Sekjen KSPI: Era Jokowi Buruh Semakin Miskin

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 23 Desember 2015
Sekjen KSPI: Era Jokowi Buruh Semakin Miskin

Unjuk rasa Mogok nasional diwarnai dengan aksi panas para penyayi dangdut, dan tak sedikit buruh yang ikut berjoget hingga memberikan saweran, Selasa (24/11). (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Muhammad Rusdi menyampaikan bahwa program pemerintah tentang jaminan kesehatan yang saat ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih belum bisa memenuhi kebutuhan rakyat secara menyeluruh.

Rusdi menuturkan, pelayanan BPJS Kesehatan yang masih belum selesai dalam masalah regulasi dan kesepakatan dengan penyelenggara pelayanan kesehatan yakni rumah sakit, dengan asuransi kesehatan yang digunakan oleh para kaum buruh.

"Secara pelayanan BPJS Kesehatan belum clear. Tarif pelayanan juga belum bisa dipatuhi oleh Rumah Sakit. Buruh dibackup oleh beberapa asuransi dengan pelayanan VIP, namun BPJS Kesehatan saja baru bisa berikan layanan kelas satu,” ujar Rusdi di Hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/12).

Soal Outsourcing, Rusdi mengungkapkan, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Menteri Ketenagakerjaan di era Muhaimin Iskandar, para buruh outsourcing di perusahaan BUMN bisa segera diangkat menjadi karyawan tetap. Draft pun sudah diajukan, hanya saja sampai di Pemerintahan Jokowi-JK, dinilai Rusdi persoalan tersebut bukan lagi menjadi pembahasan pemerintah pusat.

"Nasib buruh outsource, sampai sekarang nasib outsource di BUMN dari tahun 2014, dari panja (panitia kerja) DPR di era SBY masih mentrinya Muhaimin dan menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan seluruh pekerja outsource untuk diangkat. Namun menteri Rini sampai sekarang tidak mau bertemu DPR dan merespon. Artinya menteri Jokowi tak serius urus buruh dengan pekerja outsource," keluhnya.

Tak hanya itu, perjuangan buruh tersebut pun dikeluhkan oleh Rusdi. Ia menyayangkan sikap represif dari aparat kepolisian terhadap upaya unjuk rasa yang mereka lakukan. Ia menilai pola represif yang dilakukan aparat disebut Rusdi cukup membahayakan dinamika demokrasi yang terjadi.

"Represif aparat keamanan. Beberapa poin kami nilai bermasalah, akhirnya membuat kami berontak dan kritik pemerintah, namun setahun ini kami malah mendapat aksi represifitas dari aparat. Sampai saat ini saja 3 mobil komando belum dikeluarkan (dari Mapolda Metro Jaya) sejak rusuh tanggal 30 November," paparnya.(adt)

BACA JUGA:

  1. Potret Perjuangan Buruh dalam Setahun
  2. Upah Harian Buruh Tani Secara Riil Turun 0,25 Persen
  3. Pajak Penghasilan Dipotong, Daya Beli Buruh Melonjak
  4. Pengamat Indef: Buruh Sering Demo, Investor Bakal Kabur
  5. Serikat Pekerja Minta Gaji Rp3,7 Juta, Investor Ancam Datangkan Buruh Vietnam

 

 

#KSPI #Upah Buruh #Pemerintahan Jokowi-JK #Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Sabar! Penyaluran Bantuan Subsidi Upah Rp 900 Ribu Masih Dibahas Kemenaker
Informasi resmi mengenai BSU dapat dipantau melalui kanal komunikasi Kemnaker dan laman bsu.kemnaker.go.id.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Oktober 2026
Sabar! Penyaluran Bantuan Subsidi Upah  Rp 900 Ribu Masih Dibahas Kemenaker
Indonesia
UMR 2027 Diusulkan Naik 9,5 Persen, Tidak Akan Bikin Pengusaha Bangkrut
Faktor yang mempengaruhi PHK dan penutupan usaha/industri dalam setahun terakhir, salah satunya kondisi perekonomian dan geopolitik dunia, terutama bagi perusahaan yang berorientasi pada ekspor.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
UMR 2027 Diusulkan Naik 9,5 Persen, Tidak Akan Bikin Pengusaha Bangkrut
Indonesia
Bantuan Subsidi Upah Rp 900 Ribu Atasi Gejolak Kebutuhan Pokok Pekerja
Rencana Bantuan Subsidi Upah bagi pekerja tersebut diharapkan dapat mendorong konsumsi dalam negeri pada periode akhir tahun tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Bantuan Subsidi Upah Rp 900 Ribu Atasi Gejolak Kebutuhan Pokok Pekerja
Indonesia
Bantah Isu Demo Besar Buruh Agustus 2026, Said Iqbal: Tidak Ada Rencana Aksi
Said Iqbal memastikan buruh KSPI dan Partai Buruh tidak akan menggelar aksi besar Agustus-September 2026. Namun, empat tuntutan ketenagakerjaan tetap diperjuangkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
Bantah Isu Demo Besar Buruh Agustus 2026, Said Iqbal: Tidak Ada Rencana Aksi
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
KSPI Targetkan 50 Ribu Massa, Total 200 Ribu Buruh Hadiri May Day 2026 di Monas
Sebanyak 200 ribu buruh diperkirakan hadir di Monas pada May Day 2026. KSPI ungkap hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo dan 11 tuntutan buruh.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 01 Mei 2026
KSPI Targetkan 50 Ribu Massa, Total 200 Ribu Buruh Hadiri May Day 2026 di Monas
Indonesia
Peringatan May Day 2026 di Monas, Buruh Tunggu 'Kejutan' Kebijakan dari Prabowo
May Day 2026 di Monas akan dihadiri ratusan ribu buruh. Presiden Prabowo dijadwalkan hadir dan disebut menyiapkan kebijakan penting.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 April 2026
Peringatan May Day 2026 di Monas, Buruh Tunggu 'Kejutan' Kebijakan dari Prabowo
Indonesia
Ribuan Buruh Datangi DPR hingga Monas Hari Ini, Tuntut Penghapusan Outsourcing
Ribuan buruh menggelar aksi di DPR RI dan Monas jelang May Day 2026. Simak tuntutan KSPI dan potensi dampak lalu lintasnya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 April 2026
Ribuan Buruh Datangi DPR hingga Monas Hari Ini, Tuntut Penghapusan Outsourcing
Indonesia
BPS Laporkan Rata-Rata Upah Buruh Pada 2025 Sebesar Rp 3,33 Juta Rupiah
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 sebesar 4,74 persen, turun 0,11 persen poin dibanding Agustus 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Februari 2026
BPS Laporkan Rata-Rata Upah Buruh Pada 2025 Sebesar Rp 3,33 Juta Rupiah
Bagikan