Satgas Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan di Papua Selatan

Merahputih.com - Satgas Operasi Mantap Praja Cartenz II Wilayah Papua Selatan memetakan daerah rawan yang berpotensi memunculkan gangguan keamanan saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Bahkan, satgas terus meningkatkan intensitas patroli pengamanan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu setempat dalam menjelang penetapan bakal pasangan calon (paslon) Pilkada 2024.

"Kami telah memetakan berbagai potensi gangguan yang mungkin muncul selama tahapan pilkada berlangsung terutama menjelang pengumuman syarat administrasi dan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur," ujar Kasatgas Humas Operasi Mantap Praja Cartenz II Wilayah Papua Selatan, Kompol Nurjanah dikutip Antara, Jumat (13/9).

Baca juga:

Bawaslu Ungkap Banyak Ujaran Kebencian Pilkada 2024 Ditemukan di Facebook

Kegiatan patroli merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta untuk memastikan objek yang dikunjungi dalam keadaan aman.

Hal itu sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU). "Penetapan akan berlangsung pada 22 September 2024," ujarnya.

Dia menjelaskan tahapan penting lainnya yang akan mendahului penetapan calon adalah pengumuman hasil penelitian syarat administrasi pasangan calon.

"Untuk memastikan proses ini berjalan dengan aman dan lancar kami juga telah mengambil langkah preventif guna meminimalisir potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)," katanya.

Baca juga:

Polisi Cari Pemicu Pesawat Trigana Air Tergelincir di Bandara Yapen Papua

Pihaknya berkomitmen mengamankan setiap tahapan pilkada di daerah itu agar berjalan lancar, aman dan tertib dengan meningkatkan intensitas patroli gabungan antara anggota satgas dan Polres Merauke.

"Namun personil menjaga kantor kpu dan bawaslu selama 24 jam terutama menjelang pengumuman hasil penelitian syarat administrasi dan penetapan paslon," ujarnya.

Selain itu pihaknya juga memberikan pengawalan khusus kepada para komisioner kpu dan bawaslu untuk memastikan para pejabat penyelenggara pilkada 2024 dapat menjalankan tugas mereka tanpa gangguan.