DPRD DKI Minta Pembangunan Sarana Jaya Tunjukkan Lokasi Lahan 70 Hektar
DPRD DKI Jakarta
MerahPutih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta geram dengan Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) yang mempunyai aset lahan seluas 70 hektar tapi keberadaannya tak diketahui secara persis.
Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz pun meminta Pelaksana tugas (Plt) Dirut Pembangunan Sarana Jaya, Indra S. Arharrys untuk menunjukan lokasi lahan yang telah dibelinya itu.
Baca Juga
KPK Periksa Staf KJPP dan Notaris Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI
"Kami meminta kepada Plt Dirut Sarana Jaya untuk segera memberikan lampiran yang belum diberikan saat ini. Salah Satunya list pembelian lahan sekitar 70 hektar," ujar Abdul Aziz dalam rapat bersama Sarana Jaya di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (31/3).
Azis juga mendesak Dirut Indra untuk menjelaskan informasi secara detail per lahan yang mereka beli, mulai dari ukuran lahan hingga biaya total per lahan, agar hal ini bisa ditanggungjawab kepada warga Jakarta.
"Kita mau tau detail lokasinya dimana, lahannya berapa, dan sebagainya," paparnya.
Yang disesalkan politikus PKS ini ialah lahan-lahan dibeli tersebut tanpa peruntukan yang jelas. Ia menilai pembelian tanpa perencanaan yang jelas sebab pihaknya bahkan tak mengetahui rencana awal pembelian tanah tersebut.
"Terlebih tidak ada satu dokumen pun yang ada pembelian lahan ini akan dialokasikan untuk apa peruntukannya. Walaupun secara lisan mereka sudah menyebut ini untuk DP Rp0 rupiah," ungkapnya.
Sebenarnya pembelian lahan 70 hektar sudah diketahui Pemprov DKI Jakarta. Tapi Eksekutif DKI tidak mengetahui hal ini secara rinci.
Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria menegaskan, pihaknya pun akan meninjau dengan detail lokasi pembelian tanah tersebut sekaligus tahun pengadaannya.
"Terkait lahan yang disampaikan dibeli sarana jaya 70 hektar nanti kami akan cek sendiri berapa tahun itu sudah mencapai 70 hektar, berapa tahun ke belakang, apakah dua tahun, tiga tahun apa empat tahun ke belakang kita memperoleh 70 hektar yang dibeli Sarana Jaya," papar Riza. (Asp)
Baca Juga
KPK Korek Direktur Adonara Propertindo Gali Info Korupsi Lahan Proyek Anies
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game