Selangkah Lagi Ridwan Kamil Diklaim Masuk Golkar

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Desember 2022
Selangkah Lagi Ridwan Kamil Diklaim Masuk Golkar

Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil (Foto: Humas Pemprov Jabar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi kader Partai Golkar makin menguat setelah kehadirannya pada HUT Partai Golkar akhir Oktober lalu.

Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, menjadi salah satu tokoh yang namanya kerap muncul pada jajaran atas hasil survei Capres 2024. Hingga saat ini, ia belum memilih kedaraan partai politik menuju Pemilu 2024.

Baca Juga:

Sayap Partai Golkar Rapikan Mesin 0rganisasi Menangkan Airlangga dan Zaki Iskandar

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah bergabung ke salah satu organisasi pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957.

"Kami masih tunggu, sudah masuk Kosgoro, tinggal masuk Golkar," kata Airlangga saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (19/12).

Airlangga menjelaskan, pihaknya masih menunggu deklarasi resmi mantan Wali Kota Bandung tersebut sebagai kader Golkar maupun posisinya pada Pemilu 2024.

"Kita tunggu saja. Potensinya ada," katanya dikutip Antara.

Saat dikonfirmasi mengenai kehadirannya dalam HUT Golkar, Ridwan Kamil mengakui Golkar menjadi salah satu partai yang dia pertimbangkan untuk menjadi kendaraan politiknya.

"Saya sedang menimang-nimang untuk bergabung partai, mudah-mudahan pada tahun ini, salah satu pertimbangan pastinya ke Golkar," katanya pada tanggal 21 Oktober 2022. (*)

Baca Juga:

Partai Golkar Sebar 1.160 Bacaleg ke Daerah Pemilihan

#Golkar #Pemilu #Kosgoro #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
Golkar Gelar Rapimnas Lusa, Idrus Marham Tegaskan tidak Ada Agenda Ganti Bahlil
Forum tersebut akan difokuskan pada konsolidasi organisasi, evaluasi program kerja, serta pembahasan arah strategis partai di masa depan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Golkar Gelar Rapimnas Lusa, Idrus Marham Tegaskan tidak Ada Agenda Ganti Bahlil
Indonesia
PKB Sentil Golkar Ngomong Koalisi Permanen di Tengah Derita Warga Akibat Bencana
Dalam situasi nasional yang sangat berat ini, seharusnya seluruh kekuatan politik bersatu membantu rakyat, bukan justru memperdebatkan koalisi permanen atau tidak permanen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Desember 2025
PKB Sentil Golkar Ngomong Koalisi Permanen di Tengah Derita Warga Akibat Bencana
Indonesia
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
Ia menyuarakan kekhawatiran tentang potensi perubahan norma yang sudah disepakati
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
Indonesia
Viral Bupati Aceh Tenggara Sebut ‘Prabowo Presiden Seumur Hidup’, Golkar: Bentuk Ekspresi Kegembiraan
Ucapan Bupati Aceh Tenggara yang meminta Prabowo Subianto menjadi presiden seumur hidup viral di media sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Desember 2025
Viral Bupati Aceh Tenggara Sebut ‘Prabowo Presiden Seumur Hidup’, Golkar: Bentuk Ekspresi Kegembiraan
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Bagikan