Selesainya Sodetan Ciliwung Bukti Kebijakan Gubernur Tak Boleh Bertentangan Presiden

MerahPutih.com - Setelah mangkrak kurang lebih 6 taun, Sodetan Ciliwung yang dibangun untuk mengatasi banjir di Jakarta telah diresmikan, Senin (31/7) pagi. Sodetan Kali Ciliwung merupakan proyek peninggalan Presiden Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI pada 2012 lalu.

Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, William A. Sarana mengatakan, langkah cepat Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang telah menyelesaikan proyek Sodetan Ciliwung patut diancungi jempol.

Baca Juga:

Pj Heru Sebut Sodetan Ciliwung Inisiasi Jokowi Atasi Banjir Jakarta

"Ini jadi pembelajaran. Kalau Pj Gubernur tegak lurus dengan Presidennya, masalah apapun cepat selesai. Indonesia adalah negara kesatuan, Presiden adalah pimpinan dari seluruh Gubernur," ucapnya.

Selain itu, konstitusi juga mengamanahkan bahwa dalam NKRI, presiden adalah Kepala Pemerintahan yang punya kewenangan mengatur dan mengkoordinasikan jalannya pemerintah daerah di luar bingkai otonomi daerah.

"Gubernur tidak boleh punya agenda sendiri yang bertentangan dengan Kebijakan Presiden. Dalam hal ini misalnya, Gubernur bertugas membebaskan lahan dan Presiden melalui Menteri PUPR melakukan normalisasi. Kalau Gubernur punya konsep bertentangan dengan Presiden dalam penanganan banjir, maka proses itu akan mangkrak," jelasnya.

Baca Juga:

Sodetan Ciliwung Diresmikan, Jokowi Klaim Mayoritas Persoalan Banjir Jakarta Beres

William mengatakan dalam mengurus DKI Jakarta dengan masalah kompleksnya tidak bisa dilakukan oleh Gubernur sendirian, harus bersama Presiden karena berkaitan dengan kota-kota sekitar Jakarta seperti Bogor misalnya dalam kontek pengendalian banjir dari hulu ke hilir.

"Diperlukan sinergitas antara gubernur yang memimpin daerah dengan pemerintah pusat, khususnya Presiden untuk mengatur kebijakan antar Provinsi nantinya," tegas William. (Asp)

Baca Juga:

Pj Heru Klaim Sodetan Ciliwung ke BKT Kurangi Banjir Radius 200 Hektare