Fadhli 
MerahPutih.com- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan telah menerima laporan terkait adanya dugaan pelanggaran pada saat Deklarasi Kampanye Damai di Monas, Minggu (23/9) lalu.
Diketahui pada kegiatan itu Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan aksi Walk out dari arena karnaval karena menilai ada pelanggaran kesepakatan antara pihak KPU dan Parpol.
Diduga bentuk pelanggaran itu adalah banyaknya atribut parpol dan relawan pendukung Jokowi-Ma'ruf di area deklarasi kampanye damai. Padahal sebagaimana kesepakatan sebelumnya atribut parpol dibatasi ada di arena karnaval.
Anggota DKPP Muhammad, mengatakan laporan disampaikan oleh pihak perorangan ke DKPP, Senin (24/9) kemarin. Namun dia masih merahasiakan siapa yang mengajukan laporan tersebut.
"Perorangan ya, Kemarin (laporannya)," kata Muhammad saat dijumpai Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (25/9).
Terkait laporan itu, Kata dia, DKPP masih menganalisis laporan tersebut apakah ditindaklanjuti atau dihentikan.
"Memeriksa ya, apakah layak untuk disidang, Paling lama satu minggu kita sudah putuskan apakah sidang atau tidak," terangnya.
Dalam hal ini, DKPP menerima aduan masyarakat atau peserta pemilu menggunakan mekanisme verifikasi administrasi dan verifikasi materil. DKPP dalam posisi tidak bisa mendorong atau menolak laporan. "Kalau memang memenuhi syarat akan kami sidang begitu kan," ucapnya. (*)
Baca Berita Menarik Lainnya: Partai Demokrat akan Laporkan KPU, Arief Budiman: Kami Siap Tanggung Jawab
