Luhung Sapto
Skandal proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) perlahan-lahan mulai terungkap setelah jaksa penuntut membacakan dakwaan. Disebutkan ada sekitar 51 orang terduga ikut menikmati uang haram dari proyek bernilai triliunan rupiah tersebut.
Menanggapi surat dakwaan jaksa penuntut umum, Peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Lais Abid menilai skandal pengadaan e-KTP cukup sulit untuk dibongkar, tak heran jika kasus yang bermula sejak 2011 ini baru terangkat pada 2017.
"Ini kasus yang besar melibatkan banyak petinggi dan korporasi, makanya KPK agak kesulitan. Tapi saya yakin secara maraton akan diproses. Pelan-pelan akan diungkap," ujarnya di Jakarta, Kamis (9/3).
Diakuinya, sebelum kasus ini mencuat lebih besar, ICW pernah melakukan investigasi terkait seberapa besar kerugian negara dari carut-marutnya proyek e-KTP.
Investigasi itu, katanya belum menyentuh kasus suap-menyuap, baru pada level kerugian negara akibat terbengkalainya proses pengadaan e-KTP.
"Dana sudah turun, proyek sudah jalan, tapi masih banyak kekurangannya, seperti blangko dan logistik lainnya. Kita menduga telah terjadi mark up atau penggelapan," terangnya.
Sementara itu Juru Bicara Komiis Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan bahwa pihaknya akan mendalami dan mengembangkan kasus ini.
"Dari dakwaan yang dibacakan, disebutkan beberapa nama anggota Komisi II DPR DI, tapi kami belum menyimpulkan itu. Tapi ada sejumlah pihak yang menikmati," ujarnya.
Ia pun berharap penyelidikan yang dilakukan KPK beberapa tahun belakangan ini akan memberikan bukti-bukti. (Fdi)
