Satlak Prima Siap Gabung di Panja Asian Games 2018

Rendy NugrohoRendy Nugroho - Selasa, 19 Januari 2016
Satlak Prima Siap Gabung di Panja Asian Games 2018

Komisi X DPR RI memberikan masukan terhadap panitia kerja (Panja) persiapan Asian Games (AG)2018. (Foto: MerahPutih/Eggi Paksha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Olahraga -  Komisi X DPR RI kembali memberikan masukan terhadap panitia kerja (Panja) persiapan Asian Games (AG)2018. Hal tersebut, demi mewujudkan sukses penyelenggaraan, prestasi, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan administrasi.

Nantinya, AG 2018 tidak hanya digelar di Jakarta, melainkan Palembang, 18 Agustus sampai 2 September.

Jakarta sudah pernah menyelenggarakannya pada tahun 1962 dan Pelembang menjadi kota kelima yang menggelar AG di luar ibu kota negara setelah Hirosima (1994), Busan (2002), Guangzhou (2010) dan Incheon (2014).

Selain dilaksanakan di dua kota, AG 2018 akan mempertandingkan 37 cabang olahraga dan menjadikan Drawa, yakni burung cenderawasih sebagai maskotnya.

"Kami (Satlak Prima) diminta menjadi salah satu bagian Panja AG. Tentunya, hal tersebut disambut positif. Apalagi, akan ada unsur dari KONI, KOI dan pemerintah," ungkap Ketua Satlak Prima, Ahmad Sucipto, kepada para wartawan usai melakukan Rapat Dengar Pendapat umum (RDPU) dengan Komisi X DPR-RI di Gedung DPR, Selasa (19/1).

Tidak hanya itu, Komisi X DPR RI juga meminta Satlak Prima memperhatikan beberapa hal penting. Tidak lain, tujuannya agar mampu meningkatkan prestasi olahraga nasional.

Misalnya saja yakni, Satlak Prima diharapkan melakukan penguatan sumber daya yang profesional untuk mendukung kerja organisasi. Selain itu, pendampingan terhadap berbagai cabang olahraga dengan sport dan science technology tanpa diminta oleh cabang olahraga tersebut.

Lalu memberikan asuransi kepada atlet, pelatih, wasit dan pelaku olahraga lainnya, untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga nasional. Selanjutnya adalah konsistensi terhadap tahapan strategi, agar atlet yang ditentukan Satlak Prima dapat terpenuhi.

Terakhir yakni, menyusun mekanisme penggunaan keuangan negara yang akuntabel serta berkoordinasi dengan instansi pengawas keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (esa)

BACA JUGA:

  1. Komisi X DPR RI Lakukan Evaluasi ke Satlak Prima
  2. PP Pelti Waspada Skandal Pengaturan Skor
  3. SEA Games 2015, Atlet Tenis Belum Dapat Hak Penuh
  4. Skandal Pengaturan Skor Tenis Juga Terjadi di Indonesia
  5. Indonesia Bidik Tuan Rumah Piala Dunia 2022
#Komisi X DPR RI #Asian Games 2018 #Satlak Prima
Bagikan
Ditulis Oleh

Rendy Nugroho

Berita Terkait

Indonesia
Mendiktisaintek: 122 Prodi Ditutup pada 2026, Mayoritas Bertransformasi Sesuai Kebutuhan Industri
Mendiktisaintek menjelaskan penutupan 122 program studi pada 2026 dilakukan atas usulan kampus. Mayoritas bertransformasi menjadi lebih relevan dengan industri dan teknologi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Mendiktisaintek: 122 Prodi Ditutup pada 2026, Mayoritas Bertransformasi Sesuai Kebutuhan Industri
Indonesia
Anggota DPR Gus Hilman Kecelakaan Maut di Tol Paspro, Dikabarkan Sudah Lewati Masa Kritis
Anggota DPR RI, Gus Hilman, sudah melewati masa kritis usai mengalami kecelakaan di Tol Pasuruan-Probolinggo.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
Anggota DPR Gus Hilman Kecelakaan Maut di Tol Paspro, Dikabarkan Sudah Lewati Masa Kritis
Indonesia
Anggota Komisi X DPR Desak Evaluasi Ketat LPDP Usai Polemik Alumni Viral
Anggota Komisi X DPR Andi Muawiyah Ramly mendesak evaluasi dan pengetatan seleksi LPDP menyusul polemik alumni viral.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 23 Februari 2026
Anggota Komisi X DPR Desak Evaluasi Ketat LPDP Usai Polemik Alumni Viral
Indonesia
Siswa SD di NTT Bunuh Diri Diduga tak Mampu Beli Buku, DPR Minta Kemendikdasmen Usut Tuntas
Siswa SD di NTT bunuh diri karena tidak mampu membeli buku. Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief, mendesak Kemendikdasmen mengusut tuntas.
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
Siswa SD di NTT Bunuh Diri Diduga tak Mampu Beli Buku, DPR Minta Kemendikdasmen Usut Tuntas
Indonesia
Prabowo Larang Siswa Sambut Kedatangannya, Pimpinan Komisi X DPR: Biar Bisa Fokus Belajar
Presiden RI, Prabowo Subianto, melarang siswa menyambut kedatangannya. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan dukungannya.
Soffi Amira - Kamis, 20 November 2025
Prabowo Larang Siswa Sambut Kedatangannya, Pimpinan Komisi X DPR: Biar Bisa Fokus Belajar
Indonesia
Kak Seto Alami Stroke Ringan, Anggota Komisi X DPR Doakan Segera Pulih
Kak Seto dikabarkan mengalami stroke ringan. Anggota Komisi X DPR, Andi Muawiyah Ramly, menyampaikan doa dan dukungan kepada Ketua LPAI itu.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Kak Seto Alami Stroke Ringan, Anggota Komisi X DPR Doakan Segera Pulih
Indonesia
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Komisi X DPR Sebut Pendidikan Indonesia semakin Maju
Presiden Prabowo juga menggencarkan rogram revitalisasi gedung sekolah, serta peningkatan kesejahteraan guru, baik kenaikan gaji maupun tunjangan guru. ?
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Komisi X DPR Sebut Pendidikan Indonesia semakin Maju
Berita Foto
Raker Wamen Kebudayaan Giring Ganesha dengan Komisi X DPR Bahas Program Kerja
Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha saat rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 27 Agustus 2025
Raker Wamen Kebudayaan Giring Ganesha dengan Komisi X DPR Bahas Program Kerja
Indonesia
Buntut Putusan MK soal Pendidikan Dasar 9 Tahun, Komisi X DPR Minta Revisi Kebijakan BOS
Wakil Ketua Komisi X DPR RI menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Mei 2025
Buntut Putusan MK soal Pendidikan Dasar 9 Tahun, Komisi X DPR Minta Revisi Kebijakan BOS
Indonesia
Komisi X DPR Minta Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Pertimbangkan Lagi Rencana Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer
Perlu pertimbangan lebih lanjut mengenai wacana ini lantaran mengatasi problem anak bermasalah tidak serta merta bisa diselesaikan melalui jalur pendidikan militer.
Frengky Aruan - Rabu, 30 April 2025
Komisi X DPR Minta Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Pertimbangkan Lagi Rencana Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer
Bagikan