Sejumlah Stasiun Dijaga Ketat Petugas Gabungan Buntut Demo Ricuh di Gedung DPR

Ilustrasi (MP/Didik Setiawan)
Merahputih.com - PT KAI Commuter menempatkan personel keamanan di beberapa stasiun yang berdekatan dengan lokasi demonstrasi di Gedung DPR/MPR, Jakarta, seperti Stasiun Palmerah, Stasiun Sudirman, dan Stasiun Tanah Abang.
"Personel pengamanan terdiri dari petugas internal KAI Commuter serta unsur TNI/Polri, ditempatkan di stasiun-stasiun yang dekat dengan lokasi penyampaian aspirasi, seperti Stasiun Palmerah, Stasiun Sudirman, dan Stasiun Tanah Abang," ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus, Senin (23/8).
Baca juga:
Total 82 petugas disiagakan di tiga stasiun tersebut, dengan rincian 26 personel di Stasiun Palmerah, 20 di Stasiun Sudirman, dan 36 di Stasiun Tanah Abang. PT KAI Commuter juga menyiapkan mobil rescue, ambulans, dan tenaga medis sebagai dukungan.
Untuk mengantisipasi situasi, PT KAI Commuter memberlakukan penyesuaian perjalanan KRL. Perjalanan dari Rangkasbitung, Parung Panjang, atau Serpong yang seharusnya berakhir di Tanah Abang, untuk sementara hanya akan beroperasi hingga Stasiun Kebayoran.
Baca juga:
Demo di Depan Gedung DPR 'Chaos', Tol Dalam Kota Ditutup Total
Joni menjelaskan bahwa perjalanan kereta di lintas Tanah Abang–Palmerah ditutup sementara karena adanya kerumunan massa yang berkumpul di perlintasan kereta.
PT KAI Commuter terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait demi memastikan keamanan perjalanan dan keselamatan para penumpang.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Siapkan Aplikasi Digital untuk Tingkatkan Transparansi Kegiatan Reses

Dasco Luruskan Isu Dana Reses DPR Naik Jadi Rp 756 Juta, Disebut cuma Penyesuaian

Prabowo Lantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, DPR: Peningkatan SDM Jadi Prioritas

DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan

Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal

Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang

Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran

TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol

Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut

DPR Desak Pemda Rasionalisasi Program Prioritas dan Optimalisasi Fiskal Daerah Pasca Pemotongan TKD
