Seskab: Belum Tahu Kapan Presiden Laporkan Setya Novanto

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 10 Desember 2015
Seskab: Belum Tahu Kapan Presiden Laporkan Setya Novanto

Seskab Pramono Anung (ketiga kiri) didampingi sejumlah menteri saat pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/12). (Foto Setkab.go.id)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Peristiwa - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengaku tidak mengetahui secara jelas apakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melaporkan kasus 'papa minta saham' yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto kepada pihak berwajib atau tidak.

"Itu saya tidak tahu. Tapi, Presiden pantau MKD ini karena nama presiden dan wakil presiden dipertaruhkan. Dalam persoalan penyebutan, dan juga adanya bahkan Presiden 66 kali disebut baik itu nama Jokowi atau Presiden," kata Pram, sapaan akrab Pramono Anung, di kantor PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/12).

Pram mengatakan, Presiden Jokowi berharap penuh terhadap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) agar lebih transparan dan bisa memenuhi harapan publik.

"Sehingga Presiden harap MKD transparan, terbuka dan apa pun keputusan itu keputusan yang bisa jawab pertanyaan publik selama ini, setelah dua kali (sidang) terbuka kemudian tertutup bagaimana selanjutnya. Sebab, jangan sampai kemudian harapan publik ke MKD jadi sirna," tegas Pram.

Saat ditanya langkah hukum, lebih tegas Pram mengatakan bahwa Presiden melihat perkembangan di MKD.

"Nanti, tapi berkaitan dengan MKD sikap presiden seperti itu," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meluapkan amarahnya terkait kasus "papa minta saham'. Rupanya, Jokowi marah setelah membaca transkrip rekaman pembicaraan Setya Novanto, Muhammad Riza Chalid dan Maroef Sjamsoeddin secara saksama.

"Setelah baca lengkap transkrip rekaman itu, memang Presiden marah luar biasa. Kalau dibilang Presiden gila, koppig itu kan sudah sering lah Presiden dihina gitu dan Presiden enggak pernah menunjukkan kemarahannya. Tapi karena dicatut namanya dan dikaitkan dengan pembagian saham, Presiden marah luar biasa," tutur Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. (dit)

 

BACA JUGA:

  1. PDIP: Itu Tanggung Jawab Setya Novanto sebagai Politisi
  2. Sarungan dan Pakai Koyo, Setya Novanto Temui Wartawan
  3. Hendardi: Setya Novanto Bisa Dijerat dengan Penipuan dan Gratifikasi
  4. Jika Tak Ingin Dicap Bersandiwara, Jokowi Harus Polisikan Setya Novanto
  5. Sudirman Said Dianggap Jatuhkan Nama Baik Keluarga Setya Novanto
#Presiden Jokowi #Sidang MKD Kasus Setya Novanto #Setya Novanto #Pramono Anung
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Ingin Presiden Prabowo Resmikan RDF Plant, Nilai Investasinya Gede
Pemerintah DKI tengah melakukan perbaikan fasilitas pengelolaan sampah RDF Plant.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Ingin Presiden Prabowo Resmikan RDF Plant, Nilai Investasinya Gede
Indonesia
Uji Coba Operasional RDF, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Minta Pengelola Undang Warga
Pembangunan RDF Plant di Rorotan memiliki tujuan baik mengatasi masalah sampah di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Uji Coba Operasional RDF, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Minta Pengelola Undang Warga
Indonesia
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Relokasi ini merupakan bagian dari rencana penataan kawasan Barito yang akan diubah menjadi Taman Bendera Pusaka
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Indonesia
KJP Plus tak Bisa Dicairkan Tiap Bulan, Pramono Ungkap Alasannya
KJP Plus tak bisa dicairkan setiap bulan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan alasan mengapa bantuan sosial tersebut belum bisa dicairkan setiap bulannya.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
KJP Plus tak Bisa Dicairkan Tiap Bulan, Pramono Ungkap Alasannya
Indonesia
Pramono Heran Ada Isu Kenaikan Tarif Parkir di Jakarta, Tegaskan Hanya Bahas Pembayaran Non-tunai
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, heran dengan munculnya isu kenaikan tarif parkir di Jakarta. Ia memastikan, bahwa tidak ada kenaikan tarif parkir.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
Pramono Heran Ada Isu Kenaikan Tarif Parkir di Jakarta, Tegaskan Hanya Bahas Pembayaran Non-tunai
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Tanggul beton laut di Cilincing kini menjadi masalah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera memanggil PT KCN.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Indonesia
Hadiri Pelantikan Pengurus Baru, Pramono Ingin PMI DKI Jakarta Beda dari Daerah Lain
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, ingin PMI berbeda dari daerah lain. Hal itu ia ungkapkan saat acara pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI DKI Jakarta 2025-2030.
Soffi Amira - Rabu, 10 September 2025
Hadiri Pelantikan Pengurus Baru, Pramono Ingin PMI DKI Jakarta Beda dari Daerah Lain
Indonesia
Gubernur Pramono Ungkap Alasan Anak Muda Ragu Menikah: Harga Rumah Semakin Mahal
Pramono berharap kerja sama penyediaan fasilitas kredit perumahan antara Pemprov DKI dengan Kementerian PKP bisa berjalan optimal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
Gubernur Pramono Ungkap Alasan Anak Muda Ragu Menikah: Harga Rumah Semakin Mahal
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Siapkan 19 Ribu Hunian, Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah Prabowo
Menteri PKP sebut persiapan penyediaan rumah di Jakarta memiliki ekosistem yang cukup lengkap.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
Pemprov DKI Jakarta Siapkan 19 Ribu Hunian, Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah Prabowo
Bagikan