Sekjen PKS Nilai Reshuffle Kabinet Persiapan Suksesi Jokowi

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 16 Juni 2022
Sekjen PKS Nilai Reshuffle Kabinet Persiapan Suksesi Jokowi

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsyi. (ANTARA/HO-PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet dengan melantik dua menteri dan tiga wakil menteri. Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6).

Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsyi menilai perombakan kabinet ini layaknya bagi-bagi kekuasaan. Khususnya untuk pihak yang sudah mendukung pemerintahan, tetapi belum mendapat jatah menteri.

Baca Juga

Surya Paloh Sebut Jokowi Tak Akan Lagi Rombak Kabinet

“Hal ini terlihat, ada beberapa pimpinan partai yang mendapatkan jabatan," kata Aboe kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/6).

Baca Juga

Faktor 8 Tahun Jokowi Jadi Presiden Dasari Kocok Ulang Kabinet Ketujuh

Aboe menuturkan, ada proses suksesi yang sedang disiapkan Jokowi di kepemimpinan mendatang.

"Bisa jadi partai-partai yang saat ini mendapatkan porsi, akan masuk dalam koalisi yang mengusung capres penerus Jokowi”, ungkap anggota Komisi III DPR ini.

Terlepas dari itu, ia meyakini, Jokowi terlihat ingin melakukan pemulihan ekonomi secara lebih cepat lagi karena dua menteri yang diganti berhubungan dengan urusan investasi.

"Sehingga ada pergantian menteri perdagangan, sedangkan pergantian Menteri ATR/ BPN kemungkinan untuk mempercepat masuknya investasi ke Indonesia," kata Aboe.

Aboe menambahkan, sebagai partai oposisi PKS berharap bahwa pemerintahan fokus untuk melakukan pemulihan ekonomi. Oleh karenanya, reshuffle seharusnya digunakan untuk menaikkan performa kinerja kabinet.

"Dengan demikian, waktu yang tersisa dari masa jabatan pemerintahan ini akan bisa secara optimal memulihkan perekonomian nasional," kata dia. (Knu)

Baca Juga

Fadli Zon Komentari Pergantian Menteri Kabinet Jokowi

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Reshuffle Kabinet #Pilpres #Pemilu #Pemulihan Ekonomi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Reshuffle menjadi hak prerogatif Presiden untuk menempatkan orang sesuai dengan kapabilitas orang dan tujuan penugasan di lembaga yang dipimpin
Dwi Astarini - Selasa, 28 April 2026
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Indonesia
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Hasan menyampaikan perannya sebagai pembantu Presiden akan difokuskan pada sinergi lintas lembaga, termasuk dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Indonesia
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Karding terakhir menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 31 Desember 2024.
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Indonesia
Ditunjuk Jadi Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat Fokus Benahi Masalah Sampah
Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, baru saja dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia mengatakan bakal fokus membenahi masalah sampah.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Ditunjuk Jadi Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat Fokus Benahi Masalah Sampah
Indonesia
Dudung Abdurachman Resmi Jadi KSP, Siap Pangkas Birokrasi dan Percepat Program Presiden
Dudung Abdurachman resmi dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan oleh Prabowo. Ia menegaskan akan memangkas birokrasi dan mempercepat program nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 27 April 2026
Dudung Abdurachman Resmi Jadi KSP, Siap Pangkas Birokrasi dan Percepat Program Presiden
Indonesia
Profil Abdul Kadir Karding: Kepala Barantin yang Pindah Haluan dari Urus Pekerja Migran ke Karantina
Sosok kelahiran Donggala ini membawa pengalaman panjang selama tiga periode di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 2009 hingga 2024
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 April 2026
Profil Abdul Kadir Karding: Kepala Barantin yang Pindah Haluan dari Urus Pekerja Migran ke Karantina
Indonesia
Jumhur Hidayat Bakal Pimpin Langsung Aksi May Day 2026 Pakai Motor Meski Sudah Dilantik Jadi Menteri Lingkungan Hidup
Selain urusan ketenagakerjaan, Jumhur Hidayat langsung tancap gas memetakan masalah krusial di kementeriannya
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 April 2026
Jumhur Hidayat Bakal Pimpin Langsung Aksi May Day 2026 Pakai Motor Meski Sudah Dilantik Jadi Menteri Lingkungan Hidup
Bagikan