Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Teka-teki lahan misterius seluas 70 hektare (ha) yang dibeli BUMD Pembangunan Sarana Jaya terjawab sudah. Sarana Jaya mengakui tanah puluhan hektare itu untuk pembangunan program Rumah DP 0 Rupiah.
Hal itu diungkap oleh Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz saat rapat bersama dengan BUMD Sarana Jaya di gedung DPRD, Rabu (31/3).
Aziz mengatakan, dari pengakuan Sarana Jaya, lahan tersebut untuk proyek program Rumah Tanpa DP andalan Gubernur Anies Baswedan yang belakangan ramai jadi sorotan karena tersandung kasus korupsi.
Baca Juga:
Sarana Jaya Janji Kembalikan Uang Rp200 Miliar Permintaan DPRD
"Secara lisan mereka sudah menyebut ini (lahan 70 hektare) untuk DP 0 Rupiah," katanya.
Dengan begitu, Aziz meminta, Sarana Jaya untuk secepatnya mengirimkan dokumen secara detail ke DPRD DKI ihwal lahan 70 ha ini, mulai dari lokasi lahan, ukuran, hingga harga lahan.
Politikus PKS ini mengklaim, Komisi B berkali-kali meminta dokumen detail lahan 70 ha itu, tapi Sarana Jaya tak menggubris.
"Kami minta sejak awal ada dokumen yang menyatakan pembelian lahan ini untuk apa. Sehingga nanti dengan dokumen itu bisa jelas syarat-syarat yang harus dipenuhi," ungkapnya.
Aziz mengungkapkan, kalau memang lahan 70 hektare untuk Rumah DP 0 Rupiah, Sarana Jaya harus dokumen mengenai sistem zonasi karena kebijakan itu membangun gedung yang tinggi.
Aziz menegaskan, setelah kejadian korupsi di program DP 0 Rupiah, pihaknya akan melakukan pengawasan yang jauh lebih ketat dengan meminta Sarana Jaya mengirimkan dokumen sedetail mungkin. Jangan sampai kasus korupsi pengadaan lahan Rumah Dp Rp0 kembali terulang.
Baca Juga:
DPRD DKI Minta Pembangunan Sarana Jaya Tunjukkan Lokasi Lahan 70 Hektar
Kendati demikian, Komisi B tidak mau masuk terlalu dalam atas proses pembuatan Rumah DP 0 Rupiah. Hanya saja, dokumen untuk program itu tercatat dengan detail dan jelas.
"Kita hanya me-review proposal mereka secara umum dan global saja untuk mendapatkan PMD untuk pembuatan rumah DP Rp0. Semenjak kejadian ini (korupsi lahan Pondok Ranggon), kami akan masuk lebih dalam agar tidak ada lagi penyimpangan. Sebab ini tanggung jawab dewan sebagai pengawas," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga:
Pemprov DKI Telusuri Pembelian Tanah Sarana Jaya Seluas 70 Hektare
