MUI Ingatkan DPR dan Pejabat Jangan Bicara Yang Bisa Menyinggung Rakyat
Aksi Massa Driver Ojol Geruduk Mako Brimob Kwitang Jakarta
MerahPutih.com - Demonstrasi massa meluas di Indonesia imbas tuntutan raktyat atas kebijakan DPR RI dan pemerintah terus berlanjut hingga Jumat (29/8) malam.
Demo makin meluas setelah pemakaman seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan yang meninggal setelah dilindas mobil rantis Polri, sedangkan pengemudi lainnya, Moh Umar Amarudin dikabarkan masih dalam perawatan.
Demontrasi ini juga buntut dari pernyataan asal anggota DPR menghadapi kritik rakyat yang saat ini tengah di landa berbagai kesulitan terutama ekonomi.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau kepada seluruh anggota DPR RI agar tak menyinggung masyarakat ketika berbicara atau menyampaikan pernyataan di depan publik.
Baca juga:
"Kepada para anggota DPR, MUI mengharapkan agar jangan sampai menimbulkan atau mengucapkan sesuatu hal yang menyinggung masyarakat," kata Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan MUI Masduki Baidlowi di Jakarta, Jumat (29/8).
Ia menegaskan kondisi perekonomian masyarakat saat ini sedang sulit sehingga DPR RI selaku wakil rakyat semestinya bisa memahami dan melindungi seluruh warga negara Indonesia.
"Masyarakat saat ini sangat menderita di bawah, secara ekonomi pekerjaan susah, semuanya susah, oleh karena itu, wakil rakyat sebagai lembaga yang mewakili masyarakat semestinya sangat memahami apa yang menjadi derita mereka," ujar dia.
Masduki menekankan agar para anggota DPR RI tidak menyampaikan ucapan-ucapan atau tindakan yang bisa membuat masyarakat tersinggung.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
MUI Minta Umat Islam Gelar Shalat Gaib untuk Korban Longsor dan Banjir di Sumut
LMKN Dikritik Tak Punya Arah Jelas, DPR Pertanyakan Potensi Royalti Nasional dan Nilai yang Dilaporkan
DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh, Total 46 Ribu Jiwa Terpaksa Mengungsi Massal
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
RUU Penyadapan dan Pengelolaan Air Minum Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
RUU Danantara Hingga Kejaksaan Lenyap dari Prolegnas Prioritas 2026, DPR Fokus Legislasi yang Realistis
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
DPR Sebut Mengirim TNI ke Gaza Tanpa Jaminan Kesejahteraan Keluarga yang Ditinggalkan Merupakan Keputusan Zolim
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
DPR Diminta Tak Tutup Mata Terhadap Dua Tersangka Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, MKD Harus Bertindak Cepat