Sempat Bersitegang dengan PDIP, PKS Sampaikan Penolakan Kenaikan BBM di Rapur DPRD


Suasana Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Rapat Paripurna (Rapur) DPRD penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2021 diwarnai ketegangan.
Adu argumen terjadi antara Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani dengan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.
Baca Juga:
Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional Jika Harga BBM Tak Diturunkan
Ketegangan terjadi akibat Achmad menyampaikan penolakannya terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) disela-sela Rapur DPRD.
"Yang pertama, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," ujar Yani saat Rapur di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (6/9).
Yani beranggapan, dengan penyampaian penolakan kenaikan dari Fraksi PKS ini, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang juga sebagai politikus PDIP bisa sampaikan aspirasinya ke Pemerintah Pusat.
"Yang kedua, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk meneruskan kepada pemerintah pusat, pernyataan sikap kami ini dalam menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," lanjutnya.
Di tengah penyampaian, Gembong Warsono pun langsung melakukan intrupsi. Menurutnya, Rapur ini terkait pembahasan Jakarta bukan ke ranah Pemerintah Pusat.
Baca Juga:
Harga Sembako Melonjak Imbas BBM Naik, IKAPPI Minta Tak Saling Salahkan
"Tolong pimpinan, hal seperti ini tegas, momentum rapat paripurna ini adalah penyampaian P2APBD. Tidak ada penyampaian sikap politik partai, tolong itu jadi catatan pimpinan," cetusnya.
Yani pun masih melanjutkan penyampaiannya. Sebab ia beralasan bahwa forum ini merupakan tempat yang tepat untuk menyampaikan aspirasi rakyat terkait penolakan kenaikan harga BBM dan juga sikap PKS yang menolak secara tegas kenaikan BBM.
"Pimpinan saya kira kini kita berada di dalam forum DPRD yang merupakan perwakilan partai politik. Di belakang kami masyarakat sudah menyampaikan aspirasi, tidak ada salahnya kami sampaikan dalam forum ini. Agar apa yang kami sampaikan bisa sampai pada pemerintah pusat," ucapnya.
Tak hanya itu, tampak terlihat didalam forum anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta berdiri sambil membentangkan poster yang bertuliskan "PKS Menolak Kenaikan BBM,".
"Tolong teman-teman dari Fraksi PKS berdiri. tunjukkan jati dirimu. kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. terima kasih," kata Yani. (Asp)
Baca Juga:
Imbas Kenaikan BBM, Gibran akan Pangkas DAU 2 Persen Untuk Bansos APBD
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

BBM di SPBU Merek Asing Langka, Pertamina Bantah Lakukan Monopoli

Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Kementerian ESDM Minta Shell dan BP Kirim Data Spesifikasi BBM untuk Diolah dan Diserahkan ke Pertamina

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
