Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Polda Metro Jaya menindak dua perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal yang melanggar PPKM Darurat.
Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dari dua perusahaan tersebut. Salah satu perusahaan tersebut berinisial PT DPI.
Perusahaan yang berlokasi di Tanah Abang, Jakarta Pusat ini diketahui nekat meminta karyawan tetap masuk ke kantor walau bukan termasuk perusahaan esensial dan kritikal.
Baca Juga:
Polda Metro Bongkar Penyekatan PPKM Darurat Kerap Picu Kemacetan
"Satgas Gakkum telah melakukan pengecekan dan kemarin amankan dua perusahaan. Pertama, PT DPI di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kita amankan sembilan orang," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (7/7).
Kesembilan orang tersebut kemudian diperiksa secara intensif di Polda Metro Jaya. Hasilnya, polisi menetapkan dua tersangka dari kasus tersebut.
Kedua tersangka itu diketahui merupakan petinggi perusahaan PT DPI. Keduanya dianggap paling bertanggung jawab karena membiarkan karyawannya tetap masuk kantor di tengah aturan PPKM Darurat.
"Ada dua tersangka inisial ERK ini direktur utamanya. Kedua, AHV, ini manajer HR dari PT DPI ini," ungkap Yusri.
Perusahaan kedua yang ditindak pidana berinisial PT LMI yang beralamat di Sudirman, Jakarta Selatan. Saat dilakukan penggerebekan, polisi mengamankan 5 orang di lokasi.
Polisi kemudian melakukan pengembangan dari kelima orang tersebut. Satu orang dengan posisi CEO perusahaan ditetapkan sebagai tersangka.
"Lima orang kita dalami dan kita tetapkan tersangka perempuan inisial SD. Dia CEO dari PT ini ya," jelas Yusri.
Yusri mengatakan, penindakan kepada perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal yang tetap beroperasi akan terus dilakukan pihaknya.
Dia pun meminta peran aktif masyarakat untuk melaporkan kasus tersebut jika menemukan temuan serupa.
Ketiga tersangka tersebut kini masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.
Penetapan tersangka dilakukan lantaran yang bersangkutan terbukti bersalah, yakni memerintahkan karyawannya bekerja di kantor di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.
Baca Juga:
DKI Tunggu Putusan Pusat Terkait Pencairan Bantuan Tunai PPKM Darurat
Perusahaan tersebut menurutnya bukankah perusahaan yang bekerja di bidang esensial atau kritikal.
Dalam perkara ini, SD dijerat dengan pasal 14 Ayat 1 juncto pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
Dia terancam hukuman 1 tahun penjara dan denda maksimal Rp 100 juta lantaran dinilai menghalang-halangi penanggulangan wabah.
"Tersangka tidak ditahan karena ancamannya di bawah lima tahun," katanya. (Knu)
Baca Juga:
Pejabat Tak Dukung PPKM Darurat Dinilai Bentuk Pembangkangan terhadap Undang-undang
