Sarana Jaya Janji Kembalikan Uang Rp200 Miliar Permintaan DPRD
DPRD DKI Jakarta. (Antara)
MerahPutih.com - Komisi B DPRD DKI mendesak Plt Dirut Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono Arharrys untuk mengembalikan uang Rp200 miliar dari penganggaran pengadaan lahan Rumah RP 0 Rupiah di Muncul, Pondok Ranggon, Jakarta.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, duit miliar tersebut harus ditarik pemprov agar imbas dari kasus korupsi itu tidak kembali rugikan negara.
"Uang Rp200 miliar harus kita tarik kembali, di luar proses hukum yang sedang dijalankan," ujar Aziz saat rapat dengan Sarana Jaya di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (31/3).
Baca Juga:
DPRD DKI Minta Pembangunan Sarana Jaya Tunjukkan Lokasi Lahan 70 Hektar
Politikus PKS ini juga meminta BUMD Sarana Jaya perlu melibatkan lembaga terkait yang berkecimpung di bidang korupsi. Sehingga, Program DP Rp0 persen andalan Gubernur Anies tak lagi berurusan dengan KPK.
"Bahwa sangat penting melibatkan lembaga terkait seperti auditor, sehingga dari awal jelas objek yang akan dibeli, kemudian juga sudah dikawal prosesnya sehingga tidak terjadi penyimpangan," pungkasnya.
Saat dikonfirmasi mengenai permintaan Komisi B itu, Plt Dirut Sarana Jaya Indra Sukmono Arharrys sekuat tenaga akan merealisasikan keinginan legislator DKI.
Baca Juga:
KPK Periksa Dirut PD Sarana Jaya Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI
Indra mengklaim, pihaknya bakal berupaya mengembalikan anggaran yang diminta DPRD.
"Tadi saya sudah coba jelaskan bahwa kami masih berusaha mengoptimalkan seoptimal mungkin untuk pengambilan itu," ungkap Indra. (Asp)
Baca Juga:
Pemprov DKI Telusuri Pembelian Tanah Sarana Jaya Seluas 70 Hektare
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game