Sarana Jaya Janji Kembalikan Uang Rp200 Miliar Permintaan DPRD

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 01 April 2021
Sarana Jaya Janji Kembalikan Uang Rp200 Miliar Permintaan DPRD

DPRD DKI Jakarta. (Antara)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Komisi B DPRD DKI mendesak Plt Dirut Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono Arharrys untuk mengembalikan uang Rp200 miliar dari penganggaran pengadaan lahan Rumah RP 0 Rupiah di Muncul, Pondok Ranggon, Jakarta.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, duit miliar tersebut harus ditarik pemprov agar imbas dari kasus korupsi itu tidak kembali rugikan negara.

"Uang Rp200 miliar harus kita tarik kembali, di luar proses hukum yang sedang dijalankan," ujar Aziz saat rapat dengan Sarana Jaya di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (31/3).

Baca Juga:

DPRD DKI Minta Pembangunan Sarana Jaya Tunjukkan Lokasi Lahan 70 Hektar

Politikus PKS ini juga meminta BUMD Sarana Jaya perlu melibatkan lembaga terkait yang berkecimpung di bidang korupsi. Sehingga, Program DP Rp0 persen andalan Gubernur Anies tak lagi berurusan dengan KPK.

"Bahwa sangat penting melibatkan lembaga terkait seperti auditor, sehingga dari awal jelas objek yang akan dibeli, kemudian juga sudah dikawal prosesnya sehingga tidak terjadi penyimpangan," pungkasnya.

Ilustrasi - Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan hunian DP nol rupiah di Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur, Senin (29/7/2019). ANTARA FOTO/Adnan Nanda/wpa.
Ilustrasi - Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan hunian DP nol rupiah di Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur, Senin (29/7/2019). ANTARA FOTO/Adnan Nanda/wpa.

Saat dikonfirmasi mengenai permintaan Komisi B itu, Plt Dirut Sarana Jaya Indra Sukmono Arharrys sekuat tenaga akan merealisasikan keinginan legislator DKI.

Baca Juga:

KPK Periksa Dirut PD Sarana Jaya Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI

Indra mengklaim, pihaknya bakal berupaya mengembalikan anggaran yang diminta DPRD.

"Tadi saya sudah coba jelaskan bahwa kami masih berusaha mengoptimalkan seoptimal mungkin untuk pengambilan itu," ungkap Indra. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Telusuri Pembelian Tanah Sarana Jaya Seluas 70 Hektare

#Rumah Dp 0 Rupiah #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Bagikan