Selain Hasil Debat, Ganjar Ingin Warga Lihat Rekam Jejak


Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo . (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum RI telah menetapkan jadwal pelaksanaan debat capres dan cawapres pada Pilpres 2024 yang akan berlangsung selama masa kampanye Pemilu 2024. Debat pertama digelar pada hari ini, Selasa, 12 Desember 2023.
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai, durasi debat Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 selama 150 menit tidak dapat mengakomodir keinginan publik secara menyeluruh.
Baca Juga:
Hari Debat Perdana Capres-Cawapres, Cuaca Jakarta Diprakirakan Cerah dan Cerah Berawan
"Enggak akan bisa mengakomodir semuanya,” kata Ganjar usai menghadiri acara Apindo di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta, Senin.
Selain diskusi, Ganjar mengemukakan, terdapat pengalaman dan rekam jejak yang dapat dilihat oleh masyarakat.
"Tetapi kan sebelum-sebelumnya ada pendapat, ada pengalaman, track record (rekam jejak), diskusi-diskusi seperti dengan Apindo. Jadi publik bisa menilai, kawan-kawan media juga bisa memberitakan,” katanya.
Sementara itu terkait debat perdana, Ganjar mengatakan, dirinya akan berpedoman pada visi-misi dalam dokumen Ganjar-Mahfud MD dalam debat.
“Karena ini tema yang pernah dilakukan, kita alami, tinggal kita membicarakan atau fitting (sesuaikan) dengan visi-misi yang ada di dalam dokumennya Ganjar-Mahfud. Jadi besok kami akan jelaskan soal itu,” kata mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Dosen Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Aditya Perdana menegaskan, debat seharusnya dimaknai bukan forum gimmick dan pencitraan, bukan pula forum yang perlu dihindari atau bukan juga panggung kampanye yang dapat berisikan apapun dari para pasangan calon.
Debat Pilpres merupakan forum untuk tukar gagasan ide dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Debat juga mempersilahkan para kontestan dalam mendukung atau menyanggah konsep dan implementasinye ke depan.
Aditya mengatakan, debat menjadi penting bagi pemilih, alasannya sederhana karena publik saat ini menginginkan dan membutuhkan tawaran program kerja, kebijakan yang berpihak kepada pemilih dan visi yang jelas dalam pembangunan ke depan.
Selain soal figur atau ketokohan adalah elemen penting yang diperhatikan pemilih, namun soal program kerja juga adalah serius diperhatikan pemilih.
"Perhatian publik ini sebesar kisaran 35 persen tercermin dari beberapa kali hasil survei nasional Algoritma pada bulan Desember 2022 dan Juni 2023," katanya. (Pon)
Baca Juga:
KPU Larang Pendukung Capres Bawa Alat Kampanye di Area Debat
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka

KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada

2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi

DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak

Kenang Sosok Kwik Kian Gie sebagai Guru sekaligus Sahabat, Ganjar Pranowo: Ekonom Kritis dan Penuh Idealisme

KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI

Enggan Komentari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, KPU: Kami Cuma Pelaksana UU

Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Ketua KPU Usulkan Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak

Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik

Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
