Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Ada 13 perwira tinggi Polri berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) yang bisa ikut dalam bursa calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis yang akan pensiun akhir Januari 2021.
Dari 13 Komjen itu, sebanyak enam orang bertugas di internal Polri dan tujuh lainnya bertugas di luar Polri.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane menyebut, meski Komjen yang bertugas di internal Polri lebih berpeluang menjadi Kapolri, tapi para Komjen yang bertugas di luar kepolisian juga tetap memiliki peluang cukup besar.
Baca Juga:
Integritas Calon Kapolri Dianggap Paling Utama Ketimbang Latarbelakang
Neta menduga, semua manuver dan pencitraan dilakukan agar si calon bisa dilirik Presiden Jokowi, yang punya hak prerogatif dalam memilih Kapolri pengganti Idham Azis.
Hal itu dapat dibaca oleh kalangan internal polri yang paham dengan manuver dan aksi grilya tersebut.
"Tingkah para bakal calon itu membuat kegelian sendiri di institusi kepolisian,” lanjut Neta kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/11).
Neta melihat, empat atau lima bintang tiga yang berpeluang kuat masuk bursa dan akan masuk penjaringan Wanjakti Polri untuk menjadi calon Kapolri.
"Ini nantinya akan dipilih dua nama untuk diserahkan kepada presiden dan presiden akan memilih satu nama, untuk dilakukan uji kepatutan di Komisi III DPR," sebut Neta.
Melihat persoalan Polri makin rumit ke depan, IPW berharap Jokowi memilih figur yang punya pengalaman dan jam terbang yang mumpuni serta pernah menjadi Kapolda di Pulau Jawa.
"Sehingga instingnya dalam menjaga keamanan nasional sudah terlatih," ungkap Neta.
Persoalan berat yang dihadapi Kapolri ke depan justru persoalan di internalnya dan bukan di eksternal.
Persoalan kelebihan jenderal, kombes dan AKBP di polri adalah persoalan pelik yang jika tidak ditangani akan memunculkan sikut menyikut di kalangan internal.
Baca Juga:
Arahan Tegas Kapolri kepada Anak Buahnya, Netral di Pilkada 2020 dan Tegakkan Prokes
Persoalan mentalitas yang berbuntut tidak promoternya anggota polri dalam penegakan hukum juga masalah berat yang tak mudah diatasi.
Tidak adanya evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas dan sarana prasarana Polri juga membuat Kepolisian Indonesia seperti tidak terarah. Terutana dalam alutsista, IT, dan teknologi kepolisian.
Begitu juga tidak adanya evaluasi terhadap grand desain Polri membuat motto Polri yang promoter hanya menjadi sebuah kata-kata kosong yang ke depan harus ditata ulang Kapolri baru.
"Ini agar Polri benar-benar menjadi polisi yang modern,” pungkas Neta. (Knu)
Baca Juga:
