Setelah Bendungan Kolaka Timur, Jokowi Lanjut Resmikan Bendungan di Wonogiri

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Desember 2021
Setelah Bendungan Kolaka Timur, Jokowi Lanjut Resmikan Bendungan di Wonogiri

Bendungan Pidekso Wonogiri. (Foto: Tangkapan Layar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Setelah kunjungan kerja di Sulawesi Tenggara, salah satunya meresmikan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Pidekso, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah (Jateng).

"Bendungan ini memiliki kapasitas 25 juta meter kubik dengan luas genangan 232 hektare yang bisa mengairi 1.500 hektare sawah di Kabupaten Wonogiri,” kata Presiden Jokowi saat peresmian Bendungan Pidekso, Wonogiri, Jateng, Selasa, disiarkan kanal resmi Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (28/12).

Presiden Jokowi menekankan, jika bangsa Indonesia menginginkan kemandirian pangan, kedaulatan pangan, dan ketahanan pangan, dapat tercapai, maka waduk adalah kunci.

"Waduk adalah menjadi kunci, air merupakan kunci. Oleh sebab itu kita bangun waduk di seluruh provinsi di Tanah Air kita," katanya.

Pembangunan Bendungan Pidekso membutuhkan biaya Rp 772 miliar. Bendungan ini mulai dibangun pada 2014 untuk tahapan pembebasan lahan, dan 2017 untuk tahap konstruksi.

Bendungan Pidekso juga mampu menyediakan air baku sebesar 300 liter/detik dan dapat mereduksi banjir sebesar 322,60 meter kubik/detik. Pemenuhan kebutuhan air tersebut dapat dipenuhi dari tampungan Bendungan Pidekso sebesar 25 juta meter kubik yang berada di area genangan seluas 232 hektare.

Selain irigasi, bendungan yang terletak di Desa Pidekso, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri ini juga berfungsi sebagai pengendali banjir, lahan konservasi, dan destinasi pariwisata sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Total biaya pembangunan bendungan ini berasal dari APBN. (Knu)

Baca Juga:

#Wisata Wonogiri #Jokowi #Pembangunan #Infrastruktur #Proyek Infrastruktur
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Teman KKN UGM Jadi Saksi di PN Solo, Jokowi Disebut Punya Nama Panggilan 'Jack'
Teman KKN UGM Jokowi mengatakan, bahwa ia memiliki nama panggilan Jack. Hal itu terungkap saat sidang lanjutan gugatan ijazah di PN Solo, Selasa (3/2).
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
Teman KKN UGM Jadi Saksi di PN Solo, Jokowi Disebut Punya Nama Panggilan 'Jack'
Indonesia
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu Gibran maju di Pilpres 2029. Ia tetap mendukung Prabowo-Gibran dua periode.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Indonesia
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Dana Bagi Hasil untuk Balikpapan dipangkas hingga 70 persen. Anggota DPR RI, Syafruddin, memprotes keras kebijakan tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Dito Ariotedjo ikut mendampingi Jokowi bertemu PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud membahas lobi penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Indonesia
AHY Bakal Pantau Langsung Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3 :Provinsi di Sumatera Terdampak Banjir
Tujuan dari kunjungan tersebut adalah mengecek dan meresmikan hunian sementara (huntara), mengecek sarana air bersih, perbaikan rumah sakit, puskesmas.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Januari 2026
AHY Bakal Pantau Langsung Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3 :Provinsi di Sumatera Terdampak Banjir
Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Indonesia
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan surat permohonan restorative justice (RJ) ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Januari 2026
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Indonesia
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan, terlalu dini membicarkan restorative justice usai kliennya bertemu dengan Eggi Sudjana.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Bagikan