Sertifikasi Profesi Jadi Cara Kemenaker Turunkan Angka Pengangguran

MerahPutih.com - Pemerintah mengklaim jumlah pengangguran terbuka Indonesia mengalami penurunan sekitar 950 ribu orang pada Februari 2021. Dibandingkan agustus 2020 tercatat akibat pandemi pengangguran mencapai 9,7 juta.

"Dengan segala cara kita bisa menurunkan pengangguran kita berkurang 950 ribu," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/5).

Baca Juga:

Industri Sawit Diharapkan Serap Pengangguran Lulusan SMK

Data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk usia kerja Indonesia pada Februari 2021 berjumlah 205,36 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 139,81 juta atau 68,08 persen adalah angkatan kerja. Dengan rincian 131,06 juta atau 93,74 persen berstatus bekerja dan 8,75 juta atau 6,26 persen berstatus penganggur terbuka.

Sebanyak 59,62 persen berstatus pekerja informal dan sebagian besar berpendidikan maksimal SD ke bawah (40,38 persen). Namun demikian, tingkat pengangguran tertinggi justru berpendidikan SMK sebanyak 11,45 persen, diikuti SMA (8,55 persen), universitas (6,97 persen) dan diploma (6,61 persen). Sementara tingkat pengangguran berpendidikan SMP hanya 5,87 persen dan maksimal SD hanya 3,13 persen.

Kemnaker, kata Menaker Ida, telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi ketidakcocokan antara kebutuhan industri dan kemampuan pekerja, yaitu transformasi balai latihan kerja (BLK) dan link and match ketenagakerjaan.

Ia menegaskan, dua Kebijakan Kemnaker untuk mengatasi mismatch ketenagakerjaan tahun 2020-2024 yaitu yang pertama transformasi Balai Latihan Kerja dengan arah kebijakan mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan intenasional.

“Transformasi BLK dilakukan dengan reformasi kelembagaan, sampai reorientasi SDM untuk meningkatkan kualitas layanan BLK," katanya.

Pihaknya, lanjut Ida, terus melakukan optimalisasi potensi kapasitas latih UPTP, UPTD, dan BLK Komunitas kepada 483.991 orang per tahun, untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dengan sebaran di seluruh Indonesia.

Kebijakan yang kedua, lanjut ia, link and match Ketenagakerjaan dengan arah kebijakan membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja.

Ida menegaskan, mendukung sertifikasi kompetensi lulusan pendididkan dan pelatihan vokasi, terdapat pula 1.925 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

"Lembaga ini telah siap melaksanakan sertifikasi bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

Jokowi: Sekarang Ini 10 Juta Pengangguran di Negara Kita