Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Sahroni Sebut Tak Ada Alasan Kinerja Polri Terhambat dengan Adanya Pesawat

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 20 Juli 2023
Sahroni Sebut Tak Ada Alasan Kinerja Polri Terhambat dengan Adanya Pesawat

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023). ANTARA/Melalusa Susthira K

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Kebijakan Polri membeli pesawat jenis Boeing 737 800NG dengan registrasi P-7301 dengan harga Rp 995 miliar menuai sorotan. Sebab, harganya yang selangit dan bekas.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, pembelian pesawat oleh Polri ini harus benar-benar perhatikan asas kebermanfaatannya.

Baca Juga:

Beli Pesawat Hampir Rp 1 Triliun, Polri Bantah Untuk Mewah-mewahan

"Bukan untuk gaya-gayaan,” jelas Sahroni kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Kamis (20/7).

Menurut dia, pesawat tersebut harus digunakan untuk menunjang kinerja Polri. Termasuk dalam pelayanan saat bencana alam.

"Kondisi negara kita kan kepulauan. Jadi ruang gerak Polri memang agak sulit jika tidak ada transportasi yang dikhususkan untuk menunjang kegiatannya," ungkap dia.

Karena sudah punya pesawat sendiri, berarti tidak boleh ada cerita kalau kinerja Polri terhambat akibat permasalahan transportasi, terutama untuk kasus bencana alam.

"Pesawat ini harus benar-benar difungsikan untuk membantu penanganan, baik soal pemberangkatan pimpinan, anggota, atau logistik,” imbuh Sahroni.

Bendahara Umum Partai Nasdem ini menilai pembelian pesawat jenis Boeing oleh Polri memang diperlukan untuk menunjang kinerja Polri.

Baca Juga:

Beli Pesawat Bekas Seharga Ratusan Miliar, Polri Nyatakan untuk Pengamanan Pemilu 2024

“Di sisi lain, anggota Polri tersebar di seluruh daerah, terkadang kesiapannya perlu dimonitor langsung oleh pimpinan di pusat,” ujar Sahroni.

Sahroni meyakini Polri sudah melakukan kajian mendalam sebelum membeli pesawat tersebut.

"Jadi saya rasa ini sudah dipertimbangan dengan matang," imbuh dia.

Sekedar informasi, Polri membeli pesawat jenis Boeing 737 800NG dengan registrasi P-7301 dengan harga Rp 995 miliar.

Pengadaan pesawat bekas dari Ceko tersebut guna meningkatkan kinerja kepolisian dalam melayani masyarakat perihal keamanan dan ketertiban

Pesawat bekas itu dibeli Mabes Polri untuk mendukung operasional yang dilakukan sesuai dengan tambahan anggaran mendesak Polri di 2022. (Knu)

Baca Juga:

Black Box Pesawat SAM Air Jatuh di Hutan Pegunungan Papua Belum Ditemukan

#Polri #Pesawat #Komisi III DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Demokrat Usul DPR Gunakan Hak Angket Redakan Ketegangan Polri-Kejagung
Konflik terbuka yang terus berlarut antara Polri dan Kejaksaan ini mengindikasikan adanya disfungsi koordinasi atau bahkan pembiaran di tingkat eksekutif.
Dwi Astarini - 33 menit lalu
Legislator Demokrat Usul DPR Gunakan Hak Angket Redakan Ketegangan Polri-Kejagung
Indonesia
Komisi III DPR Minta Kasus Febrie Adriansyah Ditangani KPK, Hindari Konflik Kepentingan
Benny K Harman meminta penanganan kasus mantan Jampidsus Febrie Adriansyah diserahkan kepada KPK agar lebih objektif dan terhindar dari potensi konflik kepentingan.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 12 menit lalu
Komisi III DPR Minta Kasus Febrie Adriansyah Ditangani KPK, Hindari Konflik Kepentingan
Indonesia
Komisi III DPR Kawal Kasus Febrie Adriansyah, Ahmad Sahroni: Jangan Rusak Hubungan Polri dan Kejagung
Wakil Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni memastikan, pihaknya mengawasi kasus Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Senin, 13 Juli 2026
Komisi III DPR Kawal Kasus Febrie Adriansyah, Ahmad Sahroni: Jangan Rusak Hubungan Polri dan Kejagung
Indonesia
DPR belum Usulkan Pengganti Febrie, Fokus Kawal Kinerja Plt JAM-Pidsus Rudi Margono
menyampaikan pesan langsung kepada Rudi Margono agar menjaga integritas dan memastikan seluruh proses penegakan hukum tetap berjalan profesional.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
DPR belum Usulkan Pengganti Febrie, Fokus Kawal Kinerja Plt JAM-Pidsus Rudi Margono
Berita
Kasus Febrie Adriansyah Dilimpahkan ke Kejagung, Komisi III DPR Desak Bentuk Tim Independen
Komisi III DPR meminta Kejagung membentuk tim independen, setelah eks Jampidsus, Febrie Ardiansyah, ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
Soffi Amira - Sabtu, 11 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dilimpahkan ke Kejagung, Komisi III DPR Desak Bentuk Tim Independen
Indonesia
Presiden Instruksikan Jaksa, TNI, Polisi Introspeksi. Prabowo: Bintangmu dari Rakyat!
Presiden Prabowo mengingatkan jajaran TNI, anggota Polri, hingga jajaran kejaksaan introspeksi dan menyadari jabatan yang mereka emban merupakan amanah dari rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 11 Juli 2026
Presiden Instruksikan Jaksa, TNI, Polisi Introspeksi. Prabowo: Bintangmu dari Rakyat!
Indonesia
Arahan Langsung Presiden Prabowo, DPR Peringatkan Semua Pihak ‘Jangan Ganggu’ Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara
penanganan perkara ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Juli 2026
Arahan Langsung Presiden Prabowo, DPR Peringatkan Semua Pihak ‘Jangan Ganggu’ Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara
Indonesia
Jampidsus Tepis Isu Terlibat Bisnis Kafe De Clan, Singgung Pemilik Emas 74 Kg Sentul
Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah menegaskan tidak terlibat bisnis kafe De’Clan Cipete. Ia juga menyinggung temuan emas 74 kg di rumah Sentul
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Juli 2026
Jampidsus Tepis Isu Terlibat Bisnis Kafe De Clan, Singgung Pemilik Emas 74 Kg Sentul
Indonesia
Ruko di Jalan Asem Cipete Digeledah Polisi Buntut Dugaan TPPU PLN, Asabri Hingga Krakatau Steel
Budi belum merinci hasil operasi karena proses hukum masih berjalan ketat
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Juli 2026
Ruko di Jalan Asem Cipete Digeledah Polisi Buntut Dugaan TPPU PLN, Asabri Hingga Krakatau Steel
Indonesia
Presiden Prabowo Diminta Turun Tangan, Pastikan Aparat tak Menghalangi Proses Hukum
Pada saat saat yang sama, kepolisian tidak boleh mundur sedikit pun.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Presiden Prabowo Diminta Turun Tangan, Pastikan Aparat tak Menghalangi Proses Hukum
Bagikan