Selain Hasil Debat, Ganjar Ingin Warga Lihat Rekam Jejak

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Desember 2023
Selain Hasil Debat, Ganjar Ingin Warga Lihat Rekam Jejak

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo . (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum RI telah menetapkan jadwal pelaksanaan debat capres dan cawapres pada Pilpres 2024 yang akan berlangsung selama masa kampanye Pemilu 2024. Debat pertama digelar pada hari ini, Selasa, 12 Desember 2023.

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai, durasi debat Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 selama 150 menit tidak dapat mengakomodir keinginan publik secara menyeluruh.

Baca Juga:

Hari Debat Perdana Capres-Cawapres, Cuaca Jakarta Diprakirakan Cerah dan Cerah Berawan

"Enggak akan bisa mengakomodir semuanya,” kata Ganjar usai menghadiri acara Apindo di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta, Senin.

Selain diskusi, Ganjar mengemukakan, terdapat pengalaman dan rekam jejak yang dapat dilihat oleh masyarakat.

"Tetapi kan sebelum-sebelumnya ada pendapat, ada pengalaman, track record (rekam jejak), diskusi-diskusi seperti dengan Apindo. Jadi publik bisa menilai, kawan-kawan media juga bisa memberitakan,” katanya.

Sementara itu terkait debat perdana, Ganjar mengatakan, dirinya akan berpedoman pada visi-misi dalam dokumen Ganjar-Mahfud MD dalam debat.

“Karena ini tema yang pernah dilakukan, kita alami, tinggal kita membicarakan atau fitting (sesuaikan) dengan visi-misi yang ada di dalam dokumennya Ganjar-Mahfud. Jadi besok kami akan jelaskan soal itu,” kata mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Dosen Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Aditya Perdana menegaskan, debat seharusnya dimaknai bukan forum gimmick dan pencitraan, bukan pula forum yang perlu dihindari atau bukan juga panggung kampanye yang dapat berisikan apapun dari para pasangan calon.

Debat Pilpres merupakan forum untuk tukar gagasan ide dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Debat juga mempersilahkan para kontestan dalam mendukung atau menyanggah konsep dan implementasinye ke depan.

Aditya mengatakan, debat menjadi penting bagi pemilih, alasannya sederhana karena publik saat ini menginginkan dan membutuhkan tawaran program kerja, kebijakan yang berpihak kepada pemilih dan visi yang jelas dalam pembangunan ke depan.

Selain soal figur atau ketokohan adalah elemen penting yang diperhatikan pemilih, namun soal program kerja juga adalah serius diperhatikan pemilih.

"Perhatian publik ini sebesar kisaran 35 persen tercermin dari beberapa kali hasil survei nasional Algoritma pada bulan Desember 2022 dan Juni 2023," katanya. (Pon)

Baca Juga:

KPU Larang Pendukung Capres Bawa Alat Kampanye di Area Debat

#Pemilu 2024 #Pilpres 2024 #Ganjar Pranowo #KPU #Debat Capres-cawapres
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
Prabowo mengaku tak menyimpan dendam dengan Anies yang saat Pilpres 2024 menjadi capres usungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Bagikan