Sejumlah Stasiun Dijaga Ketat Petugas Gabungan Buntut Demo Ricuh di Gedung DPR

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
Sejumlah Stasiun Dijaga Ketat Petugas Gabungan Buntut Demo Ricuh di Gedung DPR

Ilustrasi (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - PT KAI Commuter menempatkan personel keamanan di beberapa stasiun yang berdekatan dengan lokasi demonstrasi di Gedung DPR/MPR, Jakarta, seperti Stasiun Palmerah, Stasiun Sudirman, dan Stasiun Tanah Abang.

"Personel pengamanan terdiri dari petugas internal KAI Commuter serta unsur TNI/Polri, ditempatkan di stasiun-stasiun yang dekat dengan lokasi penyampaian aspirasi, seperti Stasiun Palmerah, Stasiun Sudirman, dan Stasiun Tanah Abang," ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus, Senin (23/8).

Baca juga:

Demo ‘Revolusi Rakyat’ di Gedung DPR, KRL dari Arah Serpong Hanya Bisa sampai Stasiun Kebayoran, Penumpang Menumpuk di Stasiun

Total 82 petugas disiagakan di tiga stasiun tersebut, dengan rincian 26 personel di Stasiun Palmerah, 20 di Stasiun Sudirman, dan 36 di Stasiun Tanah Abang. PT KAI Commuter juga menyiapkan mobil rescue, ambulans, dan tenaga medis sebagai dukungan.

Untuk mengantisipasi situasi, PT KAI Commuter memberlakukan penyesuaian perjalanan KRL. Perjalanan dari Rangkasbitung, Parung Panjang, atau Serpong yang seharusnya berakhir di Tanah Abang, untuk sementara hanya akan beroperasi hingga Stasiun Kebayoran.

Baca juga:

Demo di Depan Gedung DPR 'Chaos', Tol Dalam Kota Ditutup Total

Joni menjelaskan bahwa perjalanan kereta di lintas Tanah Abang–Palmerah ditutup sementara karena adanya kerumunan massa yang berkumpul di perlintasan kereta.

PT KAI Commuter terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait demi memastikan keamanan perjalanan dan keselamatan para penumpang.

#Pendemo #Demo Rusuh #Demonstrasi #DPR #DPR RI #Gedung DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Siapkan Aplikasi Digital untuk Tingkatkan Transparansi Kegiatan Reses
Aplikasi ini dirancang sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik terhadap penggunaan dana reses. ?
Dwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPR Siapkan Aplikasi Digital untuk Tingkatkan Transparansi Kegiatan Reses
Indonesia
Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian
Penaikan tersebut bukan untuk pribadi anggota dewan, melainkan untuk membiayai kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di dapil.
Dwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian
Indonesia
Prabowo Lantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, DPR: Peningkatan SDM Jadi Prioritas
Presiden RI, Prabowo Subianto, melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. DPR menilai, hal itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Soffi Amira - Sabtu, 11 Oktober 2025
Prabowo Lantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, DPR: Peningkatan SDM Jadi Prioritas
Indonesia
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
DPR menyoroti reklamasi Pulau Pari. Sebab, hal itu dinilai bisa merusak ekosistem laut dan mengancam kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
Indonesia
Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal
Musibah tersebut menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya perhatian pemerintah terhadap sarana dan prasarana pendidikan keagamaan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 11 Oktober 2025
Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal
Indonesia
Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang
Rencana penggunaan dana APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny belum menjadi keputusan final.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang
Indonesia
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Penghapusan tunggakan ini bertujuan membebaskan peserta BPJS dari utang masa lalu
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran
Indonesia
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Indonesia
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
Secara keseluruhan, langkah penghapusan tunggakan ini bukan sekadar upaya untuk meringankan beban finansial
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut
Indonesia
DPR Desak Pemda Rasionalisasi Program Prioritas dan Optimalisasi Fiskal Daerah Pasca Pemotongan TKD
Selain itu, tata kelola daerah juga perlu diperbaiki untuk mengatasi kebocoran penerimaan dan belanja
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPR Desak Pemda Rasionalisasi Program Prioritas dan Optimalisasi Fiskal Daerah Pasca Pemotongan TKD
Bagikan