Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Meski telah minta maaf, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain kembali menuai kecaman terkait pernyataannya kontroversialnya tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Kali ini, Tengku disemprit lembaganya sendiri, MUI.
Bahkan, MUI sampai menegaskan yang disampaikan Tengku Zulkarnain tentang Pemerintah akan melegalkan zina lewat RUU PKS adalah sikap pribadi dan tidak mengatas namakan organisasi.
"Sehingga MUI tidak bertanggung jawab atas pernyataannya tersebut," kata Waketum MUI Zainut Tauhid Sa'adi, kepada Merahputih.com di Jakarta, kemarin.
Zainut menilai, sangat tidak benar apa yang disampaikan Tengku bersumber dari hasil kajian staf ahli MUI atau Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang). Yang mengatakan dalam RUU PKS ditemukan pasal kewajiban pemerintah untuk menyediakan alat kontrasepsi untuk pasangan remaja dan pemuda yang ingin melakukan hubungan seksual.
"Sehingga apa yang disampaikan oleh TZ sama sekali tidak berdasar dan merupakan bentuk kecerobohan yang sangat nyata," ujar Zainut.
Zainut menjelaskan, MUI memang memiliki perhatian serius terhadap RUU PKS ini sehingga menugaskan kepada Komisi Kumdang dan Komisi Fatwa untuk melakukan pengkajian dan pendalaman terhadap RUU PKS, yang hasilnya nanti akan direkomendasikan kepada DPR dan Pemerintah.
"Tujuannya agar RUU PKS tersebut isinya tidak bertentangan dengan nilai agama dan Pancasila," tutur dia.
Agar polemik ini tak berkepanjangan, Zainut mengimbau kepada semua pihak khususnya tokoh agama, masyarakat dan elit politik untuk lebih bijak, cermat dan berhati-hati dalam menyampaikan pendapat kepada publik.
"Supaya terhindar dari berita bohong dan fitnah yang dapat membuat konflik dan kegaduhan di masyarakat," tutup petinggi MUI itu. (Knu)
