SBSI Tuntut Karyawan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Diupah UMR

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 18 Oktober 2017
SBSI Tuntut Karyawan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Diupah UMR

Massa Aksi Federasi Konstruksi Umum dan Informal (FKUI) Serikat Butuh Seluruh Indonesia (SBSI) DKI Jakarta. (MP/Angga Yudha Pratama)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Federasi Konstruksi Umum dan Informal (FKUI) Serikat Butuh Seluruh Indonesia (SBSI) DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa menuntut Kementerian BUMN menaikan upah para pekerja di Delabe dua dan Dekabe Tiga di bawah Perusahaan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.

Ketua DPC FKUI SBSI Jakarta, Muhammad Hori mengatakan awalnya aksi demo dilakukan di depan Kementerian BUMN. Namun, massa kini menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta untuk menemui Kasie Bidang Pengupahan DKI Jakarta, Priyo.

"Menuntut upah yang masih di bawah Jakarta oleh Perusahaan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, kami melakukan unjuk rasa di Kementerian BUMN, menuntutu upah masih di bawah UMP dan BPJS segera dibayarkan, kami dapat data dari 2014 BPJS tidak disetorkan, padahal sudah dipotong. agar Kementerian BUMN menyelesikan karena di bawah Kementerian BUMN," katanya di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (18/10).

Aksi itu sendiri telah bubar sekitar pukul 13.00 WIB setelah tuntutan para massa diterima oleh perwakilan bidang Pengupahan DKI Jakarta. Ia berharap nantinya hal ini akan dibahas oleh Kementerian BUMN dengan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, untuk membahas tuntutannya.

Mereka menuntut UMP tahun 2018 sebesar Rp 4.152.289, bandingkan dengan UMP yang berlaku saat ini, Rp 3.355.759.

"Ada tunggakan upah, tadi ketemu dengan bagian Kasie Pengupahan Pak Priyo, respon sangat baik, agenda kita ke Dinas menyampaikan aspirasi nanti ditindaklanjuti ke Dinas Provinsi," jelas Hori.

Aksi unjuk rasa yang dimulai pukul 11.00 WIB di depan Balai Kota DKI Jakarta sempat membuat kepadatan kendaraan di Jalan Medan Merdeka Selatan. (Ayp)

#Pendemo #Aksi Buruh
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KSPI Batalkan Aksi Buruh 24 November, Tunggu Keputusan Upah Minimum 2026
KSPI dan Partai Buruh menunda aksi 24 November karena pemerintah belum mengumumkan kenaikan upah minimum 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
KSPI Batalkan Aksi Buruh 24 November, Tunggu Keputusan Upah Minimum 2026
Indonesia
Antisipasi Demo Buruh, Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta
Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional terkait demo buruh menolak kenaikan upah minimum 2026 di sekitar Istana Merdeka dan Gedung DPR RI, Senin (24/11).
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Antisipasi Demo Buruh, Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta
Indonesia
Aksi Buruh Siap Geruduk Istana dan DPR, Kenaikan Upah Rp 90 Ribu Dinilai Terlalu Rendah
KSPI dan Partai Buruh memprotes kenaikan upah minimum 2026 yang disebut hanya naik rata-rata Rp 90 ribu per bulan. Aksi digelar di Jakarta hingga daerah lain.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Aksi Buruh Siap Geruduk Istana dan DPR, Kenaikan Upah Rp 90 Ribu Dinilai Terlalu Rendah
Indonesia
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Demo buruh sedang berlangsung di sekitar MPR/DPR RI. Sejumlah rute Transjakarta pun harus dialihkan akibat aksi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Indonesia
Aktivis Delpedro Segera Diadili, Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap oleh Jaksa
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah menolak gugatan praperadilan yang diajukan terdakwa kasus ??????demonstrasi yang berujung ricuh pada Agustus 2025, Delpedro Marhaen dan kawan-kawan (dkk).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
Aktivis Delpedro Segera Diadili, Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap oleh Jaksa
Indonesia
WNI Australia Waspada, KBRI Rilis Imbauan Darurat Terkait Aksi Anti-Imigran 'March for Australia'
Dalam situs resmi "March for Australia", para penolak imigrasi berargumen bahwa persatuan dan nilai-nilai Australia telah terkikis akibat kebijakan dan gerakan yang dianggap memecah belah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 Oktober 2025
WNI Australia Waspada, KBRI Rilis Imbauan Darurat Terkait Aksi Anti-Imigran 'March for Australia'
Indonesia
1.722 Polisi Tanpa Senjata Kawal Aksi Bela Palestina, Massa Diminta Jaga Barang Biar Enggak Kecopetan
Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran
Angga Yudha Pratama - Minggu, 12 Oktober 2025
1.722 Polisi Tanpa Senjata Kawal Aksi Bela Palestina, Massa Diminta Jaga Barang Biar Enggak Kecopetan
Indonesia
DPR Nilai Unjuk Rasa Anarkis Bukti Kegagalan Intelijen dan Koordinasi TNI-Polri Akibat Ego Sektoral
Lebih jauh, ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional warga negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 Oktober 2025
DPR Nilai Unjuk Rasa Anarkis Bukti Kegagalan Intelijen dan Koordinasi TNI-Polri Akibat Ego Sektoral
Indonesia
Puluhan Anak Masih Ditahan Imbas Demo Agustus 2025, KPAI Sebut Ada Indikasi Mobilisasi Anak Secara Masif
KPAI menerima 203 laporan pengaduan melalui Sistem Informasi Sahabat Anak (SIGA) yang memperkuat temuan awal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 September 2025
Puluhan Anak Masih Ditahan Imbas Demo Agustus 2025, KPAI Sebut Ada Indikasi Mobilisasi Anak Secara Masif
Indonesia
Istri Gus Dur dan Berbagai Tokoh Kunjungi Aktivis Ditahan Polisi, Kirimkan Surat Permintaan Pembebasan ke Presiden
Selain permohonan pembebasan, surat itu juga berisi permohonan penangguhan para aktivis yang telah ditahan selama lebih dari 20 hari itu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Istri Gus Dur dan Berbagai Tokoh Kunjungi Aktivis Ditahan Polisi, Kirimkan Surat Permintaan Pembebasan ke Presiden
Bagikan