Selesainya Sodetan Ciliwung Bukti Kebijakan Gubernur Tak Boleh Bertentangan Presiden

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 01 Agustus 2023
Selesainya Sodetan Ciliwung Bukti Kebijakan Gubernur Tak Boleh Bertentangan Presiden

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam sambutan peresmian sodetan Ciliwung di Inlet Sodetan Ciliwung Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (31/7/2023). ANTARA/Siti Nurhaliza

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Setelah mangkrak kurang lebih 6 taun, Sodetan Ciliwung yang dibangun untuk mengatasi banjir di Jakarta telah diresmikan, Senin (31/7) pagi. Sodetan Kali Ciliwung merupakan proyek peninggalan Presiden Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI pada 2012 lalu.

Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, William A. Sarana mengatakan, langkah cepat Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang telah menyelesaikan proyek Sodetan Ciliwung patut diancungi jempol.

Baca Juga:

Pj Heru Sebut Sodetan Ciliwung Inisiasi Jokowi Atasi Banjir Jakarta

"Ini jadi pembelajaran. Kalau Pj Gubernur tegak lurus dengan Presidennya, masalah apapun cepat selesai. Indonesia adalah negara kesatuan, Presiden adalah pimpinan dari seluruh Gubernur," ucapnya.

Selain itu, konstitusi juga mengamanahkan bahwa dalam NKRI, presiden adalah Kepala Pemerintahan yang punya kewenangan mengatur dan mengkoordinasikan jalannya pemerintah daerah di luar bingkai otonomi daerah.

"Gubernur tidak boleh punya agenda sendiri yang bertentangan dengan Kebijakan Presiden. Dalam hal ini misalnya, Gubernur bertugas membebaskan lahan dan Presiden melalui Menteri PUPR melakukan normalisasi. Kalau Gubernur punya konsep bertentangan dengan Presiden dalam penanganan banjir, maka proses itu akan mangkrak," jelasnya.

Baca Juga:

Sodetan Ciliwung Diresmikan, Jokowi Klaim Mayoritas Persoalan Banjir Jakarta Beres

William mengatakan dalam mengurus DKI Jakarta dengan masalah kompleksnya tidak bisa dilakukan oleh Gubernur sendirian, harus bersama Presiden karena berkaitan dengan kota-kota sekitar Jakarta seperti Bogor misalnya dalam kontek pengendalian banjir dari hulu ke hilir.

"Diperlukan sinergitas antara gubernur yang memimpin daerah dengan pemerintah pusat, khususnya Presiden untuk mengatur kebijakan antar Provinsi nantinya," tegas William. (Asp)

Baca Juga:

Pj Heru Klaim Sodetan Ciliwung ke BKT Kurangi Banjir Radius 200 Hektare

#DKI Jakarta #Sungai Ciliwung #Heru Budi Hartono #Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Lebih Rendah Rp 291 Ribu dari Bekasi, KSPI Desak Pramono Revisi UMP Jakarta 2027
Said Iqbal mendesak Pramono Anung merevisi UMP Jakarta 2027 menjadi Rp6.427.000. KSPI menilai upah saat ini belum mencerminkan kebutuhan hidup buruh.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 21 November 2026
Lebih Rendah Rp 291 Ribu dari Bekasi, KSPI Desak Pramono Revisi UMP Jakarta 2027
Indonesia
Jakarta Perluas Normalisasi Sungai Hadapi Banjir saat Musim Hujan
Upaya normalisasi ini sudah mulai dikerjakan sejak awal tahun lalu.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
Jakarta Perluas Normalisasi Sungai Hadapi Banjir saat Musim Hujan
Indonesia
Dishub DKI Terjunkan 100 Personel Dukung Konser Guns N' Roses
Budi menyebut 100 petugas tersebut dikerahkan untuk mengatur lalu lintas di sekitar GBK. Dishub DKI juga menyediakan shuttle bus gratis bagi penonton.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
Dishub DKI Terjunkan 100 Personel Dukung Konser Guns N' Roses
Indonesia
Buruh Minta UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 6,21 Juta
Alasan dasar penaikan UMP DKI tahun depan Rp 6,12 juta yakni inflasi di angka 3,01 persen dan pertumbuhan ekonomi di angka 5,67 persen.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Buruh Minta UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 6,21 Juta
Indonesia
Jokowi Buka Suara soal Relawan Dukung Dasco Jadi Wapres, Tegaskan tak Beri Arahan
Jokowi merespons dukungan relawan yang mengusulkan Sufmi Dasco Ahmad menjadi wapres Prabowo. Ia menegaskan dukungan tersebut merupakan hak politik relawan.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
Jokowi Buka Suara soal Relawan Dukung Dasco Jadi Wapres, Tegaskan tak Beri Arahan
Indonesia
Kendaraan Kopdes Merah Putih Parkir Kawasan Rorotan, Gubernur Pramono: cuma Sementara
Pramono menegaskan penggunaan lahan untuk parkir Kopdes Merah Putih bersifat sementara dan tidak ada kerja sama permanen.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
 Kendaraan Kopdes Merah Putih Parkir Kawasan Rorotan, Gubernur Pramono: cuma Sementara
Indonesia
Gubernur Pramono Terima Aduan Dugaan Penjualan Hewan Curian di Jatinegara, Perintahkan Bawahan Cek
Jajaran Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) diminta menindaklanjuti dugaan penjualan hewan curian di Pasar Hewan Jatinegara.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Gubernur Pramono Terima Aduan Dugaan Penjualan Hewan Curian di Jatinegara, Perintahkan Bawahan Cek
Indonesia
Petugas Dishub DKI Diingatkan tak Terima Setoran Parkir Liar, Terancam Sanksi
Dishub DKI tidak memberikan izin kepada juru parkir liar dan setiap petugas dilarang keras menerima setoran dalam bentuk apa pun.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Petugas Dishub DKI Diingatkan tak Terima Setoran Parkir Liar, Terancam Sanksi
Indonesia
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Pemerintah DKI sebaiknya mengalokasikan anggarannya untuk program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Ia juga mendorong bawahannya untuk mengkaji langsung penyebab gangguan listrik tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Bagikan