Sempat Bersitegang dengan PDIP, PKS Sampaikan Penolakan Kenaikan BBM di Rapur DPRD

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 06 September 2022
Sempat Bersitegang dengan PDIP, PKS Sampaikan Penolakan Kenaikan BBM di Rapur DPRD

Suasana Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rapat Paripurna (Rapur) DPRD penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2021 diwarnai ketegangan.

Adu argumen terjadi antara Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani dengan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.

Baca Juga:

Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional Jika Harga BBM Tak Diturunkan

Ketegangan terjadi akibat Achmad menyampaikan penolakannya terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) disela-sela Rapur DPRD.

"Yang pertama, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," ujar Yani saat Rapur di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (6/9).

Yani beranggapan, dengan penyampaian penolakan kenaikan dari Fraksi PKS ini, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang juga sebagai politikus PDIP bisa sampaikan aspirasinya ke Pemerintah Pusat.

"Yang kedua, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk meneruskan kepada pemerintah pusat, pernyataan sikap kami ini dalam menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," lanjutnya.

Di tengah penyampaian, Gembong Warsono pun langsung melakukan intrupsi. Menurutnya, Rapur ini terkait pembahasan Jakarta bukan ke ranah Pemerintah Pusat.

Baca Juga:

Harga Sembako Melonjak Imbas BBM Naik, IKAPPI Minta Tak Saling Salahkan

"Tolong pimpinan, hal seperti ini tegas, momentum rapat paripurna ini adalah penyampaian P2APBD. Tidak ada penyampaian sikap politik partai, tolong itu jadi catatan pimpinan," cetusnya.

Yani pun masih melanjutkan penyampaiannya. Sebab ia beralasan bahwa forum ini merupakan tempat yang tepat untuk menyampaikan aspirasi rakyat terkait penolakan kenaikan harga BBM dan juga sikap PKS yang menolak secara tegas kenaikan BBM.

"Pimpinan saya kira kini kita berada di dalam forum DPRD yang merupakan perwakilan partai politik. Di belakang kami masyarakat sudah menyampaikan aspirasi, tidak ada salahnya kami sampaikan dalam forum ini. Agar apa yang kami sampaikan bisa sampai pada pemerintah pusat," ucapnya.

Tak hanya itu, tampak terlihat didalam forum anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta berdiri sambil membentangkan poster yang bertuliskan "PKS Menolak Kenaikan BBM,".

"Tolong teman-teman dari Fraksi PKS berdiri. tunjukkan jati dirimu. kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. terima kasih," kata Yani. (Asp)

Baca Juga:

Imbas Kenaikan BBM, Gibran akan Pangkas DAU 2 Persen Untuk Bansos APBD

#DPRD DKI Jakarta #PDIP #PKS #BBM
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Harga Pertamax Naik, DPR Ingatkan Tarif Listrik dan LPG Subsidi Terancam Terdampak
Kenaikan harga Pertamax masih menjadi polemik. DPR mengingatkan tarif listrik hingga LPG subsidi ikut terdampak.
Soffi Amira - Minggu, 14 Juni 2026
Harga Pertamax Naik, DPR Ingatkan Tarif Listrik dan LPG Subsidi Terancam Terdampak
Indonesia
QR Code MyPertamina Bakal Berubah-ubah, BPH Migas Perketat Pembelian BBM Subsidi
Pemerintah akan mengubah QR Code di MyPertamina. Nantinya, pembelian BBM subsidi akan diperketat.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
QR Code MyPertamina Bakal Berubah-ubah, BPH Migas Perketat Pembelian BBM Subsidi
Fun
BAIC BJ30 Hybrid Jadi Solusi di Tengah Kenaikan Harga BBM, Konsumsi Tembus 15,5 Km per Liter!
BAIC BJ30 Hybrid bisa menjadi solusi di tengah kenaikan harga BBM. Konsumsi BBM mobil ini menembus 15,5 km per liter.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
BAIC BJ30 Hybrid Jadi Solusi di Tengah Kenaikan Harga BBM, Konsumsi Tembus 15,5 Km per Liter!
Indonesia
Pemerintah Pastikan Harga Pertalite dan Biosolar Tidak Naik, Bahlil Ungkap Alasannya
Pemerintah memastikan harga Pertalite dan Biosolar tidak naik. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan alasannya.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
Pemerintah Pastikan Harga Pertalite dan Biosolar Tidak Naik, Bahlil Ungkap Alasannya
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Indonesia
Gugat UU Migas ke MK, Pemohon Persoalkan Penetapan Harga BBM yang Mengacu Harga Global
MK menggelar sidang uji materi UU Migas. Pemohon menilai mekanisme penetapan harga BBM yang mengacu harga minyak global bertentangan dengan amanat konstitusi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
Gugat UU Migas ke MK, Pemohon Persoalkan Penetapan Harga BBM yang Mengacu Harga Global
Indonesia
Dampak Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Bagi Kelas Menengah
Meski merestui penyesuaian harga komersial, DPR bersama Pemerintah fokus mengunci stabilitas harga BBM subsidi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Dampak Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Bagi Kelas Menengah
Indonesia
Harga Pertamax 92 Naik, Bisa Bikin Warga Beralih ke Pertalite
Selisih harga semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite berpotensi mengubah perilaku konsumen
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Harga Pertamax 92 Naik, Bisa Bikin Warga Beralih ke Pertalite
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Bagikan