Seruan Hindari Politik Identitas Harus Jadi Komitmen Semua Pihak
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid (kiri). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/YU
MerahPutih.com - Seruan Presiden Joko Widodo agar semua pihak menghindari politik identitas hendaknya menjadi semangat dan komitmen para elite politik maupun masyarakat.
"Iya harus menjadi semangat dan komitmen semua pihak," kata Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa.
Baca Juga:
Jokowi Minta Jangan Ada Lagi Politik Identitas dan Politisasi Agama
Dikutip dari Antara, Jazilul menuturkan ajakan Presiden Jokowi tersebut sangat meneduhkan dan menjadi harapan rakyat.
"Apalagi menjelang tahun-tahun politik yang biasanya isu-isu politik identitas muncul ke muka. Tantangan Indonesia ke depan sangat berat khususnya di bidang pangan energi dan tenaga kerja sehingga dibutuhkan persatuan dan gotong royong segenap elemen masyarakat karena persoalan nyata rakyat ini harus menjadi prioritas dan butuh kekuatan solidaritas bersama," tuturnya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta semua elemen bangsa untuk menghindari politik identitas agar Pemilu 2024 berlangsung aman dan damai.
Baca Juga:
Kapolri Ingatkan Jika Politik Identitas Memicu Terjadinya Perpecahan
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, mengingatkan agar masyarakat maupun elite politik untuk terus mendewasakan demokrasi Indonesia dan memperkuat konsolidasi nasional dengan menghindari politik identitas serta politisasi agama demi mencegah polarisasi sosial.
"Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat," ujar Presiden. (*)
Baca Juga:
Bawaslu Minta Pemilih Jangan Mau Digiring Isu Politik Identitas dan SARA
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
Parpol Wajib Tahu, Catat Titik-Titik Steril Atribut Politik di Jakarta!
Aturan Baru, Pemasangan Atribut Parpol di Ruang Publik Jakarta Maksimal 6 Hari
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Krisis Venezuela Jadi Alarm Keras, DPR Desak Ketahanan Energi Nasional Diperkuat