DPRD DKI Minta Pembangunan Sarana Jaya Tunjukkan Lokasi Lahan 70 Hektar


DPRD DKI Jakarta
MerahPutih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta geram dengan Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) yang mempunyai aset lahan seluas 70 hektar tapi keberadaannya tak diketahui secara persis.
Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz pun meminta Pelaksana tugas (Plt) Dirut Pembangunan Sarana Jaya, Indra S. Arharrys untuk menunjukan lokasi lahan yang telah dibelinya itu.
Baca Juga
KPK Periksa Staf KJPP dan Notaris Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI
"Kami meminta kepada Plt Dirut Sarana Jaya untuk segera memberikan lampiran yang belum diberikan saat ini. Salah Satunya list pembelian lahan sekitar 70 hektar," ujar Abdul Aziz dalam rapat bersama Sarana Jaya di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (31/3).
Azis juga mendesak Dirut Indra untuk menjelaskan informasi secara detail per lahan yang mereka beli, mulai dari ukuran lahan hingga biaya total per lahan, agar hal ini bisa ditanggungjawab kepada warga Jakarta.
"Kita mau tau detail lokasinya dimana, lahannya berapa, dan sebagainya," paparnya.

Yang disesalkan politikus PKS ini ialah lahan-lahan dibeli tersebut tanpa peruntukan yang jelas. Ia menilai pembelian tanpa perencanaan yang jelas sebab pihaknya bahkan tak mengetahui rencana awal pembelian tanah tersebut.
"Terlebih tidak ada satu dokumen pun yang ada pembelian lahan ini akan dialokasikan untuk apa peruntukannya. Walaupun secara lisan mereka sudah menyebut ini untuk DP Rp0 rupiah," ungkapnya.
Sebenarnya pembelian lahan 70 hektar sudah diketahui Pemprov DKI Jakarta. Tapi Eksekutif DKI tidak mengetahui hal ini secara rinci.
Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria menegaskan, pihaknya pun akan meninjau dengan detail lokasi pembelian tanah tersebut sekaligus tahun pengadaannya.
"Terkait lahan yang disampaikan dibeli sarana jaya 70 hektar nanti kami akan cek sendiri berapa tahun itu sudah mencapai 70 hektar, berapa tahun ke belakang, apakah dua tahun, tiga tahun apa empat tahun ke belakang kita memperoleh 70 hektar yang dibeli Sarana Jaya," papar Riza. (Asp)
Baca Juga
KPK Korek Direktur Adonara Propertindo Gali Info Korupsi Lahan Proyek Anies
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
