Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PRESIDEN Partai Buruh Said Iqbal sepakat Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang upah minimum buruh perlu dibahas secara hati-hati untuk kepentingan pengusaha dan buruh. Hal itu disampaikan Said Iqbal saat menyoroti kekosongan hukum terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal upah minimum.
?
“Sepanjang disepakati para pihak. Kami setuju membahas hati-hati, detail, dan penuh keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan buruh,” ujar Iqbal di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).
?
Said Iqbal mengatakan pihaknya bersepakat permenaker tentang kebijakan upah minimum tidak harus dikeluarkan 21 November.
?
“Bisa saja akhir Desember, menjelang 1 hari pemberlakuan. Boleh. Ini kan post major, dengan keputusan MK dikeluarkan ketika proses perundingan upah sedang dijalankan,” tuturnya.
Baca juga:
?
Menurutnya, hal yang berkaitan dengan hukum bakal dibahas terlebih dahulu oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
?
Ia juga mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023 tentang Pengupahan sudah tidak berlaku pascaputusan MK. “Pemerintah dan DPR menyatakan sesuai keputusan MK tidak lagi memberlakukan. Mudah-mudahan buruh di seluruh Indonesia mendengar ini,” ungkapnya.
?
Ia juga meminta semua pihak tenang dan bersabar. Pasalnya, PP 51 sudah tak berlaku lagi sehingga tidak ada lagi batas atas dan bawah.
?
“Tidak ada lagi Pasal 26A PP nomor 51 2023 yang menyatakan kenaikan upah hanya alfa dikalikan pertumbuhan ekonomi kalau dia konsumsi rata-ratanya di bawah upah minimum,” pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Buruh Tentang Cipta Kerja.
