Seskab: Belum Tahu Kapan Presiden Laporkan Setya Novanto

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 10 Desember 2015
Seskab: Belum Tahu Kapan Presiden Laporkan Setya Novanto

Seskab Pramono Anung (ketiga kiri) didampingi sejumlah menteri saat pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/12). (Foto Setkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengaku tidak mengetahui secara jelas apakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melaporkan kasus 'papa minta saham' yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto kepada pihak berwajib atau tidak.

"Itu saya tidak tahu. Tapi, Presiden pantau MKD ini karena nama presiden dan wakil presiden dipertaruhkan. Dalam persoalan penyebutan, dan juga adanya bahkan Presiden 66 kali disebut baik itu nama Jokowi atau Presiden," kata Pram, sapaan akrab Pramono Anung, di kantor PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/12).

Pram mengatakan, Presiden Jokowi berharap penuh terhadap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) agar lebih transparan dan bisa memenuhi harapan publik.

"Sehingga Presiden harap MKD transparan, terbuka dan apa pun keputusan itu keputusan yang bisa jawab pertanyaan publik selama ini, setelah dua kali (sidang) terbuka kemudian tertutup bagaimana selanjutnya. Sebab, jangan sampai kemudian harapan publik ke MKD jadi sirna," tegas Pram.

Saat ditanya langkah hukum, lebih tegas Pram mengatakan bahwa Presiden melihat perkembangan di MKD.

"Nanti, tapi berkaitan dengan MKD sikap presiden seperti itu," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meluapkan amarahnya terkait kasus "papa minta saham'. Rupanya, Jokowi marah setelah membaca transkrip rekaman pembicaraan Setya Novanto, Muhammad Riza Chalid dan Maroef Sjamsoeddin secara saksama.

"Setelah baca lengkap transkrip rekaman itu, memang Presiden marah luar biasa. Kalau dibilang Presiden gila, koppig itu kan sudah sering lah Presiden dihina gitu dan Presiden enggak pernah menunjukkan kemarahannya. Tapi karena dicatut namanya dan dikaitkan dengan pembagian saham, Presiden marah luar biasa," tutur Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. (dit)

 

BACA JUGA:

  1. PDIP: Itu Tanggung Jawab Setya Novanto sebagai Politisi
  2. Sarungan dan Pakai Koyo, Setya Novanto Temui Wartawan
  3. Hendardi: Setya Novanto Bisa Dijerat dengan Penipuan dan Gratifikasi
  4. Jika Tak Ingin Dicap Bersandiwara, Jokowi Harus Polisikan Setya Novanto
  5. Sudirman Said Dianggap Jatuhkan Nama Baik Keluarga Setya Novanto
#Presiden Jokowi #Sidang MKD Kasus Setya Novanto #Setya Novanto #Pramono Anung
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Jakarta Disebut Rumah Keberagaman, Ini Pesan Pramono di Hari Kesaktian Pancasila
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta adalah rumah keberagaman bagi siapa pun dan meminta ASN menerapkan nilai Pancasila.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
Jakarta Disebut Rumah Keberagaman, Ini Pesan Pramono di Hari Kesaktian Pancasila
Indonesia
Gubernur Pramono akan Groundbreaking Pengembangan Blok M Hub Pekan Depan
Pramono menyebut proyek kawasan berorientasi transit itu digarap PT MRT Jakarta yang akan bekerja sama dengan salah satu pengembang besar.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Gubernur Pramono akan Groundbreaking Pengembangan Blok M Hub Pekan Depan
Indonesia
Rambah Transportasi Udara, Modal Dasar Transjakarta Ditambah Jadi Rp 13,4 Triliun
Pemprov DKI Jakarta pun berharap perubahan bentuk dan penguatan kapasitas usaha TransJakarta dapat mendukung pengembangan layanan transportasi di Jakarta hingga internasional.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Rambah Transportasi Udara, Modal Dasar Transjakarta Ditambah Jadi Rp 13,4 Triliun
Indonesia
JRF 2026 Digelar 24-25 Oktober, Peserta dengan Bib Resmi Bisa Naik Transportasi Publik Rp 0
Jakarta Running Festival 2026 digelar 24-25 Oktober. Peserta dengan bib resmi bisa menggunakan MRT, LRT, Transjakarta, dan Transjabodetabek dengan tarif Rp 0.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
JRF 2026 Digelar 24-25 Oktober, Peserta dengan Bib Resmi Bisa Naik Transportasi Publik Rp 0
Indonesia
DKI Rencanakan Obligasi Rp 5,6 Triliun, Pramono: Tunggu Izin Pemerintah Pusat
Pemprov DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah Rp5,6 triliun pada 2027-2028. Pramono menyebut penerbitan masih menunggu persetujuan pusat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
DKI Rencanakan Obligasi Rp 5,6 Triliun, Pramono: Tunggu Izin Pemerintah Pusat
Indonesia
Layani Kepulauan Seribu, Transjakarta Bakal Dapat Suntikan Modal Anyar
ramono mengatakan tambahan modal itu juga diperuntukkan guna menambah beberapa fasilitas layanan Transjakarta ke Pulau Seribu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Layani Kepulauan Seribu, Transjakarta Bakal Dapat Suntikan Modal Anyar
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Cabuti Tiang Listrik, Menata Jaringan Kabel Udara tak Terpakai
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan seluruh kabel udara dapat diturunkan ke bawah tanah secara bertahap dalam lima tahun mendatang.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Pemprov DKI Jakarta Cabuti Tiang Listrik, Menata Jaringan Kabel Udara tak Terpakai
Indonesia
Kasus ISPA Jakarta Naik 15,7 Persen, Pramono Sebut Masih dalam Batas Wajar
Kasus influenza di Jakarta mengalami kenaikan. Pramono Anung menyebut peningkatan masih kecil, sementara Dinkes mencatat ISPA naik 15,7 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Kasus ISPA Jakarta Naik 15,7 Persen, Pramono Sebut Masih dalam Batas Wajar
Indonesia
Transportasi Umum Jakarta Gratis untuk 21 Golongan, Ini 6 Kelompok Tambahannya
Pemprov DKI Jakarta akan menambah enam golongan penerima transportasi umum gratis. Total penerima subsidi naik transportasi menjadi 21 golongan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 September 2026
Transportasi Umum Jakarta Gratis untuk 21 Golongan, Ini 6 Kelompok Tambahannya
Indonesia
Mulai 2027 Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Naik, Ini Kata Pramono Anung
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek dipastikan naik mulai 1 Januari 2027. Besaran tarif baru belum diumumkan Pemprov DKI Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 September 2026
Mulai 2027 Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Naik, Ini Kata Pramono Anung
Bagikan