SBY Berobat Kanker di AS, Urusan Partai Diklaim Aman di Tangan AHY

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 02 November 2021
SBY Berobat Kanker di AS, Urusan Partai Diklaim Aman di Tangan AHY

Ketum Partai Demokrat AHY. (Foto: Demokrat)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menjalani perawatan di Amerika Serikat (AS) setelah didiagnosa mengidap kanker prostat stadium awal.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan memastikan kerja politik partai berlambang bintang mercy itu tidak akan terganggu meski sementara waktu ditinggal SBY. Apalagi, saat ini Partai Demokrat sudah dipimpin langsung Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang juga anak sulung SBY.

Baca Juga:

SBY Telepon Jokowi Bilang Kena Kanker, Begini Reaksi Istana

"Tidak (kerja politik Demokrat terganggu), kan sudah di-take langsung oleh mas AHY, tapi memang kita juga prihatin lah,” kata Syarief, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/11).

Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (tangkapan layar youtube sekretariat presiden)
Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (tangkapan layar youtube sekretariat presiden)

Syarief mengatakan, seluruh kader Partai Demokrat sudah diinformasikan terkait kondisi SBY. Karena itu, dia meminta kepada masyarakat untuk mendoakan agar SBY segera sembuh dan menjalani aktivitas seperti biasa.

“Iya sudah sudah juga. Mudah-mudahan pak SBY bisa segera pulang ke tanah air dan sembuh dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa,” tandas politikus senior Demokrat itu.

Untuk diketahui, SBY akan menjalani perawatan medis di Kota Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat (AS), setelah didiagnosis menderita kanker prostat. Rencananya, mantan Presiden RI bertolak ke AS untuk menjalani perawat hari ini. (Pon)

Baca Juga:

SBY Didiagnosis Kanker Prostat, Tim Dokter Luar Negeri Siap Merawat

#SBY #Partai Demokrat #Agus Harimurti Yudhoyono #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
SBY Bongkar Rahasia Kepemimpinan Kuat Hadapi Krisis Global, Belajar dari Tragedi Tsunami Hingga Krisis 2008
SBY mengingatkan kepemimpinan harus bersifat inklusif agar manfaat pembangunan tersebar merata kepada seluruh masyarakat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
SBY Bongkar Rahasia Kepemimpinan Kuat Hadapi Krisis Global, Belajar dari Tragedi Tsunami Hingga Krisis 2008
Indonesia
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Penunjukan AHY sendiri tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Mei 2026
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Harga Tiket Pesawat Melonjak, Menko AHY Pesan Jangan Sampai Lewati Batas Wajar
AHY menegaskan lonjakan harga tiket pesawat akibat kenaikan harga minyak dunia harus tetap dalam batas kewajaran. P
Wisnu Cipto - Minggu, 17 Mei 2026
Harga Tiket Pesawat Melonjak, Menko AHY Pesan Jangan Sampai Lewati Batas Wajar
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Bagikan