Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaporkan mencetak surplus senilai Rp 4,3 triliun (0,02 persen terhadap produk domestik bruto/PDB) per April 2025, setelah mencatatkan defisit selama tiga bulan berturut-turut.
"Pada bulan April mengalami turn around atau perubahan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 tentang Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5).
Tercatat, pendapatan negara mencapai Rp 810,5 triliun atau 27 persen dari target, bertambah hampir Rp 300 triliun dari realisasi pada Maret 2025.
Penerimaan perpajakan melaju lebih cepat dengan realisasi April Rp 657 triliun (dari Rp 400,1 triliun per Maret) atau setara 26,4 persen dari target.
Baca juga:
Antisipasi Transisi Energi, APBN Sudah Gelontorkan Rp 610 T untuk Dana Iklim
Serapan dari pajak tercatat sebesar Rp 557,1 triliun dari Rp 322,6 triliun atau 25,4 persen dari target, kemudian serapan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp 100 triliun dari Rp77,5 triliun atau 33,1 persen dari target.
Sedangkan serapan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat senilai Rp 153,3 triliun dari Rp115,9 triliun atau 29,8 persen dari target.
Sementara realisasi belanja negara per akhir April mencapai Rp 806,2 triliun atau 22,3 persen dari target, bertambah sekitar Rp 185,9 triliun dari catatan terakhir Rp 620,3 triliun pada akhir Maret.
Belanja negara menunjukkan APBN 2025 tetap mampu berfungsi optimal dalam menunjang pelaksanaan program prioritas pemerintah yang dirasakan rakyat di tengah masa transisi. Hal itu tecermin pada realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) yang tersalur sebesar Rp 546,8 triliun atau 20,2 persen dari target.
Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp 253,6 triliun atau 21,9 persen dari target, sementara belanja non-K/L terealisasi Rp 293,1 triliun atau 19 persen dari target.
Adapun belanja transfer ke daerah (TKD) tercatat mencapai Rp259,4 triliun atau 28,2 persen dari target. Dari kinerja tersebut, keseimbangan primer terjaga surplus Rp173,9 triliun per akhir April, mengindikasikan kondisi fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang. Kas negara juga surplus Rp 283,6 triliun dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).
“Penerimaan terus menunjukkan penguatan, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi mengalami penguatan meski menghadapi guncangan,” ujar Sri Mulyani. (*)
