Sempat Bersitegang dengan PDIP, PKS Sampaikan Penolakan Kenaikan BBM di Rapur DPRD

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 06 September 2022
Sempat Bersitegang dengan PDIP, PKS Sampaikan Penolakan Kenaikan BBM di Rapur DPRD

Suasana Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Rapat Paripurna (Rapur) DPRD penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2021 diwarnai ketegangan.

Adu argumen terjadi antara Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani dengan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.

Baca Juga:

Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional Jika Harga BBM Tak Diturunkan

Ketegangan terjadi akibat Achmad menyampaikan penolakannya terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) disela-sela Rapur DPRD.

"Yang pertama, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," ujar Yani saat Rapur di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (6/9).

Yani beranggapan, dengan penyampaian penolakan kenaikan dari Fraksi PKS ini, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang juga sebagai politikus PDIP bisa sampaikan aspirasinya ke Pemerintah Pusat.

"Yang kedua, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk meneruskan kepada pemerintah pusat, pernyataan sikap kami ini dalam menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," lanjutnya.

Di tengah penyampaian, Gembong Warsono pun langsung melakukan intrupsi. Menurutnya, Rapur ini terkait pembahasan Jakarta bukan ke ranah Pemerintah Pusat.

Baca Juga:

Harga Sembako Melonjak Imbas BBM Naik, IKAPPI Minta Tak Saling Salahkan

"Tolong pimpinan, hal seperti ini tegas, momentum rapat paripurna ini adalah penyampaian P2APBD. Tidak ada penyampaian sikap politik partai, tolong itu jadi catatan pimpinan," cetusnya.

Yani pun masih melanjutkan penyampaiannya. Sebab ia beralasan bahwa forum ini merupakan tempat yang tepat untuk menyampaikan aspirasi rakyat terkait penolakan kenaikan harga BBM dan juga sikap PKS yang menolak secara tegas kenaikan BBM.

"Pimpinan saya kira kini kita berada di dalam forum DPRD yang merupakan perwakilan partai politik. Di belakang kami masyarakat sudah menyampaikan aspirasi, tidak ada salahnya kami sampaikan dalam forum ini. Agar apa yang kami sampaikan bisa sampai pada pemerintah pusat," ucapnya.

Tak hanya itu, tampak terlihat didalam forum anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta berdiri sambil membentangkan poster yang bertuliskan "PKS Menolak Kenaikan BBM,".

"Tolong teman-teman dari Fraksi PKS berdiri. tunjukkan jati dirimu. kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. terima kasih," kata Yani. (Asp)

Baca Juga:

Imbas Kenaikan BBM, Gibran akan Pangkas DAU 2 Persen Untuk Bansos APBD

#DPRD DKI Jakarta #PDIP #PKS #BBM
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
BBM di SPBU Merek Asing Langka, Pertamina Bantah Lakukan Monopoli
kuota impor BBM yang didapatkan Pertamina dan masing-masing SPBU swasta sudah disesuaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta BPH Migas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 September 2025
BBM di SPBU Merek Asing Langka, Pertamina Bantah Lakukan Monopoli
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Kementerian ESDM Minta Shell dan BP Kirim Data Spesifikasi BBM untuk Diolah dan Diserahkan ke Pertamina
Namun, jika Pertamina membutuhkan impor tambahan untuk memenuhi permintaan SPBU swasta, impor tersebut hanya bisa dilakukan oleh Pertamina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Kementerian ESDM Minta Shell dan BP Kirim Data Spesifikasi BBM untuk Diolah dan Diserahkan ke Pertamina
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Bagikan