Eddy Flo
MerahPutih.Com - Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Balongan (SPPBB) Kabupaten Indramayu meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan kesepakatan kerja sama proyek pengembangan kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) melalui segala mekanisme yang merugikan negara (JV, Inbreng).
Hal ini dikatakan Ketua Umum SPPBB, Tri Wahyudi, saat menggelar jumpa pers di Sekretariat SPPBB Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin (25/9).
Selain itu SPPBB meminta presiden Jokowi harus menerbitkan Perpres yang menugaskan pembangunan kilang baru sepenuhnya dilakukan oleh Pertamina sebagai penugasan negara. Dengan demikian, maka Pertamina akan dengan mudah mendapatkan dukungan permodalan.
" Kami sangat kecewa dengan adanya upaya pengkerdilan Pertamina dan privatisasi dalam rencana proyek pengembangan kilang," ujar Tri Wahyudi, Senin (25/9).
SPPBB juga meminta Kemenhubagar bersikap tegas dan mendukungan penuh terhadap perusahaan milik negara (Pertamina) dalam bisnis avtur. Hal itu dengan mensyaratkan jika pihak asing/swasta ingin berbisnis avtur di Indonesia maka mereka diharuskan membangun kilang untuk mengolah avtur di Indonesia.
" Disribusi (avtur milik asing/swasta) pun tidak hanya di daerah-daerah ‘basah’ saja," tegas Tri Wahyudi.
Lanjut Tri, saat ini ada upaya perusahaan asing/swasta dengan dukungan pemerintah untuk melakukan distribusi/berbisnis avtur, tapi hanya dilakukan pada bandara-bandara besar/daerah ‘basah’.
Adapun bandara besar/daerah ‘basah’ itu di antaranya di Jakarta, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Manado, Balikpapan dan Batam.
Jika pemerintah tetap membuka dan memberi kesempatan kepada pihak asing/swasta untuk berbisnis avtur hanya pada bandara-bandara ‘basah’, maka pemerintah pun tidak boleh melarang Pertamina ketika menghentikan bisnis dan penyaluran avtur di bandara-bandara kecil di seluruh NKRI.
" SPPBB memandang ini merupakan usaha para pemburu rente yang terus berupaya mengkerdilkan Pertamina di sektor hulu, distribusi dan hilir," tutur Tri.
Oleh karenanya, lanjut Tri, SPPBB sangat mendukung program pengembangan kilang melalui proyek RDMP sebagai tuntutan pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri. Namun, hal itu dilakukan dengan menggunakan sumber dana dalam negeri (mandiri).
Berita ini ditulis berdasarkan laporan Mauritz, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
Ikuti berita menarik lainnya dari Cirebon dalam artikel: Wali Kota Cirebon Geram Tanggapi Pernyataan Dirjen Dukcapil
