Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Kekerasan yang terjadi di Myanmar akhir-akhir ini banyak menuai kecaman dari berbagai pihak. Kali ini, Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta Penasehat Pemerintah Myanmar, Aung San Suu Kyi, segera bertindak mengatasi krisis Rohingya.
"Rohingya ini masalah yang sangat serius, kita berharap sebagai sahabat Myanmar, Myanmar sungguh serius untuk mengelola permasalahan ini," ujar SBY usai menjadi pembicara kunci Seminar Demokrasi di Asia Tenggara di Kuala Lumpur, Sabtu (2/9).
Ia mengatakan, apabila pembunuhan secara sistematis ini terus berlanjut maka kita telah jauh melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
"Dan itu berat sekali karena kita tunduk pada HAM, tidak tunduk pada piagam ASEAN. Padahal semua anggota harus menghormati demokrasi, HAM dan 'rule of law' sehingga tidak bisa lepas dari itu semua," katanya.
SBY mengakui, dirinya selalu mengikuti perkembangan di Myanmar dan masalah etnis Rohingya memang sudah melebihi kepatutannya.
"Saya mengerti masalah Rohingya adalah masalah komplek bagi Myanmar, isu ini sangat sensitif bagi Myanmar tetapi meskipun komplek dan sensitif tidak boleh tidak ada solusi, bagaimanapun harus soluasi. Solusinya harus adil, bijak, permanen sambil merujuk kepada HAM, nilai demokrasi dan hukum internasional," katanya.
Melihat kasus ini, Ia berharap nantinya konflik Rohingya jangan sampai menimbulkan gelombang radikalisme, terorisme serta jangan sampai menjadi konflik antar agama yang dampaknya makin serius lagi.
"Kita masih berharap Myanmar dengan Aun San Suu Kyi bisa melakukan sesuatu. Ini sudah menjadi perhatian dunia. Bukan hanya negara Islam, bukan hanya Indonesia dan Malaysia tetapi ASEAN dan dunia," katanya.
Dia berfikir, ASEAN juga harus melakukan sesuatu dan tidak boleh mengatakan ini hanya urusan dalam negeri Nyanmar.
"Kita mempunyai tradisi tidak mencampuri negara-negara anggota, namun dalam hal ini tidak kena. Ingat kita punya 'new ASEAN charter'. Jadi 'community' dan dalam piagam itu jelas sekali, semua negara harus hormati demokrasi, HAM dan 'rule of law'. Jadi wajib bagi Myanmar dan semuanya untuk menyelesaikan masalah ini karena sudah menyentuh urusan HAM, 'rule of law' dan demokrasi," katanya.
SBY sendiri, menganggap Myanmar adalah keluarga. Hal itulah yang membuatnya harus melakukan sesuatu untuk negara itu dan juga kaum Rohingya.
"Saya beberapa kali komunikasi dengan pemimpin Myanmar, dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain. Saya pernah berkunjung ke Myanmar dengan agenda utama Rohingnya. Indonesia sudah melakukan bantuan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan. Kami tidak masuk politiknya, waktu itu saya sampaikan agar laksanakan demokrasi dan tangani Rohingya," katanya.
Terkait pemerintah Indonesia, SBY mengatakan Presiden Jokowi dan Menlu Retno Marsudi sudah memberikan pernyataan bagus. Namun, Ia mengharapkan lebih dari sekedar pernyataan.
"Harus mengambil prakarsa bersama pemimpin lain agar segera mengambil prakarsa untuk mengangkiri pembunuhan yang sudah melebihi batas. Harapan saya kepada Ibu Aung San Suu Kyi, dunia sudah menobatkan beliau sebagai tokoh perdamaian, banyak harapan kepada beliau. Sekarang saatnya menunjukkan 'wisdom' beliau," katanya.
Sumber : ANTARA
