Selangkah Lagi Ridwan Kamil Diklaim Masuk Golkar

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Desember 2022
Selangkah Lagi Ridwan Kamil Diklaim Masuk Golkar

Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil (Foto: Humas Pemprov Jabar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi kader Partai Golkar makin menguat setelah kehadirannya pada HUT Partai Golkar akhir Oktober lalu.

Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, menjadi salah satu tokoh yang namanya kerap muncul pada jajaran atas hasil survei Capres 2024. Hingga saat ini, ia belum memilih kedaraan partai politik menuju Pemilu 2024.

Baca Juga:

Sayap Partai Golkar Rapikan Mesin 0rganisasi Menangkan Airlangga dan Zaki Iskandar

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah bergabung ke salah satu organisasi pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957.

"Kami masih tunggu, sudah masuk Kosgoro, tinggal masuk Golkar," kata Airlangga saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (19/12).

Airlangga menjelaskan, pihaknya masih menunggu deklarasi resmi mantan Wali Kota Bandung tersebut sebagai kader Golkar maupun posisinya pada Pemilu 2024.

"Kita tunggu saja. Potensinya ada," katanya dikutip Antara.

Saat dikonfirmasi mengenai kehadirannya dalam HUT Golkar, Ridwan Kamil mengakui Golkar menjadi salah satu partai yang dia pertimbangkan untuk menjadi kendaraan politiknya.

"Saya sedang menimang-nimang untuk bergabung partai, mudah-mudahan pada tahun ini, salah satu pertimbangan pastinya ke Golkar," katanya pada tanggal 21 Oktober 2022. (*)

Baca Juga:

Partai Golkar Sebar 1.160 Bacaleg ke Daerah Pemilihan

#Golkar #Pemilu #Kosgoro #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Komisi IV DPR RI minta pemerintah evaluasi kebijakan ekspor sawit satu pintu lewat DSI.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Golkar menilai fenomena viral lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ sebagai kreativitas netizen sekaligus bentuk apresiasi terhadap ketum mereka di Kabinet Merah Putih.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Bagikan