18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Dijadwalkan Disahkan di Paripurna DPR

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - 12 menit lalu
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Dijadwalkan Disahkan di Paripurna DPR

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dijadwalkan memasuki tahap pengesahan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11).

Menurut Habiburokhman, pengesahan aturan tersebut menjadi penantian panjang masyarakat yang telah berlangsung selama 18 tahun. Ia juga menyebut proses pembahasan RUU Perampasan Aset merupakan hasil kerja panjang Komisi III DPR periode ini sejak September 2025.

"Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11).

Baca juga:

Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU

Habiburokhman Apresiasi Peran Sufmi Dasco Ahmad

Habiburokhman turut menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai telah mengawal proses legislasi RUU Perampasan Aset.

Ia mengungkapkan, Dasco telah meminta pimpinan Komisi III DPR mempercepat pembentukan undang-undang tersebut sejak Agustus 2025.

"Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset," imbuhnya.

Menurut Habiburokhman, Dasco juga meminta Komisi III tetap menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) meskipun sedang memasuki masa reses.

Beliau (Dasco) meminta kami tetap melaksanakan RDPU walau di masa reses dan beliau juga yang memimpin langsung pengambilan putusan tingkat pertama kemarin di Komisi III DPR,

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.

Seluruh Fraksi DPR Setuju RUU Dibawa ke Paripurna

Sebelumnya, pembahasan RUU Perampasan Aset telah memasuki tahap akhir di Komisi III DPR. Rancangan aturan tersebut disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I yang digelar Komisi III DPR bersama pemerintah pada Rabu (18/11). Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyetujui agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II di rapat paripurna.

Baca juga:

Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna

Pemerintah juga menyetujui langkah tersebut. RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dinilai menjadi bagian penting dalam upaya menghadapi tindak pidana korupsi dan berbagai kejahatan lainnya.

Persetujuan pemerintah disampaikan Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej dalam rapat bersama Komisi III DPR. Eddy menyatakan pemerintah mengapresiasi proses pembahasan RUU tersebut dan menyetujui agar rancangan aturan itu dilanjutkan ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan. (Knu)

#RUU Perampasan Aset #UU Perampasan Aset #DPR RI #Habiburokhman #Komisi III DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Dijadwalkan Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - 12 menit lalu
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Dijadwalkan Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo menuai kritik DPR. Pemerintah diminta memprioritaskan perlindungan habitat asli.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Bagikan