Sederet Karier Politik Mentereng Hasto Kristiyanto ‘Runtuh’ karena Berakhir di Penjara

MerahPutih.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (20/2).

Hasto ditahan setelah terjerat kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, yang melibatkan Harun Masiku serta dugaan perintangan penyidikan.

Penahanan orang dekat Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima Megawati Soekarnoputri ini, cukup mengagetkan karena dia bukanlah anak baru di dunia politik Indonesia.

Hasto lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966. Sejak kecil, ia dikenal sebagai sosok yang gemar membaca dan memiliki ketertarikan pada kisah-kisah pewayangan, terutama Mahabharata yang mengajarkan nilai perjuangan dan keadilan.

Baca juga:

KPK Ungkap Alasan Tahan Hasto: Khawatir Melarikan Diri dan Hilangkan Barang Bukti

Sejak muda, Hasto telah menunjukkan ketertarikan pada politik dan organisasi.Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Yogyakarta, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1985.

Selama masa kuliah, ia aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa hingga akhirnya dipercaya menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM.

Usai menamatkan pendidikan di UGM pada 1991, Hasto memulai karier di PT Rekayasa Industri, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang rekayasa dan konstruksi.

Selama lebih dari satu dekade, ia terlibat dalam berbagai proyek strategis nasional, termasuk pengembangan pabrik ammonia, industri kelapa sawit, serta studi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Kariernya di perusahaan ini berakhir pada 2002 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Agroindustri. Hasto kemudian mantap terjun ke dunia politik lewat PDIP.

Baca juga:

PDI Merasa Diserang Usai Hasto Kristiyanto Dijadikan Tersangka Oleh KPK

Pada Pemilu 2004, ia berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI mewakili Jawa Timur dan ditempatkan di Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, dan koperasi.

Selama menjadi anggota dewan, Hasto berperan aktif dalam pembentukan berbagai kebijakan penting, termasuk Undang-Undang Penanaman Modal tahun 2007 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008.

Ia juga dikenal sebagai salah satu pengusul hak angket terhadap berbagai isu nasional, seperti penolakan impor beras dan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Hasto diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi salah satu deputi dalam Tim Transisi Pemerintahan. Perannya dalam partai semakin menonjol setelah ia dipercaya menjadi Wakil Sekjen PDIP.

Kemudian, pada 2014, ia diangkat sebagai Sekjen PDIP menggantikan Tjahjo Kumolo yang saat itu ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri. Kepemimpinannya dikukuhkan dalam Kongres IV PDIP pada 2015.

Baca juga:

Instruksi Megawati: Kepala Daerah PDIP Tunda Retret ke Magelang

Suami dari Maria Stefani Ekowati itu kemudian ditetapkan secara resmi sebagai Sekjen PDI-P untuk masa bakti 2015–2019.

Kongres V PDI-P pada 8–10 Agustus 2019 di Bali pun kembali mengukuhkan doktor Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan ini sebagai Sekjen PDI-P untuk periode kedua kalinya, masa jabatan 2019–2024.

Hasto juga mendapat gelar pascasarjana di STIE Prasetya Mulya Business School pada periode 1997-2000, sebelum akhirnya meraih gelar doktor di bidang Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan, Bogor, pada 2022.

Kini, karir politik Hasto 'hancur' setelah ia dipenjara karena terlibat kasus suap yang ditanangani KPK. (Knu)