DPRD DKI Minta Pembangunan Sarana Jaya Tunjukkan Lokasi Lahan 70 Hektar

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 31 Maret 2021
DPRD DKI Minta Pembangunan Sarana Jaya Tunjukkan Lokasi Lahan 70 Hektar

DPRD DKI Jakarta

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta geram dengan Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) yang mempunyai aset lahan seluas 70 hektar tapi keberadaannya tak diketahui secara persis.

Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz pun meminta Pelaksana tugas (Plt) Dirut Pembangunan Sarana Jaya, Indra S. Arharrys untuk menunjukan lokasi lahan yang telah dibelinya itu.

Baca Juga

KPK Periksa Staf KJPP dan Notaris Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI

"Kami meminta kepada Plt Dirut Sarana Jaya untuk segera memberikan lampiran yang belum diberikan saat ini. Salah Satunya list pembelian lahan sekitar 70 hektar," ujar Abdul Aziz dalam rapat bersama Sarana Jaya di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (31/3).

Azis juga mendesak Dirut Indra untuk menjelaskan informasi secara detail per lahan yang mereka beli, mulai dari ukuran lahan hingga biaya total per lahan, agar hal ini bisa ditanggungjawab kepada warga Jakarta.

"Kita mau tau detail lokasinya dimana, lahannya berapa, dan sebagainya," paparnya.

Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat evaluasi kerja bersama Perumda Sarana Jaya, Senin (15/3) terkait perencanaan Program hunian DP 0 Rupiah sebagai BUMD yang bertugas menyediakan hunian program DP 0 Rupiah. (DDJP/pun)
Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat evaluasi kerja bersama Perumda Sarana Jaya, Senin (15/3) terkait perencanaan Program hunian DP 0 Rupiah sebagai BUMD yang bertugas menyediakan hunian program DP 0 Rupiah. (DDJP/pun)

Yang disesalkan politikus PKS ini ialah lahan-lahan dibeli tersebut tanpa peruntukan yang jelas. Ia menilai pembelian tanpa perencanaan yang jelas sebab pihaknya bahkan tak mengetahui rencana awal pembelian tanah tersebut.

"Terlebih tidak ada satu dokumen pun yang ada pembelian lahan ini akan dialokasikan untuk apa peruntukannya. Walaupun secara lisan mereka sudah menyebut ini untuk DP Rp0 rupiah," ungkapnya.

Sebenarnya pembelian lahan 70 hektar sudah diketahui Pemprov DKI Jakarta. Tapi Eksekutif DKI tidak mengetahui hal ini secara rinci.

Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria menegaskan, pihaknya pun akan meninjau dengan detail lokasi pembelian tanah tersebut sekaligus tahun pengadaannya.

"Terkait lahan yang disampaikan dibeli sarana jaya 70 hektar nanti kami akan cek sendiri berapa tahun itu sudah mencapai 70 hektar, berapa tahun ke belakang, apakah dua tahun, tiga tahun apa empat tahun ke belakang kita memperoleh 70 hektar yang dibeli Sarana Jaya," papar Riza. (Asp)

Baca Juga

KPK Korek Direktur Adonara Propertindo Gali Info Korupsi Lahan Proyek Anies

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan