Fadhli 
MerahPutih.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan yang telah dilakukan KPU dalam kapasitas sebagai penyelengara pemilu 2019.
Hal itu ditegaskan Ketua KPU Arief Budiman menyusul rencana Partai Demokrat yang akan melaporkan pihaknya ke Bawaslu RI terkait dugaan pelanggaran di karnaval Deklarasi Kampanye Damai yang berujung Walk Outnya Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Prinsipnya, apapun yang sudah dikerjakan KPU dia siap mempertanggungjawabkan," kata Arief kepada awak media di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (25/9).
Dalam menjalankan tugas, kata Arief, KPU terus menjalin komunikasi dengan pihak terkait khusus parpol sebagai peserta dalam pemilu 2019. KPU juga meminta masukan dari semua pihak untuk menciptakan Pemilu yang adil, jujur dan damai.
"Saya sudah jelaskan, setiap kebijakan yang dibuat KPU harus dipertanggungjawabkan. Ya kalau benar ya kami katakan benar," ucapnya.
Namun demikian, KPU juga menerima berbagai kritik dari siapapun termasuk parpol. Sebab, menurutnya masih banyak pembenahan yang harus dilakukan agar Pemilu 2019 cukup sempurna. "Kalau ada yang salah kami koreksi, kalau baik kami katakan baik," pungkasnya.
Sebelumnya dalam karnaval Deklarasi Kampanye Damai, Presiden RI k-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan aksi WO karena ada kesepakatan yang dilanggar KPU.
Pihak Demokrat menuding, keluarnya SBY dari arena, karena KPU membiarkan atribut pendukung paslon Jokowi-Ma'ruf di area karnaval, padahal dalam kesepakatan itu tidak dibolehkan. (*)
Baca Berita Menarik Lainnya: Bawaslu Temukan Dugaan Pelanggaran Saat Deklarasi Kampanye Damai
