Pilpres 2019

Partai Demokrat akan Laporkan KPU, Arief Budiman: Kami Siap Tanggung Jawab

Fadhli Fadhli - Selasa, 25 September 2018
Partai Demokrat akan Laporkan KPU, Arief Budiman: Kami Siap Tanggung Jawab

Ketua KPU Pusat Arief Budiman (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan yang telah dilakukan KPU dalam kapasitas sebagai penyelengara pemilu 2019.

Hal itu ditegaskan Ketua KPU Arief Budiman menyusul rencana Partai Demokrat yang akan melaporkan pihaknya ke Bawaslu RI terkait dugaan pelanggaran di karnaval Deklarasi Kampanye Damai yang berujung Walk Outnya Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Prinsipnya, apapun yang sudah dikerjakan KPU dia siap mempertanggungjawabkan," kata Arief kepada awak media di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (25/9).

Dalam menjalankan tugas, kata Arief, KPU terus menjalin komunikasi dengan pihak terkait khusus parpol sebagai peserta dalam pemilu 2019. KPU juga meminta masukan dari semua pihak untuk menciptakan Pemilu yang adil, jujur dan damai.

Rombongan Partai Demokrat Saat Mengikuti Karnaval Deklarasi Kampanye Damai

"Saya sudah jelaskan, setiap kebijakan yang dibuat KPU harus dipertanggungjawabkan. Ya kalau benar ya kami katakan benar," ucapnya.

Namun demikian, KPU juga menerima berbagai kritik dari siapapun termasuk parpol. Sebab, menurutnya masih banyak pembenahan yang harus dilakukan agar Pemilu 2019 cukup sempurna. "Kalau ada yang salah kami koreksi, kalau baik kami katakan baik," pungkasnya.

Sebelumnya dalam karnaval Deklarasi Kampanye Damai, Presiden RI k-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan aksi WO karena ada kesepakatan yang dilanggar KPU.

Pihak Demokrat menuding, keluarnya SBY dari arena, karena KPU membiarkan atribut pendukung paslon Jokowi-Ma'ruf di area karnaval, padahal dalam kesepakatan itu tidak dibolehkan. (*)

Baca Berita Menarik Lainnya: Bawaslu Temukan Dugaan Pelanggaran Saat Deklarasi Kampanye Damai

#Komisioner KPU Arief Budiman #Bawaslu RI #SBY #Partai Demokrat
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai pernyataan itu patut dibaca sebagai peringatan dini dan bukan sekedar ramalan.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Indonesia
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Ia menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Indonesia
SBY Cemas dan Khawatir Kondisi Geopolitik Picu Perang Dunia III
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini berharap semoga mimpi buruk terjadinya perang dunia disertai penggunaan senjata nuklir itu tidak terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
SBY Cemas dan Khawatir Kondisi Geopolitik Picu Perang Dunia III
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Bagikan