Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera telah menimbulkan kerugian serius pada sektor pendidikan, dengan tercatat 1.009 sekolah mengalami kerusakan berat.
Menyikapi situasi darurat ini, Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar segera mengambil tindakan tanggap bencana. Tujuannya adalah memastikan hak pendidikan anak-anak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap terjamin.
“Ketika ada bencana alam seperti ini, kita harus selamatkan lebih dulu tempat-tempat belajar, karena pendidikan itu menyiapkan masa depan anak-anak kita,” kata Fikri dalam keterangannya, Rabu (3/12)
Fikri menyadari bahwa upaya revitalisasi lebih dari seribu sekolah yang rusak memerlukan biaya besar yang tidak mungkin dipenuhi sepenuhnya oleh anggaran reguler Kemendikdasmen.
Baca juga:
PBB Ungkapkan Duka Bencana Sumatera, Siap Dukung Upaya Kemanusiaan
Oleh karena itu, ia mendorong kementerian untuk segera berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar dapat mengakses Dana Siap Pakai (DSP) atau dana on call penanggulangan bencana.
“Biaya yang dibutuhkan sangat besar, anggaran di Kemendikdasmen tidak cukup maka Kemendikdasmen perlu berkoordinasi dengan BNPB untuk mengantisipasi hal ini, di sana ada anggaran recalling bencana.”
Penyiapan Sekolah Darurat dan Trauma Healing
Selain masalah pendanaan, Fikri menyoroti pentingnya sinergi kuat antara pemerintah pusat dan tiga pemerintah daerah terdampak, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Ia mendesak agar fasilitas sekolah darurat segera disediakan, namun dengan syarat harus memperhatikan kondisi psikologis siswa.
Dia mengingatkan bahwa asesmen terhadap trauma siswa harus dilakukan sebelum proses belajar mengajar dimulai.
“Kami juga mendorong Kemendikdasmen untuk menyiapkan fasilitas sekolah darurat bagi anak-anak yang terdampak bencana dengan catatan sudah dipastikan tidak mengalami trauma. Apabila mengalami trauma, maka perlu dilakukan upaya trauma healing,” imbuh mantan Guru SMK di Kota Tegal ini.
Untuk memaksimalkan pemulihan psikologis, Fikri menyarankan pendekatan lintas sektoral terintegrasi. Kemendikdasmen diminta bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Kolaborasi ini bertujuan menerapkan metode trauma healing yang efektif, seperti melalui pembelajaran yang menyenangkan di sekolah-sekolah darurat.
Solusi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Mitigasi dalam RUU Sisdiknas
Sebagai solusi pembelajaran sementara di tengah keterbatasan infrastruktur, Fikri menyarankan penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Namun, mengingat jaringan internet di lokasi bencana kemungkinan lumpuh, pemerintah perlu proaktif menyediakan modul fisik yang relevan bagi siswa.
“PJJ ini bisa menjadi solusi sementara. Mengingat belum ada fasilitas internet yang memadai, pemerintah perlu menyiapkan modul-modul belajar yang relevan,” ujar Fikri.
Baca juga:
Pemerintah Diharap Evaluasi Mitigasi Bencana Usai Banjir Bandang Beruntun di Sumatera
Lebih lanjut, Fikri mengungkapkan bahwa DPR RI saat ini sedang membahas mitigasi pendidikan dalam situasi darurat melalui Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Hal ini didasari posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan cincin api (ring of fire), yang menuntut sistem pendidikan nasional agar adaptif dan tangguh menghadapi potensi bencana.
“Salah satu yang dibahas dalam RUU Sisdiknas ini adalah pendidikan di saat bencana, karena kita berada di ring of fire dan pengalaman bencana yang selalu muncul,” pungkasnya.
