Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto bakal mengubah kendaraan dinas Menteri, Wakil Menteri, Eselon I, Gubernur, Walikota, TNI, dan Polri menjadi buatan dalam negeri. Kabarnya mobil buatan PT Pindad yang bakal digunakan.
Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose pun bakal menyanggupinya. Dia menuturkan, PT Pindad sebelumnya sudah memproduksi kendaraan untuk aparat TNI/Polri.
“Prinsipnya, Pindad sudah memulai produksi kendaraan operasional. Bahkan hasilnya sudah dipergunakan oleh satuan TNI dan Polri," kata Abraham kepada wartawan dikutip Selasa (29/10).
Baca juga:
Fakta Menarik Pindad MV3 Garuda Limousine yang Digunakan oleh Prabowo
Rencana Prabowo menggunakan mobil Pindad disebut Abraham menunjukkan adanya komitmen kuat untuk memberdayakan dan menggunakan produk dalam negeri, serta kedepannya memiliki industri otomotif sendiri yang mandiri.
"Ini tindakan yang nyata dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap keberpihakan industri dalam negeri dengan memberikan kesempatan untuk kami PT Pindad sehingga kita punya industri mobil atau otomotif," tutur Abraham.
Baca juga:
Pengadaan Maung Pindad Mobil Dinas Menteri Pakai Skema Beli, Bukan Sewa
Namun, Abraham masih menunggu arahan lebih lanjut soal rencana tersebut. Khususnya untuk proses pengadaan dari masing-masing instansi hingga spesifikasi maupun jenis mobilnya.
"Pindad saat ini masih menunggu tindak lanjut dari arahan tersebut. Hal ini berkaitan juga dengan proses pengadaan dari masing-masing Kementerian dan instansi," ungkap Abraham.
Baca juga:
Pindad Maung Garuda: Kendaraan Tangguh di Medan Militer dan Sipil
Sebelumnya diberitakan, para menteri, wakil menteri (wamen), dan kepala badan dalam Kabinet Merah Putih bakal memiliki kendaraan dinas baru. Mereka akan menaiki mobil dinas Maung buatan PT Pindad.
Pihak Istana telah mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto memang memerintahkan agar semua pejabatnya menggunakan mobil Maung produksi Pindad.
Perintah itu Prabowo sampaikan saat menggelar retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada 25-27 Oktober 2024. (Knu)
