengan Menteri Keluangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan bahwa uang pemerintah harus digunakan untuk menggerakkan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Disorot Menkeu Endapkan Dana Rp 14,6 Triliun, Ini Kata Gubernur Pramono
Indonesia
Menkeu Segera Alokasikan Dana Buat Produksi Mobil Maung Buatan Pindad
Pemerintah tahun ini telah menyiapkan anggaran untuk pengadaan kendaraan jenis jip tersebut, namun pelaksanaannya ditunda lantaran kapasitas PT Pindad sebagai produsen belum memadai.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Menkeu Segera Alokasikan Dana Buat Produksi Mobil Maung Buatan Pindad
Indonesia
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Akibat pemangkasan ini, proyeksi APBD DKI 2026 terpaksa dikurangi menjadi Rp 81,28 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Bagikan