Sekjen PKS Nilai Reshuffle Kabinet Persiapan Suksesi Jokowi

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 16 Juni 2022
Sekjen PKS Nilai Reshuffle Kabinet Persiapan Suksesi Jokowi

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsyi. (ANTARA/HO-PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet dengan melantik dua menteri dan tiga wakil menteri. Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6).

Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsyi menilai perombakan kabinet ini layaknya bagi-bagi kekuasaan. Khususnya untuk pihak yang sudah mendukung pemerintahan, tetapi belum mendapat jatah menteri.

Baca Juga

Surya Paloh Sebut Jokowi Tak Akan Lagi Rombak Kabinet

“Hal ini terlihat, ada beberapa pimpinan partai yang mendapatkan jabatan," kata Aboe kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/6).

Baca Juga

Faktor 8 Tahun Jokowi Jadi Presiden Dasari Kocok Ulang Kabinet Ketujuh

Aboe menuturkan, ada proses suksesi yang sedang disiapkan Jokowi di kepemimpinan mendatang.

"Bisa jadi partai-partai yang saat ini mendapatkan porsi, akan masuk dalam koalisi yang mengusung capres penerus Jokowi”, ungkap anggota Komisi III DPR ini.

Terlepas dari itu, ia meyakini, Jokowi terlihat ingin melakukan pemulihan ekonomi secara lebih cepat lagi karena dua menteri yang diganti berhubungan dengan urusan investasi.

"Sehingga ada pergantian menteri perdagangan, sedangkan pergantian Menteri ATR/ BPN kemungkinan untuk mempercepat masuknya investasi ke Indonesia," kata Aboe.

Aboe menambahkan, sebagai partai oposisi PKS berharap bahwa pemerintahan fokus untuk melakukan pemulihan ekonomi. Oleh karenanya, reshuffle seharusnya digunakan untuk menaikkan performa kinerja kabinet.

"Dengan demikian, waktu yang tersisa dari masa jabatan pemerintahan ini akan bisa secara optimal memulihkan perekonomian nasional," kata dia. (Knu)

Baca Juga

Fadli Zon Komentari Pergantian Menteri Kabinet Jokowi

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Reshuffle Kabinet #Pilpres #Pemilu #Pemulihan Ekonomi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu Gibran maju di Pilpres 2029. Ia tetap mendukung Prabowo-Gibran dua periode.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, PKB: Presiden Prabowo Pasti Punya Pertimbangan Matang
Isu reshuffle kini makin menguat. PKB pun menyerahkan sepenuhnya ke Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, PKB: Presiden Prabowo Pasti Punya Pertimbangan Matang
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Tegaskan Dukung Keputusan Presiden
"Perombakan kabinet adalah kewenangan penuh Presiden. Presiden tentu memiliki pertimbangan yang sangat matang jika melakukan reshuffle kabinet,” ujar Daniel Johan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Tegaskan Dukung Keputusan Presiden
Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Bagikan