Seruan Kembali ke UUD 1945 Asli Menggema dari Bekasi

MerahPutih Politik - Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Kota Bekasi mendesak pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 Asli. Mereka menilai UUD 1945 hasil amendemen sudah kebablasan, sehingga hanya menghasilkan demokrasi sontoloyo.

Desakan itu disampaikan melalui pernyataan sikap bersama oleh 12 ormas Kota Bekasi, di Nic's Cafe and Resto, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (16/4) malam.

Mereka terdiri dari Pemuda Demokrat Indonesia, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Kosgoro, Gerakan Pemuda Anshor, Perhimpunan Wanita Nasional (Perwanas), Mahasiswa Lumbung Informasi Rakyat (MAHALI), Ukhuwah Sufi Muda, Indonesia Fight Coruption, dan Forum Pemuda Perumahan.

Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bekasi, King Vidor mengatakan Indonesia wajib kembali ke UUD 1945 murni. Sebab UUD 1945 yang sudah diamendemen empat kali (1999-2002) kelewat kebablasan. Contohnya dalam sistem politik lewat pemilihan langsung dan otonomi daerah sebagai turunan amendemen terhadap konstitusi menimbulkan demokrasi sontoloyo. Imbasnya adalah muncul para politikus busuk yang korup serta raja-raja kecil di tingkat daerah.

“Inilah demokrasi yang sontoloyo yang tidak menghasilkan kesejahteraan untuk rakyat,” kata King Vidor.

Satu hal, King Vidor menambahkan jika dibiarkan terus lambat laun Indonesia bisa bubar dan tidak ada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai panduan pembangunan nasional serta acuan berbangsa dan bernegara.

“Karena itu dengan segenap kerendahan hati kami minta pemerintah Indonesia kembali ke UUD 1945 murni," tukasnya selaku inisiator manifesto seraya berharap gerakan ini bergulir di daerah lain.

Ketua Perwanas Kota Bekasi, Nyimas Sakuntala Dewi mengatakan, UUD 1945, Pancasila dan NKRI merupakan harga mati. Perwanas siap mempertahankan UUD 1945 yang asli, Pancasila dan NKRI. Sementara itu, Ketua GMNI Bekasi, Halason juga sepakat agar negara ini kembali ke UUD 1945 asli.

Sekjen GPII M Rojak menegaskan banyak produk undang-undang sejak era reformasi 1998 merupakan pesanan dari kapitalis asing sehingga kembali ke UUD 1945 asli menjadi penting. Adapun pengurus Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kota Bekasi, Kusnadi mengatakan, mengingat kondisi negara yang kian semrawut, maka negara wajib kembali ke UUD 1945 sebagaima sebuah landasan negara yang fundamental.

Selain pernyataan sikap beberapa elemen kritis, Pemuda Demokrat Indonesia Bekasi menggelar pula dialog kebangsaan bertajuk Nasionalisme Menantang Tatanan Dunia Baru Versi Konspirasi Global, Sabtu (16/4). Hadir sebagai pembicara almunus GMNI UI dan pendiri AJI, Dhia Prekasha Yoedha; dosen Universitas NU Jakarta, Amsar A Dulmanan dengan dipandu moderator, mantan Presidium GMNI, K Wisnubroto.

Dhia Prekasha Yoedha mengingatkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan kristalisasi ide antara elemen tokoh pergerakan kemerdekaan nasionalis, sosialis, dan Islam. Pun, tawaran Pancasila, yang digali dari nilai-nilai Nusantara oleh Bung Karno, disetujui seluruh anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diwakili kaum nasionalis, Islam, peranakan Arab, peranakan Tionghoa, dan kristen/katolik. "Konspirasi global membuat kita kehilangan jati diri, padahal nilai-nilai Nusantara sudah termuat di Pancasila dan UUD 1945. Amendemen UUD 1945 membuat roh nasionalisme hilang."

BACA JUGA

1. Syarwan Hamid: Kembali ke UUD 1945 atau Jokowi-JK Lengser
2. Amendemen UUD 1945 Jadi Pemicu Utama Kerusakan Bangsa Indonesia
3. Sistem Tata Kelola Migas Menabrak UUD 1945
4. Aktivis: DPRD Bekasi tidak Berhak Simpulkan Audit Medis Falya Blegur