Salah Satu Cara Pemenangan Pemilu Menurut Ketua DPR

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 08 April 2018
Salah Satu Cara Pemenangan Pemilu Menurut Ketua DPR

Bambang Soesatyo. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo mengemukakan pemanfaatan big data di dunia maya sebagai salah satu cara pemenangan Pilkada, Pileg serta Pilpres harus menjadi strategi baru pemenangan jaman 'now'.

"Pemanfaatan teknologi digital dengan memanfaatkan big data yang terdiri dari miliaran megabyte data di dunia maya, dalam pemenangan Pilkada, Pileg dan Pilres harus mulai kita gunakan. Penggunaan teknologi akan menjadikan kampanye politik menjadi lebih rasional, karena berdasarkan fakta, data dan analisis yang valid," kata Bambang seperti dalam siaran persnya.

Pria yang biasa disapa Bamsoet, menegaskan di era digitalisasi dan teknologi yang terus berkembang pesat, kunci pemenangan pesta demokrasi di Indonesia tidak hanya cukup mengandalkan strategi konvensional.

"Serbuan media sosial dan kecanggihan teknologi dipandangnya akan memengaruhi masyarakat dalam menilai partai politik, politisi, kandidat kepala daerah ataupun kandidat presiden," katanya seperti dikutip Antara.

Politisi Partai Golkar ini menuturkan pemanfaatan teknologi juga memengaruhi politisi dalam mempelajari tentang karakter pemilih atau masyarakat.

"Di jaman old, para politisi biasanya menganalisis potensi perolehan suara berdasarkan distrik. Misalnya, dengan membagi dapil berdasarkan mayoritas-minoritas. Setelah adanya big data, para politisi bisa memanfaatkannya untuk memetakan demografi, sejarah kontribusi pemilih dalam politik, pandangan politik pemilih hingga urusan remeh seperti konsumsi media, aktivitas di media sosial hingga status kepemilikan rumah atau kendaraan," papar Bamsoet.

Bamsoet menuturkan penggunaan data facebook oleh Cambridge Analytica untuk memenangkan Donald Trum dalam Pilpres Amerika Serikat tahun 2016, menjadi salah satu bukti efektivitas big data dalam kancah pertarungan politik.

Padahal, dalam berbagai survei sebelumnya popularitas Hillary Clinton sebagai pesaing utama Trump jauh lebih unggul.

"Trump telah membuktikan keampuhan penggunaan big data dari facebook untuk memenangkan Pilpres Amerika Serikat. Walaupun, akhirnya facebook terkena imbas negatif akibat kebocaran data penggunanya yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik," kata Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menambahkan, di Amerika Serikat penggunaan big data dalam Pilpres Amerika Serikat bukanlah hal yang baru. Pada kampanye Pilpres AS 2004, George W Bush telah memanfaatkan big data dalam sebagai strategi kampanye politiknya.

Hal serupa juga dilakukan Barack Obama. Bahkan, tim kampanye Obama membentuk tim analis data yang terdiri dari 100 staf analis untuk memastikan target pemilih.

"Negara lain juga telah memanfaatan big data dalam Pemilunya. Pada Pemilu di Kenya tahun 2013, Uhuru Kenyatta menggandeng Cambridge Analytica untuk mengolah data pemilih guna menghadirkan kampanye yang tepat sasaran. India dan Malaysia juga akan menggunakan big data dalam Pemilu di negara tersebut," ucapnya.

Ia optimistis pemanfaatan big data untuk strategi pemenangan Pemilu di Indonesia tidak akan sukar diterapkan.

Terlebih saat ini, pengguna smartphone di Indonesia mencapai 160 juta pengguna. Tak hanya itu, pengguna media sosial aktif di Indonesia mencapai 130 juta orang dengan rata-rata berselancar di media sosial antara 23 menit hingga 3 jam setiap harinya.

"Potensi big data yang ada belum dimanfaatan secara maksimal di negara kita. Padahal, siapa yang mampu memanfaatkan big data akan unggul dalam bidang apa saja, baik bisnis, intelijen, politik serta bidang lainnya. Data-data yang ada bisa diolah menjadi salah satu senjata utama dalam memenangkan berbagai pertarungan, termasuk pertarungan politik," ucap Bamsoet.

#Bambang Soesatyo #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Erick Thohir hingga Bamsoet Puji Sosok Jerry Hermawan Lo yang Peduli Sesama di Peluncuran Buku “The Art of Simple Leadership”
Founder JHL Group Jerry Hermawan Lo itu bukan lahir dari kemewahan ataupun jalan pintas menuju puncak bisnis
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
Erick Thohir hingga Bamsoet Puji Sosok Jerry Hermawan Lo yang Peduli Sesama di Peluncuran Buku “The Art of Simple Leadership”
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Bagikan